Pencarian Peraturan

BANJAR-NJOP-PBB-PERDESAAN-PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2013/NO.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuain klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasar Penetapankan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (Lemabaran Negara Republik Indonesioa tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 01 Tahun 2011 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Banjar ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. Bupati adalah Bupati Banjar. 3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. 4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banjar. 6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Pasal 2 Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjar ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini. Pasal 3 Dalam hal ini Nilai Jual Bumi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjar ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagaimana NJOP Bumi. Pasal 4 Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banjar ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini. Pasal 5 Dalam hal ini nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banjar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan klasifikasi penetapan nilai jual objek pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
-
-
7

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disusun Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Maros; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 15.Peraturan Pemerintah Nornr r 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 17 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Urusan Pembagian Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Badan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, Subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, Surat pemberitahuan Objek Pajak, Lampiran Surat pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Utang Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Nomor Obyek Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah, Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Petugas Pemungut, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Pertanian Ruang Lingkup, Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan PBB-P2 Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran Obyek PBB P2 Paragraf ll Tata Cara Pendataan Objek dan Subyek PBB-P2 Paragraf 3 Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2 Paragraf 4 Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2 Paragraf 5 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 Paragraf 6 Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Obyek dan Subyek PBB-P2 Paragraf 7 Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD PBB-P2 1-aragraf 8 Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD PBB yang tidak benar Paragraf 9 Tata Cara Penentuan Kemball Tanggal Jatuh Tempo Paragraf 10 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paragraf 11 Tata Cara Pengurangan PBB-P2 Paragraf 12 Tata Cara Penagihan PBB-P2 aragraf 13 Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2 Paragraf 14 Tata Cara Pemberian lnformasi PBB-P2 Paragraf 15 Prosedur Pencatatan Penerimaan PBB-P2. BAB III FASILITASI. BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
56

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2013/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Luwu
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Menimbang Mengingat 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER19/PJ/2013 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 15. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
MEMUTUSKAN : Menetapkan: KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan; 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daersih Kabupaten Luwu. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu. 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Luwu. 8. Bangunan adalsih konstruksi teknik j'ang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut. 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalali harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 11. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan. 12. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah. 13. Zona Nilai Tanah j'ang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. 14. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB, ad^ah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan. BAB II KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK Pasal 2 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Pasal 3 I (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. (4) Klasifikasi NJOP Bsingunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan. BAB III PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 4 (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jusd suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakansuatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengancara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatupendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yangberdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Pasal 5 (1) Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal. (2) Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual. Pasal 6 Tata Cara Penetapan NJOP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkala. (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati. (3) NJOP Bumi dan Bangunan yang digunal<an untukmenetapkan pajak pada awal tahun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 8 (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat NJOP Bumi dan DBKB. (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata dalam suatu ZNT. (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan. (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
8

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penetapan Tempat Pembayaran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); Menetapkan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersih sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kcwenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Paj^ Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 7. Pajgik Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 11. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 13. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan. 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaein daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15. Bank Persepsi adalah bsink umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 16. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PBB Perdesaan dan perkotaan. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang, 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan beseimya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melalcukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalsih surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 21.Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran sementara atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dilakukan, untuk ditukarkan dengan surat tanda terima setoran sebagai bukti pembayaran resmi. BAB II DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA MENGHITUNG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pasal 2 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. (2) NJOP Bumi dihitung dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau menggunakan NJOP pengganti. (3) NJOP Bangunan dihitung dari nilai perolehan baru yang disesuaikan dengan penjnasutan. (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. (5) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupaikan hasil perkalian antara luas areal yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi. (6) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan hasil konversi nilai Bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi NJOP Bumi. (7) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil perkalian antara luas bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi. (8) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOPBangunan sebagaimana dimaksud dalam klasinkasi NJOP Bangunan. (9) NJOP digunakan untuk menghitung ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan. (10) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun. (11) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tarif Pasal 3 (1) Tarif PBB Perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu persen) per tahun; dan b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (3) Untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila seorang WP memiliki lebih dari satu objek Pajak maka pemberlakuan NJOPTKP hanya pada salah satu dari objek Pajak yang dimiliki oleh WP. Bagian Ketiga Cara Menghitung PBB Perdesaan dan perkotaan Pasal 4 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajsik sebagaimana dimaksud d^am Pasal 3 ayat (3). BAB III TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Tempat Pembayaran Pasal 5 (1) Pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang dibayarkan pada loket pembayaran pada Dinas pengelolaan keuangan daerah, Tempat Pembayaran atau Bank Persepsi yang ditunjuk. (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Pasal 6 Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada perjanjian keija sama antara Bupati dengan Pimpinan Bank Persepsi. Pasal 7 Dalam hal pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang pada Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tempat Pembayaran menandatangani bukti pembayaran PBB yang dilakukan dan diberikan kepada Wajib Pajak. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pasal 8 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan hams dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan. Pasal 9 (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 10 (1) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan atas dasar SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan dengan men^unakan TTS. (2) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Petugas pemungut. (3) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bukti untuk mendapatkan STTS. Pasal 11 Penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan oleh Petugas pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH). BAB IV TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 12 (1) Tata cara penundaan pembayaran atas ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dsin Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 0. membuat surat pemyataan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; d. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. (2) Syarat-syarat penundaan pembayaran : a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon ditunda; b. apabila ternyata batas waktu 10 (sepuluh) hari keija sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar ke^asaannya tersebut. Pasal 13 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari keija setelah tanggal diterimanya permohonan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk menunda pembayaran BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
12

