Pencarian Peraturan

ibu-anak-kesehatan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

ABSTRAK:

bahwa Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, dan Anak merupakan indikator Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Nasional dan menjadi target Pembangunan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi baru lahir dan Anak sehingga perlu diatur sistem penyelenggaraannya secara terarah, sistematis, tertib dan bertanggung jawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014.
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Azas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Hak dan Kewajiban; V. Perlindungan, Peningkatan dam Jenis Pelayanan Kesehatan; VI. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; VII. Peran Serta Masyarakat; VIII. Pembiayaan; IX. Sumber Daya Manusia Kesehatan; X. Larangan; XI. Koordinasi; XII. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; XIII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
18 halaman; 4 halaman penjelasan

pendaftaraan-penduduk-pekerja-bukan-penerima-upah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD,2022/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan,penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi Pokok : sasaran,Pendaftaran Peserta PBPU DAN PESERTA BP BAGIAN KESATU PENDAFTARAN,pENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN,kARTU IDENTITAS BAGI PESERTA BPU DAN Peserta BP,dan peran serta masyarakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 11 HLM

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA GEDUNG ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN SINJAI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA GEDUNG ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 di Gedung Isolasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan insentif bagi tenaga kesehatan; Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan pada Gedung Isolasi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59); 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 20. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Keduudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 58); 21 Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Viruscorona Desease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai; 22. Keputusan Bupati Nomor 427 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Viruscorona Desease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
INSENTIF TENAGA KESEHATAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PEMBAYARAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
6 Halaman

retribusi-pelayanan-kesehatan-rumah-sakit

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/No.1 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

a. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSU Dr. R. Soedjati Soemodiardjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSU Dr. R. Soedjati Soemodiardjo dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomer 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan
69 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERAN DUSUN DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DUSUN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2023 (11): 5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Dusun

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan kebutuhan akan tambahan layanan bagi masyarakat Dusun dalam program percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Dusun perlu diubah. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peran Dusun Dalam Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Dusun;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019; Perpres No 72 Tahun 2021; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendes No 8 Tahun 2022; Perda no 9 Tahun 2007; Perda No 10 Tahun 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERAN DUSUN DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DUSUN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
5

kawasan -tanpa - rokok

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2018/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang sesuai dengan ketentuan Perudnang - undangan rokok dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia ketentuan Pasal 115 ayat(2) UU No. 36 tahun 2009 maka perlu menetapkan Perda tentang Kawasan Bebas Rokok.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012 ; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas, Kawasan Tanp Rokok, Kewajiban Dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
13 Hlm.

