Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan guna meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini yang dipersiapkan sebelum memasuki janjang pendidikan dasar.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang "Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Tahun Anggaran 2020"
ABSTRAK:
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasi Bantuan Dana Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), khususnya yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun anggaran 2020
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
Juknis BOSDA Tahun 2020 disusun dengan tujuan: a. Penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan secara efektif dan efesien; dan b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan. akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.
Alokasi dana BOSDA untuk setiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau sesuai dengan jumlah siswa per tahun di masing-masing tingkatan sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar
ABSTRAK:
a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak(TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP), atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara nondiskriminatif, pbjektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar;
UU No 12 Tahun 1956; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2010; Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 No 7 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2019; Perda Kabupaten Tanah Datar No 1 Tahun 2015;
Peraturan ini memuat X Bab dan 40 Pasal.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara PPDB; Bab III Rombongan Belajar; Bab IV Perpindahan Peserta Didik; Bab V Pembiayaan; Bab VI Pelaporan dan Pengendalian; Bab VII Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Berasrama; Bab VIII Larangan; Bab IX Sanksi; Bab X Ketentuan Penutup.
PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif; objektif; transparan; akuntabel; dan berkeadilan.
PPDB pada TK, SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Peraturan yang akan diatur yakni Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 18 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sikka No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Mencabut
Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Dasar hukum Peraturan tersebut adalah UU no. 69 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud RI No. 44 Tahun 2019; Perda Kabupaten Sikka No. 3 Tahun 2019
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Tata Cara PPDB; IV. Pendataan Ulang dan Perpindahan Peserta Didik; V. Pelaporan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diterbitkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permendikbud No. 20 Tahun 2016; Permendikbud No. 21 Tahun 2016; Permendikbud No. 23 Tahun 2016; Permendikbud No. 24 Tahun 2016; Permendikbud No. 43 Tahun 2019; Permendikbud No. 44 Tahun 2019; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara PPDB
3. Rombonga Belajar
4. Pelaporan dan Pengawasan
5. Sanksi
6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2020
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman KanakKanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
Ketentuan Umum (pengertian, maksud dan tujuan),
Tata Cara PPDB (Pelaksanaan, persyaratan, jalur pendafataran PPDB, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi, pelaksanaan PPDB, pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan, daftar ulang dan pendataan ulang, biaya)
Perpindahan Peserta DIdik (perpindahan peserta didik dalam negeri, perpindahan peserta didik dari luar negeri, perpindahan peserta didik dari non formal/informal, biaya)
Rombongan Belajar
Pelaporan dan Pengawasan
Larangan
Sanksi
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Kepada Madrasah Diniyah TakmiliyahAwaliyah di Kabupaten Pandeglang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2020 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 20 Th 2003; UU No 15 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 39 Th 2007; PP No 55 Th 2007; PP No 47 Th 2008; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2019; Permenag No 13 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Pengelolaan Pembiayaan MDTA; 3. Kelembagaan Dan Pengendalian; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 303
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan
Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan
Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor
107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN BESARAN
BAB IV PERSYARATAN PENERIMA
BAB V MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENYALURAN
BAB VI PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Di Sekolah
ABSTRAK:
a. bahwa penerapan pendidikan pengurangan risiko bencana merupakan bagain penting penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif mengelola bencana
dalam rangka mewujudkan sekolah aman:
b. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah aman dari
bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dilaksanakan pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang 2111 Nomor 923 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sehagaimana telah diuhah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828):
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan:
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2014 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat: (7/2014).
PENDIDIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SEKOLAH. Terdiri dari VII Bab dan 18 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip, Bab III Penyelenggaraan, Bab IV Tugas dan Peran, Bab V Materi Pendidikan PRB, Bab VI Pendanaan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
