Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tasikmalaya.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2021; Perwali No. 42 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tasikmalaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
4 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DAN GERIATRI DI KABUPATEN KOTABARU
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2018/No 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Dan Geriatri Di Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
untuk menjaga lanjut usia agar tetap hidup
sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis
sesuai dengan martabat kemanusiaan, perlu
dilakukan upaya pemeliharaan kesehatan bagi
lanjut usia; peningkatan populasi Lanjut Usia di
Indonesia dapat menimbulkan permasalahan terkait
aspek medis, psikologis, ekonomi, dan sosial
sehingga diperlukan peningkatan pelayanan
kesehatan terhadap warga Lanjut Usia; pusat kesehatan masyarakat sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkan
mampu melakukan upaya promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif tingkat dasar bagi lanjut
usia; kondisi multi penyakit, berbagai penurunan
fungsi organ, gangguan psikologis, dan sosial
ekonomi serta lingkungan pada warga Lanjut Usia,
pelayanan terhadap warga Lanjut Usia di Rumah
Sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu
yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin
yang bekerja secara interdisiplin, maka diperlukan
suatu pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan lanjut usia dan geriatri; berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia dan Geriatri di Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun
2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30
Tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Dan Geritari Di Kabupaten Kotabaru Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN
LANJUT USIA DAN GERIATRI, JENIS PELAYANAN, PERSYARATAN, ALUR PELAYANAN DAN RUJUKAN, TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PELAYANAN, PENDANAAN KESEHATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENGEMBANGAN PELAYANAN GERIATRI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
18
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome
ABSTRAK:
bahwa HIV dan AIDS merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesheatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia; bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipasif dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU no 29 Tahun 2004; UU no 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, pencegahan dan penanggulangan, hak, kewajiban dan larangan, komisi penanggulangan AIDS, perans erta masyarakat, pembiayaan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Pasaman perlu dibentuk UPT Rumah Sakit Pratama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017, pembentukan UPTD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perpres No. 77 Tahun 2015, Permenkes No. 340 Tahun 2010, Permenkes No. 56 Tahun 2014, Permenkes No. 24 Tahun 2014, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 33 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Fungsi
4. Kepegawaian
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Komite Medis
7. Satuan Pemeriksaan Internal
8. Tata Kerja
9. Pembiayaan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
18 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27
Tahun 2009
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, obyek, subyek dan wajib tarif, ruang lingkup pelayanan kelas III, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, pengelolaan penerimaan rumah sakit, kebijakan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tarif, kedaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. No. 2021/12, LL Kab Raja Ampat: 12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu Program yang dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat adalah Penurunan Stunting. Dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas program peningkatan gizi dilakukan pada balita. Dalam rangka kegiatan stunting pada masyarakat perlu membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizi
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002; Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penurunan stunting
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN SEMAKIN BERKEMBANGNYA DINAMIKA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN, DAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN SERTA MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN PADA MASYARAKAT PERLU DILAKUKAN PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN UNTUK MENINGKATKAN MENINGKATKANN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG;
BAHWA SEBAGAI TINDAK LANJUT PERPRES NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU; PERLU MERUBAH PERBUP TENTANG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN PASAL 1; PASAL 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No.3 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2022 (12)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan adanya tambahan Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, Perpres No 42 Tahun 2013, Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011, Permenkes No 65 Tahun 2013, Permenkes No 23 Tahun 2014, Permenkes No 25 Tahun 2014, Permenkes No 75 Tahun 2014, Permenkes No 82 Tahun 2014, Permenkes No 71 Tahun 2015, Permenkes No 74 Tahun 2015, Permenkes No 39 Tahun 2016, Permenkes No 43 Tahun 2016, Permenkes No 44 Tahun 2016, Permenkes No 4 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2008, Inpres No 1, Pergub Provinsi Gorontalo No 25 Tahun 2021, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2021, Perbup Boalemo No 69 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Terdiri dari 13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis
yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu
cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan
pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih
rendah atau pendek dari standar usianya,
mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta
kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas
sumber daya ketika dewasa; bahwa di wilayah Kota Tegal masih terdapat balita
stunting sehingga perlu dilakukan penanganan secara
komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/
Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta
Pemangku Kepentingan terkait lainnya; bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2O13 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah
melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan
Gizi di daerah masing-masing sebagai upaya percepatan
pencegahan dan penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan
Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting, Pengorganisasian, Koordinasi, Kerja Sama, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
