Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 58 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Mengubah sebagian

mengubah sebagian Pergub No 27 Tahun 2014

Download file:

PERGUB NO. 12 TAHUN 2023.pdf

NILAI SEWA REKLAME - DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72008

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan terkait ketentuan insentif sebagai upaya pemulihan ekonomi dan untuk optimalisasi penerimaan pajak reklame, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014
Mengubah Ketentuan Pasal 1 ; Ketentuan Pasal 5 ; Ketentuan Pasal 7; Ketentuan Pasal 8; Judul BAB IIIA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA INSENTIF PAJAK REKLAME ; Ketentuan Pasal 9A ; Ketentuan Pasal 9B; Diantara Pasal 9B dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9C ; Ketentuan Pasal 10; Diantara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame
tidak ada peraturan yang akan diatur
12 halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir Standar / Pedoman

Download file:

Pergup No. 18 Tahun 2022.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

2020pg00320087.pdf

PERATURAN - PELAKSANAAN - RENCANA - ZONASI - WILAYAH - PESISIR - PULAU - KECIL

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD 2020/ No.87

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2029
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 1990; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014; UU No.32 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.32 Tahun 2014; Permen Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019; Perda No.5 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, izin lokasi perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah kabupaten/kota, pemberian insentif dan disinsentif, bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
25 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG REKLAMASI

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Pergub No. 42 Tahun 2020.pdf

REKLAMAS, PENATAAN PESISIR

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD PROV.SULUT 2020 NO.42

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG REKLAMASI

ABSTRAK:

bahwa agar pembangunan reklamasi dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Reklamasi.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 54 Tahun 2017; PERPRES No. 122 Tahun 2012; PERPRES No. 11 Tahun 2017; PERMENPKP No. 17/PERMEN-KP/2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKP No. 23/PERMEN-KP/2016; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 1 Tahun 2017; PERGUB No. 16 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Reklamasi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Pergub Jateng No 1 Tahun 2011.pdf

rencana strategis - pesisir dan pulau kecil

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2011/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2008; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketetuan umum, jangka waktu RSWP3K, sistematika RSWP3K, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
8 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penataan Dusun

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perbup Belitung Timur Nom...g Penataan Dusun.pdf

penataan - dusun

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Dusun

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai dusun sebagai perangkat Pemerintah Desa perlu dilakukan penataan dusun dan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014; dan Permendagri No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: syarat dan ketentuan pembentukan dusun; penghapusan dan penggabungan dusun; pengaturan nama, batas, dan pembangunan wilayah dusun; dan ketentuan perangkat desa akibat penghapusan atau penggabungan dusun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
12 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

PERBUP NO 10 TAHUN 2024.pdf

RETRIBUSI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 548

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562). 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor).
Perbup ini mengatur tentang: 1. Nilai Sewa Reklame; 2. Perhitungan Pajak Reklame; dan 3. Nama Pengenal Usaha atau Profesi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Jumlah Halaman 8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN REKLAME

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perbup. No. 4 Th. 2024.pdf

PENYELENGGARAAN-REKLAME

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA KABUP ATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 4.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Badung harus dilaksana.kan secara lebih tertata dan terkendali serta harus memperhatikan aspek keamanan keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan sesuai dengan penataan Ruang sehingga mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Badung; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Kebijakan Umum penyelenggaraan Rekalme,Jenis,Ukuran dan Konstruksi Reklame, Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame,Perizinan Rekalme,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
-
-
48 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Nilai Sewa Reklame

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020

Download file:

1726550729-2024pb3326001.pdf

nilai sewa reklame

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2024/No.1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Sewa Reklame

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat ( 1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dan ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Nilai Sewa Reklame, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 7 Tahun 2020 tentang Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai sewa reklame dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Nilai Sewa Reklame, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2020 dicabut.
22 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP_NO_10_TAHUN_2023_BARU_SALINAN.pdf

Reklamasi, Penataan Pesisir - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; 3. UU Nomor 28 Tahun 2002; 4. UU Nomor 23 Tahun 2004; 5. UU Nomor 38 Tahun 2004; 6. UU Nomor 26 Tahun 2007; 7. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; 8. UU Nomor 1 Tahun 2022; 9. PP Nomor 109 tahun 2012; 10. PP Nomor 19 tahun 2003; 11. PP Nomor 34 Tahun 2006; 12. PP Nomor 5 Tahun 2021; 13. PP Nomor 6 Tahun 2021; 14. PP Nomor 16 tahun 2021; 15. PP Nomor 21 tahun 2021; 16. Perpu Nomor 29 Tahun 2021; 17. Perpu Nomor 2 tahun 2022; 18. Permen PU Nomor 20 Tahun 2010; 19. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018; 20. Permenhub Nomor PM 132 Tahun 2015; 21. Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2019; 22. Permendag Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 18 Tahun 2022; 23. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011; 24. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011; 25. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012; 26. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012; 27. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012; 28. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014; 29. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019; 30. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016; 31. Perbup Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2018; 32. Perbup Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021; 33. Perbup Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021; 34. Perbup Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022; 35. Perbup Banyuwangi Nomor 17 tahun 2022; 36. Kepbup Banyuwangi Nomor 188/743/KEP/429.011/2022.
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu: a. Permohonan perizinan; b. Tim Reklame; c. Penempatan Kawasan atau Lokasi Tempat Pemasangan Reklame; d. Hak Pengelolaan titik lokasi reklame e. Larangan; f. Pengendalian Reklame Khusus Rokok; g. Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; h. Tata Cara Penutupan Dan Pembongkaran Reklame; i. Ketentuan Peralihan; j. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
19 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.