Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan pertimbangan terebut,
perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima No. 19 Tahun 2016
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana - PEDOMAN PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Lembaran Daerah Nomor 277
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan pembangunan Daerah Kota Bima secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Bima khususnya dalam Penanggulangan Bencana diperlukan adanya Peran Dunia Usaha;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana.
UU No. 13 Tahun 2002;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 24 Tahun 2007;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 23 Tahun 2014;
UU No. 30 Tahun 2014;
PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 21 Tahun 2008;
PP No. 22 Tahun 2008;
PP No. 47 Tahun 2012;
Permen BUMN No.: Per-05/MBU /2007;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Bima No. 4 Tahun 2014.
Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana; Mekanisme Pemberian dan Penyaluran Bantuan; Sumber Pembiayaan Bantuan; Mekanisme Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
-
-
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 (a), Pasal 15 (b), Pasal 15 (c), dan Pasal 15 (d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, pembentukan MKKG, tahapan program kerja, struktur organisasi, Tugas dan Fungsi MKKG, Tugas Kepala MKKG, Tugas Wakil Kepala MKKG, Tugas Sekretaris, Tugas Penanggung Jawab Lantai, Tugas Regu Pemadaman Kebakaran, Tugas Regu Pemandu Evakuasi, Tugas Regu Komunikasi, Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen, Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan, Tugas Regu Keamanan, Tugas Regu Teknisi, koordinasi, Sarana dan Prasarana, Standar Operasional Prosedur Keadaan Aman dan RTDK, Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran, pengesahan, tata cara pengenaan sanksi administrasi, tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa, sistem keselamatan kebakaran lingkungan, satlakar, pembentukan, susunan organisasi, tugas, sarana dan prasarana, Standar Operasional Prosedur, FKK, pembentukan, Susunan Organisasi dan Keanggotaan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab, Pembinaan SKKL, Pengendalian SKKL, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
21 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN TAHUN 2015. NOMOR 51008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa sesuai surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tanggal 17 Oktober 2014 Nomor B-195/MENKO/KESRA/X/2014 hal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015, pada angka 5 menyebutkan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 agar mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;dan berdasarkan Pedoman Umum Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2015 tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 std Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014
Pergub ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2015, Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Raskin adalah program pemerintah dalam upaya mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai· pendukung meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras murah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Untuk pelaksanaan pendistribusian Raskin di masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Admiroistrasi Kepulauan Seribu diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2015
yang ditetapkan oleh Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
23 hal termasuk lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 19 Tahun 2019
ketenagakerjaan - PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan Jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah, yang bukan penyelenggara Negara/Non PNS, diantaranya penyelenggara Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa, yang meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan dan Sasaran Penerima Program; Persyaratan Penerima Program; Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi; Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran; dan Manfaat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2015
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan serta
memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bantuan
keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan
jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi
perlu menyusun Petunjuk Teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan
Jalan Poros Desa, Jalan, Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, anggaran, pelaksanaan kegiatan, penyeluran dan bantuan, pengawasan dan pembinaan, monitoring dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2013
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
bahwa wilayah Kota Banjarmasin memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya penyakit maupun korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu memnetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penanggulangan Bencana dengan sistematika; Ketentuan Umum; Hakikat, Asas dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang; Kelembagaan; Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan; Peran Lembaga Usaha; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2014
BANTUAN KEUANGAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2014/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi
masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah
Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan dana
untuk Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Penguatan
Manajemen Desa Vokasi, Fasilitasi Keaksaraan Dasar,
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan
Pelatihan (LKP); bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan
pemberian bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat terkendali, sesuai sasaran, berdaya
guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan
pedoman pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur
Peraturan Bupati Semarang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2014.
9 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome
ABSTRAK:
bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia; bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan; bahwa Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah daerah di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas, Maksud Dan Tujuan
Bab III Prinsip Dan Strategi
Bab IV Penyelenggaraan Penanggulangan Hiv Dan Aids
Bab V Pendanaan
Bab VI Komisi Penanggulangan Aids Daerah
Bab VII Pemberdayaan Masyarakat
Bab VIII Pencatatan Dan Pelaporan
Bab IX Peran, Hak, Dan Tanggung Jawab Penderita Hiv Dan Aids
Bab X Larangan
Bab XI Pembinaan Dan Pengawasan
Bab XI Sanksi Administratif
Bab XII Ketentuan Penyidikan
Bab XIII Ketentuan Pidana
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
33 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
