Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di
Kabupaten Ngada, perlu mengatur dan menetapkan Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten
Ngada Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ten tang
Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada; Peraturan Bupati Ngada Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Tahun Anggaran 2023
Peraturan tersebut berisi tentang standar harga satuan desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
5 halaman; 151 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meringankan korban bencana yang mungkin terjadi serta guna kelancaran dan tertib administrasi penggunaan dan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui belanja tidak terduga;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Akibat Bencana,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014,
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan,
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022,
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga,
mengatur tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat bencana yang memuat verifikasi data penerima, pelaksaan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 180 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana Kabupaten Pacitan
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Barang Berupa Baju Koko, Kain Sarung, Mukena dan Jam Digital Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Syair Agama/Safari Ramadhan di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang tertib, akuntabel dan transparan serta memperlancar pelaksanaan penyaluran terhadap pemberian barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sesuai dengan Huruf D angka 16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, perlu dibuat Pedoman barang yang diserahkan kepada masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Daerah Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kriteria, Sasaran Dan Persyaratan Penerima; Bentuk Barang Untuk Di Serahkan Kepada Masyarakat; Mekanisme Penyaluran Barang; Pelaksanaan Pemberian; Pembiayaan; Pengeloalaan Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak
masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang
berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta untuk membangun kepercayaan
publik atas penanganan pengaduan masyarakat
yang akuntabel dan transparan serta adanya jaminan
mutu hasil pengawasan, perlu pedoman penanganan pengaduan
masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dan kebutuhan dalam penanganan pengaduan masyarakat,
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas, Jenis dan Kriteria, Sarana Pengaduan Masyarakat, Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Selain Permintaan APH dan APIP Lainnya, Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan atas Permintaan APH atau APIP Lainnya, Penanganan Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan, Monitoring dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat
ABSTRAK:
bahwa kendaraan dinas merupakan sarana dan
prasarana transportasi dalam mendukung
kelancaran tugas pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan; bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi
dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas,
perlu adanya pengaturan tentang penggunaan nomor
kendaraan dinas pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar; bahwa dengan adanya penertiban penggunaan nomor
polisi kendaraan dinas pejabat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pejabat
instansi vertikal yang berada di Kabupaten
Karanganyar maka Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penomoran Kendaraan Dinas, Pelaksanaan Penataan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2021dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Majelis Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK. 07 /2022; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 70 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 85 Tahun 2019; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 74 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Biaya bagi desa dalam Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, perberlakuan penganggaran, besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD dan MPD, insentif rukun tetangga, standar biaya jasa kegiatan desa, standar biaya barang desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
12 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 716
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th. 2019; PP No. 15 Th. 2023; Permendagri No. 77 Th. 2020; Perda KKA No. 1 Th. 2022
PERBUP ini mengatur mengetahui Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; pembayaran; dan pengendalian internal pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
10 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Tata Cara Pergeseran Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2019
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Di Daerah
ABSTRAK:
a. dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui instrumen pembangunan nasional di bidang
keolahragaan dengan meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan
sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Pemerintah Daerah berwenang mengatur,
membina, mengembangkan, mengoordinasikan,
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, sesuai
ketentuan Pasal 13 ayal (2) huruf b dan huruf c
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan;
c. pembinaan dan pengembangan sebagaimana
dimaksud huruf b, diwujudkan dalam bentuk
pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga yang
berprestasi di Daerah, sehingga perlu disusun
petunjuk teknis pemberian penghargaan sesuai
ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Pemuda dan
Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan
Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada
Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga
Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, hurub b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga di
Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
1. bab 1 memuat ketentuan umum yang mencakup 3 bagian, bagian kesatu umum, kedua maksud, tujuan dan
prinsip, ketiga ruang lingkup
2. bab 2 memuat pemberi dan penerima penghargaan
3. bab 3 memuat bentuk dan nilai penghargaan yang mencakup 8 bagian, bagian kesatu umum, kedua
kemudahan, ketiga beasiswa, keempat pekerjaan, kelima kenaikan pangkat luar biasa, keenam
kesejahteraan, ketujuh bentuk penghargaan lain, kedelapan tim penilai
4. bab 4 memuat mekanisme pelaksanaan pemberian penghargaan
5. bab 5 memuat pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidiejaya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Ru.mah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini memuat 7 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud, BAB III tentang Standar Harga Satuan pada BLUD, BAB IV tentang Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor, dan BAB V tentang Ketentuan Penutup serta Lampiran tentang Daftar Usulan Standar Harga Satuan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