kelembagaan-pusat kesehatan masyarakat

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2024/NO. 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Mayarakat.
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 1 hlm.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ZB Tahun 2A1-4 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan Biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu diatur sistem peiayanan kesehatan melalui jaminan pembiayaan dalam program jaminan kesehatan; bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 01.a Tahun 2AL6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Jeneponto, tidak sesuai lagi dengan perkembangall penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional {JKN) saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Zg Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negaral Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I Negara Republik Indonesia Nomor 42561; I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2OA4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 150, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOOq Nomor 144, Tarrbahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5063h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2011 Nomor 1"16, Tambahan Lembaral Negara republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun ZOL+ Nomor 244, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 55S7); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangrUndang Nomor 09 Tahun 20 15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ]; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi Pemerintahan {l,embaran Negara Republik Indonesi Tahun 2OL4 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2Ol4 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan I-embaran Negara Republik indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang psrllagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negarq Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, TambahanL Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a7371; t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Teatang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25s); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA14 Nomor B1 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20l S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2A16 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 1Sg).
PTRATURAI BUPATI TEIYTAfrG P&"TUIVJUK PELAI(SANAAII PEIVGELOLAAIT DAfrA I(APITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAIII KESEHATAN NASIOITAL UKNI PAI}A FASILT?AS PELAYANAN KESEHATAN TII{GI(AT PER?AMA DI KAEUPATEN JESTPOITTO. BAB I IffiTEN?UAIII UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d,engan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. I 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah|. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah i 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. 5. Fusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Telcris Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto yang mempunyai *ilayah kerja tertentu di tingkat kecaraatan. 6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehata.n Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. 7. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap oramg yang masuk ke Fuskeamas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas uatuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas manpun perawataa sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. 9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah satu unit peleyanan Puskesmas dengaa kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disiagkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. 11. Poliklinik Kesehatan Desa yaog selanjutnya disingkat PKD adatah unit pelayanan Kesehatan Ihu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yarrg dikelola oleh Bidan Desa bekeq'a sarrra dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala upr Puskesmas. L2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk o1eh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenage kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Pos Pealayanan Terpadu {POSYANDU}, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yaflg diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, peyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derqjat kesehatan masyarakat. 14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. 16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesrnas Rawat Inap. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan judahl pelayanan kesehatan yang diberikan. I 19. 20. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional" Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang selanjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergoiong fakir miskin dan 22. orang tidak mampu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang meaerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II IT{AITSUD DAN TUJUAI{ Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagi peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggararya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 T\:juan Petunjuk Pelaksanaan Pengguilaatl Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminarr Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perCIrangan; c. menetapkan tempat pelayanar kesehatan primer perorangan; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan pola pengeloiaan keuangan BLUD. BAB III PELAYAIYAIT KESEIIATASI DAT{ TEMPAT PELAYAITAIT PROGRAM JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (U Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di kesehatan tingkat pertama; (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum rujukan; pelayanan 21. dilakukanl (3) Kasus rujukan balik; (4) Pemeriksaan, perrgobatan dan pelayanarr kesehatan gigi tingkat pertama; (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu menyusui dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas; tzj Puskesmas keliUng; (3) Puskesmaspembantu; (4) UKBM lainnya. BAB TV PETAYAITAIT KTSEHATAI{ YA![G TIDATI DIJAMIIT Pasal 6 Peiayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang herlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan keetratan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tduan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguarl kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. a-lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susr4 m. perhekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungarutya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAIIAJEMEIY PUSKESMAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (U Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a" Penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan) dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Fuskesmas mengadakan pertemuanp untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan targetlcakupan yang harus dicapai; I 2. puskesmas menyusun POA tahunan {Januari s/d Desember}; 3. POA Puskesmas harus rnendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1" disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetqjuan Kepala Dinas Kesehatan guna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dihahas dalam Lokakarya Mini Puskesmas. c. Kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesrnas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. (21 Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. (3) Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PENGELOLAAN DANA I{APITASI DAN I{Oil KAPITASI JKIY BAGIAIT KESATU Umum Pasal 8 (U BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. (21 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. (3) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat i2) dibayarkan melalui rekening Kas Daerah kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan pemindahbukuan kepada masing-masing FKTP. BAGIAIT KTDUA Penganggaran Pasal 9 (1) Kepala UPT Puskesmas menJrusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah TSKPD) Dinas Kesehatan. (21 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinag Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan! rencana belanja dana kapitasi JKN. I t3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli DaeraJr, obyek Dana kapitasi JKN pada UPT Fuskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-raasing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaima:ea dimaksud pada ayat 12| dipergunakan sebagai bahan penJrusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela:rja Daerah TAPBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAGIAIIT KSHGA Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 1(} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ar:.