Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa, maka Pemerintah Desa sebagai unit
pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat desa perlu didukung dana
transfer ke desa; bahwa untuk menyesuaikan dinamika
perkembangan pemerintahan desa, perlu
mengoptimalkan pelaksanaan dana transfer ke Desa
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
desa; bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas Dana Transfer Ke Desa, Maka
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2024, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan telah dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja rumah sakit umum Daerah di Kabupaten Blora; bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Samin
Surosentiko atas kontribusi dan jasanya terhadap
masyarakat Kabupaten Blora, perlu menetapkan nama
Samin Surosentiko sebagai nama Rumah Sakit Umum
Daerah Randublatung; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam penetapan nama Rumah Sakit Umum
Daerah Randublatung, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan AtaPeraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan FungsSerta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) huruf c Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 7 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Terdapat beberapa ketentuan yang diubah pada peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2024.
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2024 No. 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Bab III: Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Bab IV: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD;
Bab V: Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan KKPD;
Bab VI: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD;
Bab VII: Biaya Penggunaan KKPD;
Bab VIII: Monitoring Dan Evaluasi;
Bab IX: Ketentuan Lain-Lain;
Bab X: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
46 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu
diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan meliputi
pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan
kegiatan, dan perubahan lainnya, Peraturan Bupati Sragen
Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan; b. evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024; c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
f. penutup.
Perubahan RKPD digunakan sebagai: a. dasar
penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024; dan b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 dan dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
564 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Tulang Bawang No. 04.A Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrastif dan Pengurangan, Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bupati Tulang Bawang
PERBUP Kab. Tulang Bawang No. 45 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG
Perbup kab. tulang bawang no. 22 tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah Kadaluarsa
Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 35 Tahun 2023; PERKEMKEU NO 208/PMK.07/2018; PERDA NO 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
Lampiran File: 93 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BUJUNG DEWA KECAMATAN PAGAR DEWA
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 6 Tahn 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 45 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh bujung dewa kecamatan pagar dewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 21 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 659
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka da1am rangka melaksanaan ketentuan PasaJ 20
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja
Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2024 No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka setiap orang yang bekerja diwajibkan untuk dilindungi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi pekerja perkebunan sawit mandiri;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil perkebunan Sawit;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penghapusan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. program dan kepesertaan;
b. pendaftaran dan persyaratan;
c. besaran bantuan dan tata cara pembayaran;
d. pelaksanaan;
e. pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan;
f. pendanaan; dan
g. verifikasi dan validasi data peserta.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Standar Harga Satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
262 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