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); b. Mengingat J 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalsiman serta laut wilayah kabupaten. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Wajib Pajak adalah oremg pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu , saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 12. Petugas penilai Pajak PBB Perdesaan dan perkotaan adalah Staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar danpada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 16. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. P®®criksaan PBB Perdesaan dan perkotaan adalah serangkaian kegiatan mencocokkan kelengkapan persyaratan atas pengajuan pengurangan/keberatan PBB Perdesaan dan perkotaan. 18. Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPPT dengan data yang ada pada Dinas pengelolaan keuangan daerah dan di lapangan bila diperlukan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup pemeriksaan dan penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: a. Kegiatan Pemeriksaan PBB Perdesaan dan perkotaan dilakukan atas: 1. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 2. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pengurangan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 3. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 4. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pengurangan sanksi admmistrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 5. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. 5. Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pembetulan atas SPPT, SKPD dan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan. b. Kegiatan Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan, meliputi: 1. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 2. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daereih terhadap pengajuan pengurangan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 3. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 4. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 5. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis date yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. 6. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis date yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pembetulan atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. BAB III PEMERIKSAAN Pasal 3 (1) Setiap kegiatan pemeriksaan PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 angka 1, menggunakan Lembar Pemeriksaan Persyaratan PBB Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan pengajuan yang diberikan oleh Wajib Pajak. (2) Lembar Pemeriksaan Persyaratan PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersusun dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1Peraturan Bupati ini. BAB IV PENELITIAN Pasal 4 ! Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan merupakan kegiatan I mjsncocokkan antara data yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan basic I data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 5 (1) Setiap kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari keija setelah diterimanya hasil pemeriksaan atas PBB Perdesaan dan perkotaan. Pasal 6 Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), masih dapat diterbitkan : a. SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan terutang kurang bayar atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; b. SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. c. STPD PBB Perdesaan dan perkotaan apabila pajak yang terutang tidak dibayar atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
13

TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2013/NO.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu menetapkan tata cara pendataan dan pelaporan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); · 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 1� Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); I Menetapkan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub.ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); , 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; : 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 : ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dru;i Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang -dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. · 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam at.au dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan Dan Perkotaan adalah pajak at.as bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11. Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai Prosedur yang ditetapkan. 12. Pendataan adalah kegiatan u:ntuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur yang ditetapkan. 13. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pend�patan. BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PBB PERDESAAN DAN PER..K.OTAAN Pasal 2 ( 1 l Pendaftaran objek PBB Perdesaan Dan Perkotaan dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya. (3) Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/ atau penelitian pendataan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. (4) Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. F.iasal 3 (1) Pendataan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan untuk pemeliharaan dan pemben:tukan basis data. (2) Kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan meliputi : a. penyampaian SPOP kepada Wajib Pajak; b. identifikasi objek pajak; c. verifikasi data objek pajak; d. pengukuran bidang objek pajak; (3) Kegiatan pendataan sebagai,mana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan Penilaian. 1 BAB Ill PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 4 (1) Penilaian Objek PBB Perdesaan Dan Perkotaan dilakukan berdasarkan SPOP yang telah diterima dan telah diteliti kebenaran data subjek dan objek Pajaknya. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penilaian massal dan penilaian individual. ' (3) Penilaian masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila objek pajak yang dinilai dalam jumlah yang banyak dengan karakteristik yang hampir sama. {4) Penilaian objek PBB Perdesaan Dan Perkotaan dapat dilakukan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Objek Pajak yang memenuhi salah satu dan/ atau semua kriteria sebagai berikut: a. luas tanah lebih dari 10.000 m-; b. luas bangunan lebih dari 1.000 m2� c. jumlah lantai lebih dari ft lantai. c. jumlah lantai lebih dari 4 lantai. d. objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); e. objek Pajak Khusus. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
11

