Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan efektivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Demak, dipandang perlu mengubah struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Demak dan untuk melaksanakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten beserta perubahannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 365
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah, perlu adanya pengaturan dan penetapan struktur organisasi perusahaan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 54 Tahun 2017, dan Perda Kab. Halteng No. 12 Tahun 2018.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang ketentuan umum; struktur organisasi; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari III bab dan 4 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
4 halaman. Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 59 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB V Pasal 6 Ayat 3 dan
Pasal 7 Peraturan Bupati Kol aka Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang
penyertaan modal Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten
Kolaka Timur, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu dibuatkan
dengan keputusan Bupati.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 74 tambahan lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1070,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesja Nomor 4438).
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Propinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 23).
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata
cara pembinaan Perusahaan Daerah dilingkup Pemerintah Daerah .
8.Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Anggaran Pembelanjaan Daerah Tahun 2014.
9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor I Tahun 2013 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II DANA PENYERTAAN MODAL,
BAB III PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL,
BAB IV PERENCANAAN,
BAB V PELAKSANAAN,
BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN,
BAB VII SISA HASIL USAHA (SHU),
BAB VIII PELAPORAN,
BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN,
BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 59/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan
tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku
2022, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2022;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Taman Sari Kota Madiun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota
Madiun Tahun Bulru 2022 dengan Rekapitulasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap untuk Menyelenggarakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meneyebutkan bahwa instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan bank tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik negara'badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan pejanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah kabupaten/kota. badan hukum milik negara/ badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan insfrastruktur untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 u PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Dalam rangka pengembangan usaha Perusda Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap dan iklim investasi di Kabupaten Cilacap, perlu melakukan pengembangan dan percepatan pertumbuhan insdustri. Dalam rangka pengembangan dan percpatan pertumbuhan industri di Kabupaten Cilacap perlu dilaksanakan pengadaan tanah melalui penugasan kepada Perusda Kawasan Industri Cilacap di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Bdan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penugasan kepada Perusda Kawasan Industri Cilacap di Kabupaten Cilacap untuk menyelanggarakan pengadaan tanah bagi pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Cilacap. Ruang lingkup yang diatu meliputi penugasan; pelaksanaan penugasan; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan'.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2019
BONTANG-PT KALTIM DAYA MANDIRI-PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK-PENETAPAN TARIF
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2019/No.60
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Kaltim Daya Mandiri Di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Kaltim Daya Mandiri Di Kota Bontang
ABSTRAK:
UU No.23 Tahun 2014 lampiran CC Sub Urusan Ketenagalistrikan huruf b tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Daerah Provinsi mencakup Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen dari Pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim Nomor 503/1708/ IUPTL/BPPMD-PTSP/ IX /2006, tanggal 02 September 2016 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), menunjuk PT. Kaltim Daya Mandiri
untuk menyediakan tenaga listrik. Dalam rangka penyediaan tenaga listrik diperlukan pengaturan tarif tenaga listrik. Perda No.4 Tahun 2016 Pasal 39 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk kepentingan umum dengan persetujuan DPRD dalam hal ini aturan listrik oleh PT. Kaltim Daya Mandiri telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 671.53/111.1-777/Set.DPRD tanggal 05 Agustus 2019. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Kaltim Daya Mandiri di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Kaltim Daya Mandiridi Kota Bontang dengan Pergub Kaltim
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.30 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2012; Permen ESDM No.28 Tahun 2012; Perda Kaltim No.4 Tahun 2016; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Kaltim Daya Mandiri Di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Kaltim Daya Mandiri Di Kota Bontang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tarif tenaga listrik, Kewajiban dan kondisi tertentu, Pembinaan dan pengawasan, dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyaluran dana bergulir Kabupaten Tangerang, perlu menyelenggarakan pelayanan dana bergulir yang berkepastian, berkualitas, dan berkinerja prima; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dana bergulir yang berkepastian, berkualitas, dan berkinerja prima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun standar pelayanan minimum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 46 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Pelayanan Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2015
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 59 Tahun 2015
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BOALEMO" KABUPATEN BOALEMO
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2015/No. 544
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan PDAM "Tirta Boalemo"
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi sehingga diperlukan adanya keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan biaya-biaya operasional perusahaan yang berpengaruh pada tingkat pelayanan pada masyarakat baik teknis maupun non teknis.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 1987; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Boalemo No. 42 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Boalemo" Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang tarif PDAM; tarif non air minum, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Layanan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Boalemo" Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
