Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 345 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Bandung No. 55 Tahun 2019 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 - 2023

Download file:

SLN PERWAL 48 TAHUN 2022.pdf

ROAD - MAP - REFORMASI - BIROKRASI - PEMERINTAH - KOTA - BANDUNG

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 48, BD 2022/48

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023

ABSTRAK:

Bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 telah ditetapkan dengan peraturan wali kota bandung No. 055 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 055 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpanrb No. 37 Tahun 2013; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; Permenpanrb No. 3 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021; Perwal Kota Bandung No. 617 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemda Kota adalah pedoman rencana kerja Grand Design pemerintah kota selama 5 tahun kedepan, sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya Birokrasi yang bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
6 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERWA_NO_44_TAHUN_2022.pdf

ROAD - MAP - REFORMASI - BIROKRASI - TAHUN - 2022-2024

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 44

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun road map reformasi birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro mengacu pada road map reformasi birokrasi 2020-2024; bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat maka reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Binjai perlu segera dilaksanakan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI, RUANG LINGKUP, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
89 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 41 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Download file:

PERWAKO NOMOR 41 TAHUN 2022.pdf

AGEN PERUBAHAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, b. bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah,
UU No. 28 Tahun 1999 UU No. 12 Tahun 2002 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 96 Tahun 2012 PP No. 18 Tahun 2016 Perpres No. 81 Tahun 2010 Permenpan RB No. 27 Tahun 2014 Permendagri No. 80 Tahun 2015
Mengatur Pedoman Pembangunan Agen Perubahan,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 40 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERATURAN WALI KOTA NO 40...ORMASI BIROKRASI.pdf

ROAD - MAP - REFORMASI - BIROKRASI - PEMERINTAH - KOTA - GUNUNGSITOLI - TAHUN - 2022 - 2024

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI, HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI, SISTEMATIKA, TIM REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
40 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERWAKO-2022 NO. 33 Ttg R... PEMDA 2022-2026.pdf

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956 2. UU No. 23 Tahun 2014 3. UU No. 30 Tahun 2014 4. Perpres No. 81 Tahun 2010 5. Perpres No. 47 Tahun 2021 6. Permenpan RB No. 37 Tahun 2013 7. Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 8. Permenpan RB No. 60 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen secara rinci tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
105

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020- 2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Peraturan Walikota Subulu...or 30 Tahun 2022.pdf

reformasi birokrasi

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, SERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020- 2024

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Permerintah Kota Subulussalam 2020-2024; b. Banwa Peraturan Walikofa Subulussalam Nomor 46 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kota Subulussalam Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 5 Pasal dan Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
38

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2022

Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Reformasi Birokrasi Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Cimahi No. 43 Tahun 2020 tentang Whistle Blowing System pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Download file:

Perwal Cimahi 27 2022.pdf

Whistleblowing System Dugaan Tindak Pidana Korupsi - Penanganan Pengaduan

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Dugaan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

bahwa untuk menciptakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan sistem untuk menunjang pengaduan dugaan tindak pidana korupsi; bahwa diperlukan dasar hukum untuk melaksanakan sistem untuk menunjang pengaduan dugaan tindak pidana korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Pengaduan Whi,stleblouirry Sgstem dugaan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pelaporan, penanganan, pembahasan, hak dan kewajiban pelapor, pengelola sistem, penghargaan, monitoring dan evaluasi, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturaa Wali Kota Cimahi Nomor 43 Tahun 2020 dicabut.
19 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Sistem Pelaporan Pembangunan

Abstrak

Reformasi Birokrasi Pengawasan/Audit Internal

Download file:

2022pw322326.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018

Download file:

Perwali Surakarta Tahun 2021 No 35.1.pdf

reformasi birokrasi-program-rencana kerja

2021

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35.1, BD.2021/No.57

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Kota Surakarta harus menyesuaikan Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Waliktoa ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan dan rencana aksi, jangka waktu, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018
99 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 127 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Singkawang No. 9 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Mengubah

PERWALI Kota Singkawang No. 16 Tahun 2020 tentang TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SINGKAWANG

Download file:

PERWAKO_127.pdf

kepegawaian

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 127, BD.2021/NO.127, LL Kota Singkawang : 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 19), terdapat perubahan nomenklatur jabatan pada unit organisasi perangkat daerah di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Norn.or 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Norn.or 30 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021;
Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 17) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
4 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.