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2013/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Paj^ Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undsing Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T^un 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang • bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dsui pertambangan. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 9. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 11. Surat Tanda Terima Setorsin yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yarig telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. BAB II SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Penerbitan SPPT Pasal 2 (!•) Berdasarkan SPOP, Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah menerbitkan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan. (2) SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir SPPT. (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi informasi sebagai berikut: a. Halaman depan : 1) Nomor sen formulir; 2) Lambang Pemerintah Kabupaten Luwu; 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak; 4) Kode Akun; 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB; 6) Nomor Obyek Pajak (NOP); 7) Letak Obyek Pajak; 8) Nama dan alamat Wajib Pajak; 9) Nomor PokokWajib Pajak (NPWP); 10)Luas bumi dan/atau bangunan; 11)Kelas bumi dan/atau bangunan; 12) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m^ bumi dan/atau bangunan; 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan; 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; 15) Nilai Jual Obyek Pajak TidakKena Pajak (NJOPTKP); 16) NJOP untuk penghitungan PBB; 17) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); 18) PBB yang terutang; 19) PBByang harus dibayar; 20) Tanggal jatuh tempo; 21) Tempat Pembayaran; b. Halaman belakang : 1) Nama petugas penyampai SPPT; 2) Tangg^ penyampaian; 3) Tanda tangan petugas; 4) Informasi lainnya. (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan pada awal tahun dan/atau setelah terdapat perubahan atas data subyek dan obyek pajak pada tahun yang berkenaan. Bagian Kedua Penyampaian SPPT Pasal 4 (1) Penyampaian SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan dilakukan oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah melalui UPTD Pajak Daerah (2) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pengelolaan keuangan daerah dapat dibantu petugas Kelurahan/Desa, dan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. (3) Jangka wEiktu penyampaian SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh petugas Kelurahan/ Desa. Pasal 5 Wajib pajak yang belum menerima SPPT-PBB, dapat melakukan pengambilan SPPT-PBB pada Dinas pengelolaan keuangan daerah/Kantor Kelurahan/Desa setempat. Pasal 6 (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajalc telah menerima SPPT, maka tanda terima SPPT ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud. (2) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada petugas penyampai SPPT. (3) Petugas penyampai SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT. (4) SPPT yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Petugas penyampai SPPT hams dikembalikan kepada Dinas pengelolaan keuangan daerah. BAB III SURAT TANDA TERIMA SETORAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 7 (1) STTS mempakan bukti resmi atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan temtang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir STTS. (2) Formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi , informasi sebagai berikut: 1. STTS Bagian I Lembaran untuk Wajib Pajak : a. Halaman Depein : 1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas pengelolaan keuangan daerah; 2) Tempat Pembayaran; 3) Telah menerima pembayaran PBB Th dari ; 4) Nama Wajib Pajak; 5) Letak Obyek Pajak; 6) Kecamatan; 7) Kelurahan; 8) Nomor SPPT/NOP; 9) Jumlah (Rp.); 10) Tanggal jatuh tempo; 11) Jumlah yang hams dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo); 12) Angka Romawi I sampai dengan angka romawi XXIV; 13) Tanggal pembayaran; 14) Luas Tanah (L.T); 15) Luas Bangunan (L.B); 16) Jumlah yang dibayar; dan 17) Tanda terima dan cap bank, b. Halaman Belakang : 1) Perhatian; 2) Nomor register/seri STTS; dan 3) Penjelasan STTS. 2. STTS Bagian II Lembaran untuk Dinas pengelolaan keuangan daerah : a. Halaman Depan : 1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Luvm dan Dinas pengelolaan keuangan daerah; 2) Tempat Pembayaran; 3) Telah menerima pembayaran PBB Th dari ; 4) Nama Wajib Pajak; 5) Letak Obyek Pajak; 6) Kecamatan; 7) Kelurahan/desa; 8) Nomor SPPT/NOP; 9) Jumlah (Rp.); 10) Tanggal Pembayaran; 11) Jumlah yang dibayar; dan 12) Tanda terima dan cap bank. b. Halaman Belakang : nomor register/seri STTS 3. STTS Bagian III Lembaran untuk Kelurahan ; a. Tanggal Pembayaran; b. Jumlah yang dibayar; dan c. Tanda terima dan cap bank/pos. 4. STTS Bagian IV Lembaran untuk Bank : a. Halaman Depan : 1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas pengelolaan keuangan daerah; 2) Tempat Pembayarsm; 3) Telah menerima pembayaran PBB Th dari ; 4) Nama Wajib Pajak; 5) Letak Obyek Pajak; 6) Kecamatan; 7) Kelurahan; 8) Nomor SPPT/NOP; 9) Jumlah (Rp.); 10) Tanggal Pembayaran; 11)Jumlah yang dibayar; dan 12) Tanda terima dan cap bank. b. Halaman Belakang : nomor register/seri STTS. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 i PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
8