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal g ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masiag-masing UPT Fuskesmas setiap tahun anggaran atas usulan Kepala SKFD Dinas Kesehataa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD), Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. trendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepa1a UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah pating lambat pada tangrEal 5 bulan berikutnya untuk pengesatran oleh Kepala UFT Fuske$rla$; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 1O bulan berikutnya; c. berdasarka-n realisasi pendapatan dan belanja Kepa1a UPT Puske$mas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehata,n dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Fuskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, (4) ts) (u t2) (3) (1) t2| BAGIAN ITEEIBPAT Pertanggungiaraban Pasal 11 Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B UPT Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang hersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi la"poran Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidarg pengelolaan keuangan daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PE}IAITFAATAN DTITA BAGIAIIT KESATU Umum Pasal 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 65Yo dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan braya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat lzl dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan rnedis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangar4 dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oieh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaraa jasa pelayanan kesehatan. BAGIAN KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (U Aiokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanerrt kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dimanfaatkan untukl pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenagaf non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. I (3) (1) {21 (3) (4) (s) (21 Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai tidak tetap, dan Penuga$an Khusus yang memiliki Surat Tanda Registrasi {STR}, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (41 Variabel jenis keteaagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 15O (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 1"00 {seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 8O {delapan puluh}; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 6O {enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 5O {lima puluh}; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 {dua puluh lima}. (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat t4l yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tambahan nilai 100 {seratus}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 5O (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan c. tambahan nilai 3o {tiga puluh}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penarlggungjawab penatausahaan keuangan. (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang rnerangkap tugas sebagai penanggung jawab prograrn atau yal;.g setara., diberi tambahan nilai 1O (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. l7l Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang memiliki masa kerja: a. 5 {lima} tahun sampai dengan 10 {sepuluh} tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 {sebelas} tahun sampai dengan 15 {lima belas} tahun, diberi tambahan nilai 1O {sepuluh}; c. 16 {enam belas} tahun sampai dengan 2O {dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 {dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai 20{dua puluh};dan e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima). (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari keq'a, diberi niiai 1 {satu} poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 {tujuh}jam, dikurangi 1 {satu) poin. (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat. yang berwenang pating banyak 3 {tiga} hari kerja tetap diberikan nitai[- sebagaimana dimaksud pada ayat {B} huruf a. I (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: FORMULIR PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA ffitr[MtruE Tanggungiawab Program yang dipegang (1) Jumlah Total Seluruh Point Keteranqan : Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan BAGIAN KEIIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan penyetoran Pendapatan UPI Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat t3) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. pelayanan kesehatan luar gedung; 3. operasional dan pemeiiharaan kendaraan puskesmas keliling; 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang* Undangan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus mempertimhangkan ketersediaarl yang diatokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus berpedoman pada[ formularium nasional. f (2) (3) (4) (1) (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan litofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. {7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagisll tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII PEMANFAATAil SISA DANA KAPITASI Pasal 16 Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam ha] sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pela5.anan kesehatan. Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pasal 17 Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB IX PEMBIIIAAI$ DAN PENGAWASAIS Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjaag dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuanf. Peraturan Perundang-Undangan. I t (21 (3) BAB X KETENTUAIT PEI{UTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 0L.a Tahun 2A1,6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan brr., Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna di Kabupaten Jeneponto dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi" Pasal 2O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
PTRATURAI BUPATI TEIYTAfrG P&"TUIVJUK PELAI(SANAAII PEIVGELOLAAIT DAfrA I(APITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAIII KESEHATAN NASIOITAL UKNI PAI}A FASILT?AS PELAYANAN KESEHATAN TII{GI(AT PER?AMA DI KAEUPATEN JESTPOITTO. BAB I IffiTEN?UAIII UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d,engan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. I 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah|. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah i 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. 5. Fusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Telcris Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto yang mempunyai *ilayah kerja tertentu di tingkat kecaraatan. 6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehata.n Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. 7. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap oramg yang masuk ke Fuskeamas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas uatuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas manpun perawataa sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. 9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah satu unit peleyanan Puskesmas dengaa kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disiagkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. 11. Poliklinik Kesehatan Desa yaog selanjutnya disingkat PKD adatah unit pelayanan Kesehatan Ihu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yarrg dikelola oleh Bidan Desa bekeq'a sarrra dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala upr Puskesmas. L2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk o1eh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenage kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Pos Pealayanan Terpadu {POSYANDU}, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yaflg diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, peyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derqjat kesehatan masyarakat. 14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. 16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesrnas Rawat Inap. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan judahl pelayanan kesehatan yang diberikan. I 19. 20. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional" Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang selanjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergoiong fakir miskin dan 22. orang tidak mampu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang meaerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II IT{AITSUD DAN TUJUAI{ Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagi peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggararya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 T\:juan Petunjuk Pelaksanaan Pengguilaatl Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminarr Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perCIrangan; c. menetapkan tempat pelayanar kesehatan primer perorangan; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan pola pengeloiaan keuangan BLUD. BAB III PELAYAIYAIT KESEIIATASI DAT{ TEMPAT PELAYAITAIT PROGRAM JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (U Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di kesehatan tingkat pertama; (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum rujukan; pelayanan 21. dilakukanl (3) Kasus rujukan balik; (4) Pemeriksaan, perrgobatan dan pelayanarr kesehatan gigi tingkat pertama; (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu menyusui dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas; tzj Puskesmas keliUng; (3) Puskesmaspembantu; (4) UKBM lainnya. BAB TV PETAYAITAIT KTSEHATAI{ YA![G TIDATI DIJAMIIT Pasal 6 Peiayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang herlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan keetratan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tduan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguarl kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. a-lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susr4 m. perhekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungarutya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAIIAJEMEIY PUSKESMAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (U Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a" Penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan) dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Fuskesmas mengadakan pertemuanp untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan targetlcakupan yang harus dicapai; I 2. puskesmas menyusun POA tahunan {Januari s/d Desember}; 3. POA Puskesmas harus rnendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1" disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetqjuan Kepala Dinas Kesehatan guna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dihahas dalam Lokakarya Mini Puskesmas. c. Kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesrnas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. (21 Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. (3) Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PENGELOLAAN DANA I{APITASI DAN I{Oil KAPITASI JKIY BAGIAIT KESATU Umum Pasal 8 (U BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. (21 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. (3) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat i2) dibayarkan melalui rekening Kas Daerah kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan pemindahbukuan kepada masing-masing FKTP. BAGIAIT KTDUA Penganggaran Pasal 9 (1) Kepala UPT Puskesmas menJrusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah TSKPD) Dinas Kesehatan. (21 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinag Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan! rencana belanja dana kapitasi JKN. I t3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli DaeraJr, obyek Dana kapitasi JKN pada UPT Fuskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-raasing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaima:ea dimaksud pada ayat 12| dipergunakan sebagai bahan penJrusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela:rja Daerah TAPBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAGIAIIT KSHGA Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 1(} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ar:.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal g ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masiag-masing UPT Fuskesmas setiap tahun anggaran atas usulan Kepala SKFD Dinas Kesehataa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD), Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. trendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepa1a UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah pating lambat pada tangrEal 5 bulan berikutnya untuk pengesatran oleh Kepala UFT Fuske$rla$; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 1O bulan berikutnya; c. berdasarka-n realisasi pendapatan dan belanja Kepa1a UPT Puske$mas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehata,n dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Fuskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, (4) ts) (u t2) (3) (1) t2| BAGIAN ITEEIBPAT Pertanggungiaraban Pasal 11 Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B UPT Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang hersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi la"poran Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidarg pengelolaan keuangan daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PE}IAITFAATAN DTITA BAGIAIIT KESATU Umum Pasal 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 65Yo dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan braya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat lzl dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan rnedis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangar4 dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oieh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaraa jasa pelayanan kesehatan. BAGIAN KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (U Aiokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanerrt kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dimanfaatkan untukl pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenagaf non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. I (3) (1) {21 (3) (4) (s) (21 Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai tidak tetap, dan Penuga$an Khusus yang memiliki Surat Tanda Registrasi {STR}, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (41 Variabel jenis keteaagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 15O (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 1"00 {seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 8O {delapan puluh}; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 6O {enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 5O {lima puluh}; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 {dua puluh lima}. (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat t4l yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tambahan nilai 100 {seratus}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 5O (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan c. tambahan nilai 3o {tiga puluh}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penarlggungjawab penatausahaan keuangan. (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang rnerangkap tugas sebagai penanggung jawab prograrn atau yal;.g setara., diberi tambahan nilai 1O (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. l7l Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang memiliki masa kerja: a. 5 {lima} tahun sampai dengan 10 {sepuluh} tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 {sebelas} tahun sampai dengan 15 {lima belas} tahun, diberi tambahan nilai 1O {sepuluh}; c. 16 {enam belas} tahun sampai dengan 2O {dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 {dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai 20{dua puluh};dan e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima). (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari keq'a, diberi niiai 1 {satu} poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 {tujuh}jam, dikurangi 1 {satu) poin. (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat. yang berwenang pating banyak 3 {tiga} hari kerja tetap diberikan nitai[- sebagaimana dimaksud pada ayat {B} huruf a. I (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: FORMULIR PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA ffitr[MtruE Tanggungiawab Program yang dipegang (1) Jumlah Total Seluruh Point Keteranqan : Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan BAGIAN KEIIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan penyetoran Pendapatan UPI Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat t3) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. pelayanan kesehatan luar gedung; 3. operasional dan pemeiiharaan kendaraan puskesmas keliling; 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang* Undangan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus mempertimhangkan ketersediaarl yang diatokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus berpedoman pada[ formularium nasional. f (2) (3) (4) (1) (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan litofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. {7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagisll tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII PEMANFAATAil SISA DANA KAPITASI Pasal 16 Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam ha] sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pela5.anan kesehatan. Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pasal 17 Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB IX PEMBIIIAAI$ DAN PENGAWASAIS Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjaag dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuanf. Peraturan Perundang-Undangan. I t (21 (3) BAB X KETENTUAIT PEI{UTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 0L.a Tahun 2A1,6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan brr., Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna di Kabupaten Jeneponto dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi" Pasal 2O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.
15

kesehatan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesehatan

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap masyarakat di Kabupaten Kotabaru yang perlu didukung melalui penyelenggaraan kesehatan yang adil dan merata yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19; Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan keterpaduan upaya kesehatan dengan pelibatan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat terpadu, komprehensif dan berkesinambungan; Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ketentuan huruf B Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban; Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; Sarana dan Prasarana Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Penyediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan Minuman; Manajemen dan Informasi Kesehatan; Pengelolaan Informasi Kesehatan Dearah; Perizinan Bidang Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Penghargaan; Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Kerja Sama dan Kemitraan; Pendanaan Kesehatan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain - Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
71 Halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.