Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.720 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda)

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Muara Enim No. 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM

Download file:

Perda Kab. Muara Enim No 8 Tahun 2024.pdf

badan usaha milik daerah-perseroan terbatan-bank perekonomian rakyat

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NO.8, JDIH Pemerintah Kab. Muara Enim

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk lebih mendorong pengembangan sektor perekonomian di bidang perbankan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna kemanfaatan perekonomian Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten, serta penyesuaian terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim belum menyesuaikan terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan Nama Perusahaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 201 7; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Muara Enim (Perseroda). Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim sebagai Ibu Kota Kabupaten Muara Enim. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Penyesuaian Nomenklatur dan Kewenangan; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Organ; Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Kerjasama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
22 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Prov. DIY No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida
PERDA Prov. DIY No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Download file:

perda diy nomor 7 tahun 2024.pdf

Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

ABSTRAK:

a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu badan usaha milik daerah memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam Akta Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyetujui perubahan anggaran dasar terkait perubahan modal dasar perseroan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran nilai, tahapan pemenuhan, dan realisasi penyertaan modal

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan: 6 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda)

Abstrak

APBD BUMD / Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda No 7 Tahun 2024 Salinan_ok.pdf

BUMD - PERUBAHAN BENTUK HUKUM

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan ditetapkannya Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, yang memerlukan dilakukan perubahan bentuk hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda).
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA Provinsi Riau No. 9 Tahun 2002.
Perda ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Perubahan Bentuk Hukum; Bab III. Nama dan Tempat Kedudukan; Bab IV. Maksud dan Tujuan; Bab V. Kegiatan Usaha; Bab VI. Jangka Waktu Berdiri; Bab VII. Besarnya Modal Dasar; Bab VIII. Besarnya Modal Disetor; Bab IX. Kepengurusan dan Tata Kelola; Bab X. Ketentuan Peralihan; dan Bab XI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Penjelasan: 1 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Bentuk Hukum PT. Pengembangan Investasi Riau Menjadi PT. Pengembangan Investasi Riau (Perseroda)

Abstrak

APBD BUMD / Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda No 6 Tahun 2024 Salinan_ok.pdf

BUMD - PERUBAHAN BENTUK HUKUM

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/No.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Pengembangan Investasi Riau Menjadi PT. Pengembangan Investasi Riau (Perseroda)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan ditetapkannya Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, yang memerlukan dilakukan perubahan bentuk hukum PT. Pengembangan Investasi Riau menjadi PT. Pengembangan Investasi Riau (Perseroda).
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA Provinsi Riau No. 9 Tahun 2002.
Perda ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum PT. Pengembangan Investasi Riau menjadi PT. Pengembangan Investasi Riau (Perseroda) yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Perubahan Bentuk Hukum; Bab III. Nama dan Tempat Kedudukan; Bab IV. Maksud dan Tujuan; Bab V. Kegiatan Usaha; Bab VI. Jangka Waktu Berdiri; Bab VII. Besarnya Modal Dasar; Bab VIII. Besarnya Modal Disetor; Bab IX. Kepengurusan dan Tata Kelola; Bab X. Ketentuan Peralihan; dan Bab XI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Penjelasan: 1 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

6_prd_24.pdf

BUMD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2024/No. 5 Seri E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan~ dan perkembangan perekonomian’ daerah, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kota Dumai melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 5 (lima Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Bentuk Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Umlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
Lamp I

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Brerbes 062004.pdf

penyertaan-modal-daerah-percetakan-puspa-grafika

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika

ABSTRAK:

bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas-asas Penyertaan Modal; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan dan Sumber Dana; Modal Dasar; Besaran Penyertaan Modal; Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
10 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun

Download file:

Perda Kulon Progo No 5 Tahun 2024.pdf

Penyertaan modal

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. 2024/NO. 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

ABSTRAK:

Menimbang : a.bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik secara luas, aktual dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah; b.bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal baik dalam bentuk uang maupun aset untuk mengoptimalkan kegiatan usaha dan meningkatkan pelayanan dasar berupa air minum kepada masyarakat; c. bahwa perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun dalam rangka penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87), diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 12 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

2024PD0005.pdf

Penyertaan modal - bumd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NOMOR.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia ke-4, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi; bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Sadan Usaha Milik Daerah Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD pada Tahun 2025 sebesar Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a . PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan d. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD dimaksud sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.
7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA 5 Tahun 2024.pdf

bumd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum; b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR HUKUM PENDIRIAN BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN WILAYAH USAHA BAB V KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI MODAL BAB VII ORGAN PERUMDA BAB VIII KEPEGAWAIAN BAB IX TAHUN BUKU BAB X PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BAB XI PELAPORAN BAB XII KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAB XIII ASOSIASI BAB XIV PEMBUBARAN BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVI TARIF AIR BAB XVII TANGGUNG JAWAB BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.
40

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Perda Sulteng_05_2024_Pen...n Daerah Sulteng.pdf

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NO.171

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi di daerah dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini belum memenuhi modal inti minimum yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2024 serta belum memenuhi saham mimimal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah sehingga membutuhkan penyertaan modal dari Pemerinthah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2022; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 63 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penambahan dana Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan kepada PT. Bank Sulteng. Adapun aturan yang diatur diantaranya Sumber dan besaran nilai penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
7 Halaman; Penjelasan 2 Halaman.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT