PEDOMAN - DAN - MEKANISME - PENANGANAN - PENGADUAN - MASYARAKAT - DI - LINGKUNGAN - INSPEKTORAT - DAERAH - KABUPATEN - NIAS - BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/ M.PAN/ 4/ 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, perlu menyusun petunjuk teknis penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/ M.PAN/ 4/ 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Maksud dan Tujuan, Prinsip-Prinsip Penanganan Pengaduan, Ruang Lingkup), PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN, JENIS PENGADUAN, MEKANISME (Unsur-Unsur Pengaduan, Pengaduan), TINDAK LANJUT, PENGARSIPAN, EVALUASI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023. Dengan mempertimbangkan Inflasi Daerah, Indeks Harga Pasar, dan Nilai Tukar Rupiah, dipandang perlu untuk melakukan rasionalisasi terhadap Standar Harga Satuan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
Lamp 41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 321 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung
TATA - KELOLA - COMMAND - CENTER - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2022/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membangun Command Center yang merupakan fasilitas untuk mendukung Pimpinan Daerah dalam melakukan pertemuan, mengkoordinasi, memonitoring, dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan. Untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan Command Center, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perpres No.95 Tahun 2018; Perbup No.69 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, pengguna, dan layanan command center, pengelolaan command center, pemeliharaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, perlu dilakukan pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; b. bahwa untuk standarisasi dan kelancaran pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang perlu adanya Standar Operasional Prosedur.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 25 Tahun 2007; 4. UU Nomor 12 Tahun 2011; 5. UU Nomor 23 Tahun 2014; 6. UU Nomor 20 Tahun 2008; 7. UU Nomor 25 Tahun 2009; 8. UU Nomor 3 Tahun 2014; 9. UU Nomor 30 Tahun 2014; 10. UU Nomor 11 Tahun 2020; 11. PP Nomor 24 Tahun 2019; 12. PP Nomor 5 Tahun 2021; 13. PP Nomor 6 Tahun 2021; 14. PP Nomor 21 Tahun 2021; 15. Perpres Nomor 97 Tahun 2014; 16. Perpres Nomor 10 Tahun 2021; 17. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; 18. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; 19. Peraturan BPKM Nomor 5 Tahun 2021; 20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; 21. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021.
Ruang lingkup Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal diantaranya adalah pengawasan terhadap pengumpulan, verifikasi dan evaluasi LKPM yang meliputi: a. keterangan perusahaan; b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki; c. realisasi investasi dan permodalan; d. realisasi mesin dan/atau barang atau bahan; e. penggunaan tenaga kerja; f. produksi dan pemasaran; g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan keluar negeri; dan h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan penanaman modalanya atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, Ineningkatkan perekonomian Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
b. bahwa agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 1);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
Bab III Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Bab IV Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama
Bab V Rencana Program Kerja
Bab VI Modal
Bab VII Pertanggungjawaban
Bab VIII Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Bab IX Kerja Sama
Bab X Penghasilan
Bab XI Pembagian Hasil Usaha
Bab XII Pembinaan dan Pengembangan
Bab XIII Ketentuan Lain-lain
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 1.a Tahun 2018 Pedoman Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 1.a)
49 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER15/ MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/ MBU /2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib admimstrasi pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Pacitan, perlu disusun pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Danan Bergulir pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
mengatur tentang pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah yang memuat pengelolaan dana bergulir, tata cara pembayaran angsuran, penagihan, penyisihan dana bergulir, serta penghapusan piutang dana bergulir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Bahwa berdasarkan ketenttuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk memberikan landasan serta kepastian hukum dalam memberikan pedoman bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diatur mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Badan Pengawasan Keuanagan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomr 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan sistematika : Ketentuan Umum; Infrastrukttur Manajamen Risiko; Proses Manajemen Risiko; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
63 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
dalam rangka meningkatkan
pelayanan
sistem
pemerintahan
berbasis elektronik
dalam bidang
pengelolaan
aplikasi
berbasis
web
dan deskop
yang
sebagian besar
menggunakan
server dalam
operasionalnya
,
maka
perlu
disusun Pedoman Pengelolaan
server
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Server di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan;
1. Pasal
18 ayat
(6)
Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan Konawe
Selatan
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4267);
3. Undang-Undang
Nomor 14
Tahun 2008
tentang Informasi
Publik
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
4.
Undang-Undang
Nomor
25 Tahun 2OO9
tentang
Pelayanan
Publik
(L,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009 Nomor
ll2, Tambahan
l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5038);
5. Undang-Undang
Nomor
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundan
g-undan
gan (l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor 82,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5234)
sebagaimana
telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor
15 Tahun 2019 tentang
Perubahan
atas
Undang-
Undang Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(l.embaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019
Nomor
183,
Tambahan
lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6398); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2Ol4
tentang
pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Undang-
Undang
Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5589);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan
Sistem
dan
Transaksi Elektronik
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6400);
8. Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden
Nomor
39
Tahun 2Ol9 tentang
Satu Data Indonesia (kmbaran
Negara Republik Tahun
2019Nomor
112);
10. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
(Berita
Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036,
Sebagaimana Telah di Ubah dengan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang
Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 1121/M.PAN/3|2OO6
tentang
Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas Elektronik
di
Lingkungan Instansi
Pemerintah;
12. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
Nomor
8)
Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
10
Tahun 2019
tentang
Perubahan kedua atas
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 8 tahun
2016
tentang Pembentukan dan Sususunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2019
Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2016
tenta-ng
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tlrgas, Dan
Fungsi,
Serta
Tata Keria Dinas Komunikasi,
Informatika
dan
Persandian
Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2016
Nomor 32);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
PENGELOLAAN
RUANG
SERVER DAN PERANGKAT LUNAK BAB III
PERANGKAT LUNAK SERVER BAB
IV
KONEKSI
INTERNET
DAN KEAMANAN SERVER BAB V
PEMELIHARAAN BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
