Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 409
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Konasara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip
profesional dan tata kelola manajemen koorporasi
yang sehat di tubuh Perusahaan Umum Daerah
(Perumda) Konasara, dipandang perlu mengatur
standar operasional dan prosedur Organisasi dan
Tata Kerja;
b. bahwa pengaturan mengenai Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Konasara sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibuat agar Perumda Konasara memiliki kinerja
optimal dan mampu bersaing di lingkungan bisnis
yang kompetitif;
c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai Organisasi
dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Konasara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan U saha
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,
Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan
dan Evaluasi Badan U saha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2021 Nomor 120);
7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 29 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 397).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Lambang
BAB III Arah dan Kebijakan
BAB IV Tata Kelola
BAB IV Organisasi
BAB V Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang
BAB V Pengelolaan Anak Perusahaan
BAB VI Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Organ Perumda dan Organisasi Perumda Konasara
BAB VII Karyawan Perusahaan dan Kepangkatan Karyawan dalam Perusahaan
BAB VIII Pelaksanaan Kerja dan Hal Mewakili
BAB IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
53 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 40 Tahun 2021
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan suasana yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu tentang ketentuan umum, FTSP dan kelembagaan FPTSP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 39 Tahun 2021
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Standar/Pedoman - Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 39/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan kecil, serta untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good government), perlu adanya program Kredit Usaha Rakyat Daerah;
b. bahwa untuk meringankan beban penerima Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu memberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018.
Penyaluran KURDA dilaksanakan oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), dengan menggunakan pola executing, bersumber dari dana PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
Penerima KURDA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki usaha produktif dan layak;
b. penduduk Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
c. bertempat usaha di Kabupaten Jombang;
d. memiliki NPWP, bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
e. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan. Dalam rangka mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, maka perlu mengatur kelas pasar dan tipe kios pada pasar di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajaka Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab. CIlacap No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha milik Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes. Agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kompetisi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 tahun 2007; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; PMK No 206/PMK.07/2020.
Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/0011600 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pedoman BLT DBHCHT.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:
a. buruh tani tembakau; dan
b. buruh pabrik rokok.
Besar dan jangka waktu BLT DBHCHT:
(1) BLT DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
(2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
(3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 37 Tahun 2021
APBDPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomianCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus DIsease 2019 (Covid-19_ Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus DIsease 2019 (Covid-19_ Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian stimulus ekonomi perlu diatur mekanisme penyetoran kembali dana yang tidak diambil dari Perusahaan Daerah Bank Bapas 69 ke Kas Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 2 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 82 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Keppres No 12 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; PerkaLKPP No 13 Tahun 2018; PMK No 17/PMK.07/2021; Perbup No 9 Tahun 2021.
Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Diesease 2019 (Covid-19).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup No 9 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 9) diubah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas,Direktur Utama dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Okut Timur dalam memberika pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pedoman dalam penataan kepegawaian dilingkungan perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Okut Timur,maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentıan anggota dewan pengawas,dırektur utama dan dıreksı perusahaan umum daerah pasar kabupaten Okut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2017;Permendagri No 37 Tahun 2018;Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 3 Tahun 2019;Perbup No 25 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : perubahan atas peraturan bupatı ogan komerıng ulu tımur nomor 3 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentıan anggota dewan pengawas,dırektur utama dan dıreksı perusahaan umum daerah pasar kabupaten ogan komerıng ulu tımur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentıan Anggota Dewan pengawas,dırektur utama dan dıreksı _Perusahaan Umum Daerah pasar kabupaten ogan komerıng ulu tımur
3 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang dengan Pihak Lain
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mengembangkan bidang usaha dan peningkatan pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamluyan Kabupaten Batang, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang dengan [ihak lain;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2017; Permendagri No 118 tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, kerja sama dengan pihak lain, bentuk kerja sama, subjek dan objek kerja sama, pelaksanaan kerja sama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAE RAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 370
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
( ONLINE SINGLE SUBMISSION)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha di daerah, perlu dilaksanakan melalui sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik; b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Buton, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang terintegarasi secara elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di DaeraLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 168);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BAB III MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS BAB IV PENDANAAN BABV KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
