Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2029
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 1990; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014; UU No.32 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.32 Tahun 2014; Permen Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019; Perda No.5 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, izin lokasi perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah kabupaten/kota, pemberian insentif dan disinsentif, bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
25 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG REKLAMASI
ABSTRAK:
bahwa agar pembangunan reklamasi dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Reklamasi.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 54 Tahun 2017; PERPRES No. 122 Tahun 2012; PERPRES No. 11 Tahun 2017; PERMENPKP No. 17/PERMEN-KP/2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKP No. 23/PERMEN-KP/2016; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 1 Tahun 2017; PERGUB No. 16 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Reklamasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2008; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketetuan umum, jangka waktu RSWP3K, sistematika RSWP3K, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 548
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor).
Perbup ini mengatur tentang:
1. Nilai Sewa Reklame;
2. Perhitungan Pajak Reklame; dan
3. Nama Pengenal Usaha atau Profesi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Jumlah Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA KABUP ATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 4.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Badung harus dilaksana.kan secara lebih tertata dan terkendali
serta harus memperhatikan aspek keamanan keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan sesuai
dengan penataan Ruang sehingga mewujudkan pemerataan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Badung;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Kebijakan Umum penyelenggaraan Rekalme,Jenis,Ukuran dan Konstruksi Reklame,
Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame,Perizinan Rekalme,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
-
-
48 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;
3. UU Nomor 28 Tahun 2002;
4. UU Nomor 23 Tahun 2004;
5. UU Nomor 38 Tahun 2004;
6. UU Nomor 26 Tahun 2007;
7. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;
8. UU Nomor 1 Tahun 2022;
9. PP Nomor 109 tahun 2012;
10. PP Nomor 19 tahun 2003;
11. PP Nomor 34 Tahun 2006;
12. PP Nomor 5 Tahun 2021;
13. PP Nomor 6 Tahun 2021;
14. PP Nomor 16 tahun 2021;
15. PP Nomor 21 tahun 2021;
16. Perpu Nomor 29 Tahun 2021;
17. Perpu Nomor 2 tahun 2022;
18. Permen PU Nomor 20 Tahun 2010;
19. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018;
20. Permenhub Nomor PM 132 Tahun 2015;
21. Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2019;
22. Permendag Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 18 Tahun 2022;
23. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011;
24. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011;
25. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012;
26. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012;
27. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012;
28. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014;
29. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019;
30. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016;
31. Perbup Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2018;
32. Perbup Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021;
33. Perbup Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021;
34. Perbup Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022;
35. Perbup Banyuwangi Nomor 17 tahun 2022;
36. Kepbup Banyuwangi Nomor 188/743/KEP/429.011/2022.
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu:
a. Permohonan perizinan;
b. Tim Reklame;
c. Penempatan Kawasan atau Lokasi Tempat Pemasangan Reklame;
d. Hak Pengelolaan titik lokasi reklame
e. Larangan;
f. Pengendalian Reklame Khusus Rokok;
g. Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
h. Tata Cara Penutupan Dan Pembongkaran Reklame;
i. Ketentuan Peralihan;
j. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2022 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame; untuk meningkatkan target optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Daerah jenis Pajak Reklame, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
Prubahan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2022
CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN BANGUNAN DI KAWASAN BISNIS CENTRAL BUSSINES DISTRICT SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah menyiapkan Central Busines District sebagai pusat bisnis dan transaksi jual beli masyarakat yang refresentatif guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai; bahwa untuk menciptakan Central Busines District dan kawasan pariwisata yang nyaman, aman, asri, bangunan gedung yang tertata rapi dan tidak terkesan kumuh baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen perlu adanya penataan dan pengelolaan yang transparan, profesional, partisipatif dan bertanggungjawab dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berada di kawasan Central Busines District; bahwa bangunan gedung yang berada di kawasan Central Busines District perlu diatur secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Bangunan Di Kawasan Bisnis Central Busines District Sebagai Kawasan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2018
Penataan Pendirian bangunan gedung di kawasan CBD sebagai kawasan
Pariwisata dilakukan agar tertatanya gedung secara tertib dan terwujud sesuai
dengan fungsinya, serta menjadikan pusat perdagangan, bisnis masyarakat,
dan kawasan wisata religi di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklarne;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalarn
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Indonesia Nomor
6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor
9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan Wewenang dibidang Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci
(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 44),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kerinci Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci (Berita Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 35);
PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENGHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor
20 Tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame ( Berita Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2021
Pajak dan Retribusi Daerah - reklamasi - penataan pesisir
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, maka perlu menetapkan Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
b. bahwa Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dicabut.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR;
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Untuk reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
