Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat di Nagari, perlu membentuk lembaga yang terintegrasi dalam mengelola dan menggali potensi dan sumber daya ekonomi kerakyatan yang ada pada Nagari;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Nagari, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Nagari;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat 3 Bab, 4 Pasal, dan 1 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Petunjuk Teknis, Pasal 2; Bab III Ketentuan dan Penutup, Pasal 3-Pasal 4.
Lampirannya berisi : I Kebijakan Pokok; II Pendirian dan Pengelolaan BUMNag; III Organisasi Pengelola BUMNag; IV Jenis Usaha; V Penetapan Biaya Operasional Usaha; VI Bagi Hasil Usaha; VII Kerugian dan Pembubaran; VIII Pertanggungjawaban; IX Kerjasama dengan Pihak Ketiga; X Pembinaan; XI Pengawasan dan Pemeriksaan; XII Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penarikan Sebagian Dari Kekayaan Negara Yang Tertanam Sebagai Modal Dalam Perusahaan Negara Perkebunan Iii Dan Penyerahannya Kepada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 1973.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganSubsidi, PSO
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Tahun 2017 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berorientasi kepada pengembangan usaha skala yang lebih besar;
bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil kabupaten purbalingga tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah berupa tempat usaha yang berbentuk kios, los dan/atau fasilitas pendukung lainnya pada pasar milik Pemerintah Kab Batang guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan dalam bentuk sewa, perlu mengatur pemilihan penyewa tempat usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016 Perda Kab Batang No 21 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang obyek, subyek dan peruntukan, jangka waktu, besaran sewa, tata cara pemilihan penyewa, cara pembayaran sewa, hak dan kewajiban penyewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Di kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menyusun dan mengatur tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata di Daerah ,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Dasar Hukum;Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2099 ;Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 ;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.
86/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.92/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 ;. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Tujuan
3.Usaha Pariwisata
4.Tahapan
5.PembekuanSementara Dan Pembatalan
6.Pengawasan
7.Pelaporan
8.Pendanaan
9.Sanksi Administratif
10.Pemilihan Wewenang
11.Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2000
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang
PD Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
disebutkan Direksi mempunyai kewenangan mengusulkan
tarif dengan persetujuan Badan Pengawas kepada
Bupati; bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang
PD Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung untuk
pelaksanaan pelayanan sebelum ditetapkan Direksi masih
menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga selaku Penjabat
Direksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Pengelolaan Perusahaan
Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2009; Perprs No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama usaha dan lokasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71
Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum maka perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ka bu paten Ba tang Nomor 05 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (1) Pasal 25, penyisipan ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 diubah.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
