PERWALI Kota Bekasi No. 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 41, BD Tahun 2015 No.237
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2013
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Kebijakan Pengawasan
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7A, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menJamm mutu (quality inssurance)
pengawasan penyelenggaraan Peme rintahan Daerah agar berjalan
secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalong~n Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman terhadap
integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indon~rlu diatur Komunitas Intelijen Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen
Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Un~g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan kominda, kelembagaan komunitas intelijen daerah, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
4 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2009
Pengawasan - Magang - Di - Lingkungan - Pemerintah - Kota - Tasikmalaya
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD Tahun 2009 No.259
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga mencapai sasaran dan berhasil guna, dipandang perlu adanya pengawasan internal yang profesioal dan proporsioanal dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kota Tasikmalaya, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 2008; Permen PAN No. PER/04/.PAN/03/2008; Permen PAN No. PER.05/M.PAN/03/2009; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pengawasan Magang Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengawasan Intern; Aparat Pengawas Inspektorat; Kode Etik dan Standar Audit; Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Operasional Pengawasan; Pembinaan Internal Aparat Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2009.
12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan mutu kinerja agar tujuan
instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan
efisien dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan
menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di
Ungkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009.
68 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 19, BN 2023 (1032): 5 hlm.; jdih.kemendagri.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun.
Dasar hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 114 Tahun 2021; dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.
Permendagri ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 meliputi: 1) sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 bersumber pada: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
Lampiran file: 33 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 52, BN.2018/No.925, peraturan.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