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2013/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembetulan, Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); • ii-'L •" -.3 ?IV. 1 >' ! Menetapkan 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Paj^ Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dsin/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan persiiran pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 12. Petugas Penilai PBB Perdesaan dan perkotaan adalah Staf atau pelaksana yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam penilaian PBB yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 13.Surat Pemberitahusin Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk membcritahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 14.Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut STPD PBB Perdesaan dan perkotaan adaleih surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. BAB II TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 2 Bupati atau Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sepcrti SPPT, SKPD, STPD; b.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB Perdesaan dan perkotaan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau c. mengurangkan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; dan/atau d. membatalkan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan, yang tidak benar. (1) (2) I (3) (4) (5) Pasal 3 pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara flskus dan wajib pajak yaitu: a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo; b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pembatalan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB antara lain kekeliruan dalam penerapan tanf, kekeliruan penerapan persentase pengenaan PBB dan kekliruan penerapan sanksi administrasi. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam : a. SPPT; b. SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; atau c. STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas. Pengurangan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat dilakukan dalam hal ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran atas PajakTerutang. Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat dilakukan i apabila SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan, karena: a. bukan merupakan objek PBB Perdesaan dan perkotaan; b. adanya satu objek PBB Perdesaan dan perkotaan yang terbit dua/lebih SPPT; c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masingmasing bagian sudah muncul SPPT sendiri; d. obyek PBB Perdesaan dan perkotaan yang tidak diketahui pemiliknya dan selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi pembaysiran atas pajak terutang. Pasal 4 (1) permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif. Pasal 5 (1) permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan seperti SPPT, SKPD, dan STPD; diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ; dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak : 1) hams dilampiri dengan surat kuasa khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta mpiah) dan wajib pajak badan; atau 2) hams dilampiri dengan surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta mpiah). e. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB perdesaan dan perkotaan yang dimohonkan pembetulan, dan dalam hal permohonan pembetulan untuk tahun pajak yang sama maka dilampiri asli SPPT atau SKPD dan STPD; (2) permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diajukan untuk SPPT dengan pajak yang temtang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu mpiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang menduloing permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolasm Keuangan Daerah;dan d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat. e. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB perdesaan dan perkotaan yang dimohonkan pembetulan, dan dalam hal permohonan pembetulan untuk tahun pajak yang sama maka dilampiri asli SPPT. b. d. Pasal 6 (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, hams memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau SPPT; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permchonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah; d. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; e. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan pembatalan atas SPPT dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT; f. Wajib Pajak tidsik pernah mengajukan keberatan atas SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; dan g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka hams dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Pasal 7 (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 humf c, hams memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya ketetapan yang dimohonkan perigurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah; d. dilampiri fotocopy asli SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, yang dimohonkan pengurangan; e. dilampiri fotocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya; f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB Perkotaan, yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding. h.Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g. Permohonan pengurangan SPFT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuas£inya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari. Pasal 8 Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif. Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1], harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas; d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, Tahun yang bersangkutan yang dimohonkan pembatalan; e. surat pengantar dari Kelurahan/desa untuk pengajuan pembatalan SPPT secara kolektif; dan f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya; permohonan diajukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat; dilampiri asli SPPTyang dimohonkan pembatalan; dan disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari. c. d. e. (5) Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak Bumidan Bangunan, yangmeliputi: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut: 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng; 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo; 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas; 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA/SMK; 5. bidang kebudayaan nasional; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; a. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. digunakan oleh badan atau perwsikilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (6) Pennohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya. Pasal 9 (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak. (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan kepada Wajib Pajak : a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya : 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pembatalan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang. b) Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/petemakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besamya 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; 2) luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besamya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; 2) golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; 3) golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 40% (empat puluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang; 4) golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besamya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) penghasilan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu mpiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesarbesamya 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; 2) penghasilan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu mpiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesarbesamya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; 3) penghasilan lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu mpiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu mpiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 10% (sepuluh persen) dari PBB Perdesaan dan perkotaan yang temtang; e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat pembahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut: 1) meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat pembahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 50% (lima puluh persen); 2) meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat pembahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 25% (dua pulxih lima persen); 3) meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besamya 10% (sepuluh persen). 1) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen). Wajib Pajak Badan, meliputi: a) perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesarbesamya 50% (lima puluh persen); b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besamya 50% (lima puluh persen). b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesarbesamya 100% (seratus persen), meliputi: 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman. (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun; b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi); c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai; d.luas tanah sampai dengan 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi); e. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa; (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan. (2) PBB Perdesaan dan perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak. P) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pembatalan sanksi administratif. Pasal 11 (1) Pengurangan sebagedmana dimsiksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak. (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara : a. perseorangan, untuk PBB Perdesaan dan perkotaan y^g terutang yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; b. perseorangan atau kolektif untuk PBB Perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam SPPT. Pasal 12 Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorang^ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), h^s memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dan Pasal 7. Pasal 13 11 (1) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan harus diajukan dalam jangkawaktu; a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanny^ b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam, d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan sSl^aimiia dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki tun^^^ PBB Perdesaan dan perkotaan Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (3) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan ^^L«La dimaksud pada ayat (1), tidak ^^J-^an keber^an atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan perkotaan yang dimohonkan pengurangan. I Pasal 14 Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrate Smana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan permohonan perX^gan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 huruf c, diajukan oleh Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali dalam tahun pajak yang sama. (2) Pasal 15 Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa : a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; d) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir. 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yeing penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD sehingga kewajiban membayeir PBB Perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi berupa : a) fotocopy Keputusan pensiun; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya; d) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; e) fotocopy kartu keluarga; 1) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; g) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir. 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi berupa : a) surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan/dcsa; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; d) fotocopy kartu keluarga; e) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis; f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan berupa : a) surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan/desa; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; d) fotocopy kartu keluarga; 5. 1. 2. e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; 1) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya; Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa : a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; b) fotocopy SPPT tahun berkenaan; c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya; d) fotocopy kartu keluarga; e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; 1) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya. b. Wajib Pajak Badan, meliputi: Wajib Pajak perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa : a) fotocopy SPPT tahun berkenaan; b) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik; c) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin; Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ^gka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa : a) fotocopy SPPT tahun berkenaan; b) fotocopy akta pendirian perusahaan atau yayasan; c) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya; d) fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik; e) keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas; f) fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya; g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya. Pasai 16 Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa : a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait. Pasal 17 Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan data pendukung Pasal 18 Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diajukan : a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. dalam hal PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu : 1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya ssingat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD; ^ 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi; 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan; 5. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; 6. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanamsm. c. dalam jangka waktu : 1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya; d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan. Pasal 19 Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi: a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama; b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. permohonan diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui: 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a; 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 4 dan angka 5; d. fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas sejenis untuk semua pemohon; e. fotocopy SPPTyang dimohonkan pengurangan. Pasal 20 (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif cleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 1, berupa: a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; b. fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya. (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2, berupa : a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; b. fotocopy bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; Pasal 21 (1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak. (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembatalan PBB Perdesaan dan perkotaan. (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan dan I STPD PBB Perdesaan dan perkotaan yang sama. Pasal 22 (1) Bupati atau Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan. (2) Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perdesaan dein perkotasin terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perdesaan dan perkotaan terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. 1 Pasal 23 Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, yaitu : a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 24 (1) Bupati atau Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak. (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan. (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanean peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
29

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.