Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 394 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Inspektorat Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Batam No. 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah

Download file:

Peraturan_Walikota_Batam_No_22_Tahun_2023.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman - Pengawasan/Audit Internal

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1148

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UDU 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 77 Th. 2021 stdd Perwali Batam No. 67 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Inspektorat Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2022
25 hal.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWAKO_021.pdf

penyelenggaraan pemerintah

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2023/NO.21, LL Kota Singkawang : 20 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 berbasis Prioritas dan Risiko
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88·Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Perencanaanpengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
7 halaman peraturan dan 13 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penjaminan Mutu Pengawasan

Abstrak

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Sukabumi No. 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan

Download file:

PERWALI 2023_10 Pedoman P... Mutu Pengawasan.pdf

pedoman - penjaminan - mutu - pengawasan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD 2023/Nomor 10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pengawasan

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sukabumi, sesuai dengan kode etik dan standar audit intern pemerintah, diperlukan penjaminan mutu pengawasan yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pengawasan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. UU No, 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penjaminan Mutu Pengawasan Eksternal, Penjaminan Mutu Pengawasan Intern, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
10 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWALI NO. 9 TAHUN 2023.pdf

perubahan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara dan Pemerintah Kota Kendari untuk melaporkan kekayaannya; b. bahwa untuk mernperkuat kornitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ha! kepatuhan pelaporan harta kekayaan; c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Momor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari belum menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang barn sehingga perlu diubah dan disesuaikan: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkup Pemerintah Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1995 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembera.ntasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6757); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. lntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pernberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 9. Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286); 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari {Lembara.n Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 11);
Ketentuan dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Wali Kota Kendari Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan at.as Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 17 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyeleggara Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari tahun 2021 Nomor 2) diubah pada Pasal 2, ayat (2) Pasal 8, dan ayat (2) pasal 9

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Abstrak

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengawasan/Audit Internal

Download file:

9d4cd-perwa-no.6-tahun-2023-jdih.pdf

PENGAWASAN - KEARSIPAN - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KOTA - TEBING - TINGGI

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

ABSTRAK:

Untuk mengevaluasi dan menilai penyelenggaraan kearsipan para pencipta arsip sesuai dengan prinsip kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan, agar pengawasan berjalan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 35 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 63 tahun 2020, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan, Umum, Pengawasan Kearsipan Eksternal, Pengawasan Sistem Kearsipan Eksternal, Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Eksternal, Pengawasan Kearsipan Internal, Pengawasan Sistem Kearsipan Internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif, Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Internal, Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, Pengawasan atas Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kearsipan, Umum, Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan, Umum, Tim Pengawas Kearsipan Eksternal, Tim Pengawas Kearsipan Internal, Prosedur Pengawasan Kearsipan, Umum, Perencanaan Program, Pelaksanaan, Audit Kearsipan, Monitoring, Pelaporan, LAKE, LAKI, LHM, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
15 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO ...A BANDAR LAMPUNG.pdf

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta guna penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diperlukan pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2017, Permendagri No 23 Tahun 2007, PerMENPANRB No 52 Tahun 2014, Perda Kota Bandar Lampung No 7 Tahun 2016, Perwali Kota Bandar Lampung No 11 Tahun 2022, Perwali Kota Bandar Lampung No 18 Tahun 2022 ; Memperhatikan : PerBPKP No 5 Tahun 2021, InPres No 7 Tahun 2015
Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Halaman : 26

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWALI No 2 Tahun 2023 , Kota Banjar.pdf

perencanaan - pembinaan - dan - pengawasan - penyelenggaraan - pemerintahan - daerah - tahun - 2023

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD 2023/2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih Dan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 88 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perwali tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 88 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2021; Perwali No. 108 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Pelaporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutupan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
9 Hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 29.2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Pengawasan / Audit Internal

Download file:

Perwali Surakarta Tahun 2022 No 29.1.pdf

Sistem pengendalian intern-PENGAWASAN-audit internal

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 29.2, BD.2022/No.70

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

Bahwa Tata Kelola Pengawasan Intern pada hakekatnya adalah bagian dari upaya mengembangkan kapasitas Inspektorat dalam mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik; bahwa Tata Kelola Pengawasan Intern dibutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surakarta yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu pengawasan Intern yang lebih efektif di lingkungan Inspektorat; bahwa pengaturan secara khusus atas Tata Kelola Pengawasan Intern di Kota Surakarta perlu ditetapkan sebagai ketentuan lebih lanjut yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik-praktik profesi Audit Intern yang berlaku secara internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata kelola Pengawasan Intern yang bertujuan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik, hal-hal yang diatur antara lain: I. Ketentuan Umum; II. Tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian Intern; III. Pengawasan Intern; IV. Manajemen pengawasan Intern; V. Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Independensi Pengawasan Intern; VI. Koordinasi Pengawasan Intern; VII. Sistem Informasi Pengawasan Intern; VIII. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Pengawasan BPKP dan Inspektorat Provinsi; IX. Penerapan Perangkat Profesi; X. Penghargaan dan Sanksi; XI. Petunjuk teknis pelaksanaan tata kelola pengawasan; XII. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
27 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 20.1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar / Pedoman Pengawasan / Audit Internal

Download file:

Perwali Surakarta Tahun 2022 No 20.1.pdf

Pelayanan publik-pengawasan-sistem pengendalian internal

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20.1, BD.2022/No.59

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dasar hukum peraturan ini adalah; ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini mengatur tentang acuan dalam melakukan penilaian kinerja organisasi Penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, pedoman pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
9 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 19.3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Pengawasan / Audit Internal

Download file:

Perwali Surakarta Tahun 2022 No 19.3.pdf

Sistem pengendalian intern-PENGAWASAN

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19.3, BD.2022/No.68

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

Bahwa Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dimaksudkan agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik; bahwa Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertujuan untuk menjaga mutu hasil audit internal Pemerintah Kota Surakarta agar sesuai dengan standar serta penerapan kode etik; bahwa belum terdapat pengaturan yang lengkap terhadap Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah karena secara khusus belum mengatur secara khusus di bahwa belum terdapat pengaturan yang lengkap terhadap Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah karena secara khusus belum mengatur secara khusus di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedornan Pelaksanaan Evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah supaya terdapat kesamaan langkah dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan peningkatan berkelanjutan ke dalam suatu kegiatan pengawasan intern.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
32 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT