Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Kebijakan dan Strategi Daerah
kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan.
bupati/walikota
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 18 Th 2008; UU No 32 Th 2007; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; Permen LHK No P.10/MENLHK/PLB.0/4/2018; Perda Kota Serang No 10 Th 2010; PerdaKota Serang No 3 Th 2012; PerdaKota Serang No 10 Th 2012; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu penanganan yang efektif terhadap pengaduan masyarakat atas pelanggaran atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 1999, PP no.71 Tahun 2000, PP no.53 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PermenpanRB No.52 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pelanggaran; Hak-Hak Pelapor; Mekanisme Pengaduan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan ini memiliki 10 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2019
PERWALI Kota Banjar No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk melaporkan harta kekayaannya, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Laporan Harta Kekayaan Asn, Unit Pengelola Lhkasn, Pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Sanksi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - PELAKSAAN PERUBAHAN ANGGARAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
ABSTRAK:
Petunjuk penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 40 Th 2018.
Perwal Kota Tangerang Selatan No 41 Th 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal No 40 Th 2018 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2019.
22 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarka Ketentuan dalam Pasal 1 yat (42) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retensi Arsip Adalah Jangka waktu Penyimpanan Yang Wajib Di Lakukan Terhadap Suatu Jenis arsip ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
UU No 15 Th 1999; UU No 14 Th 2008; Uu RI No 43 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 87 Th 1999; PP No 28 Th 2012; Pemendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 12 Th 2009; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Kepegawian Pemerintah Kota Cilegon; 3. Ruang Lingkup; 4. Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang
ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Qanun Kota Sabang No 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 8 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Tujuan; BAB III Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kota; BAB IV Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan penilaian risiko pada perangkat daerah Kota Sabang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Qanun Kota Sabang No 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 10 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota; BAB III Indentifikasi Risiko; BAB IV Analisis Risiko; BAB V Respon Atas Risiko; BAB VI Pelaporan Dan Pemantauan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat ketidaksesuaian antara Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi Walikota Singkawang.
Dasar Hukum Peraturan ni adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, Perpres No. 29 Tahun 2014, PermenPAN RB No. PER/9/M.M.PAN/5/2007, PermenPAN RB No. PER/20/M.PAN/11/2008, PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda No. 3 Tahun 2016, Perda No. 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup Penetapan IKU, Pemilihan Pengembangan dan Penetapan IKU, Penggunaan Penerapan dan Evaluasi IKU, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan ini memiliki 11 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan arah rencana kerja yang berkelanjutan serta menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi.
UU No 51 Th 2008; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No 11 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Sasaran; 3. Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
253 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
