Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskemas di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan
dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan
Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka;
b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi surat ini sehingga
perlu ditinjau kembali;
c. berdasarkan pertimbagan sebagaimaa dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun
2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tigkat II si Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5036);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang tentang susunan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi
Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor
6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Jarninan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi J aminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015
tentang pembetunkan hukum perda Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan dalam
Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemamfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2011 Nomor 8);
Ketentuan Pasal 4 diubah
Ketentuan Pasal 6 ditambahkan l (satu) ayat
Pada lampiran diubah dan disempurnakan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4)
Pcraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pcrubahan Atat1 Pcraturan Pcmenntah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 21 Tahun 2016 Tarif Pelayanan
Kesehatan pada Sadan Layanan Umum Dae111h
Puskesmas di Kabupaten Pinrang;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
layanan pada Sadan Layanan Umum Daerah (BLUO)
Puskesmaa di Kabupaten Pinrang maka Peraturan
Bupati Sebagaimana dimaksud pada ayat [l] perlu
ditinjau Kemba.li untuk dilakukan penyesuaia.n;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pcraturan Bupati tentang Pcrubahan
atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Sadan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Pinrang;
1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pcmbentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keaehatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2022 tentang Hubunpn Kcuangan
Antara Pemerintah Puu.t dan Pemcrintah Oaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahe.n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 67571;
5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
lndoneaia Nomor 4502), sebagaimana tclah diubah
dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012
tcntang Perubahan atas Peraturan Pcmerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik
lndoneaia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerint.ah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengclolaan Keuangan Daerah jLembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia
Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6
Tahun 2020 tcntang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupatcn Plnrang Nomor 5 tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
pasal I : Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pinrn.ng Nomor 21 Tahun 2016 Tari!
Pelayanan Keschatan pada Sadan l.ayanan Umum Daerah Puskesrnas di
Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor
21) eebagrumana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2023
PERBUP Kab. Boyolali No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 telah
terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat,
kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan
ekonomi beijalan cepat; bahwa dalam rangka tetap dapat mengendalikan pcnyebaran Corona Virus Disease 2019 dan mencegah teijadinya lonjakan
kasus, diperlukan masa txansisi menuju kondisi masa endemi
dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir;
bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
dinyatakan dihentikan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi
Menuju Endemi dan dalam rangka memberikan kepastian
hukum, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Boyolali; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap
pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Boyolali, perlu
mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting; bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui
koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu melaksanakan
program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Stunting, Intervensi Spesifik, lntervensi Sensitif, Perubahan Perilaku, Knowledge Management, Kurang Energi Kronis, Percepatan Penurunan Stunting, Pemantauan, Evaluasi, Pemangku Kepentingan, Konvergensi, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PENYELENGGARAAN, Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pelibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan. Penetapan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting dan Target Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting. BAB V
KOORDINASI, Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN. BAB VII PENDANAAN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
58
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2023 No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Soewondo Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah No sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021;mor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Pola Tata Kelola diterapkan pada BLUD RSUD. Pola Tata Kelola memuat:
a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2023
Penyusunan – Pengajuan – Penetapan – Perubahan RBA – BLUD
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2023 (5)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan RBA; Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA; Perubahan RBA; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 39)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan tersedianya pelayanan kesehatan berupa pelayanan bedah penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dan pelayanan paru pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 stdd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 std terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2021 std terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2022, yaitu Ketentuan Pasal 13 diubah; Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) ayat baru; BAB IV ditambahkan 1 (satu) Bagian baru; Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru; mengubah Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
PERBUP ini mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 39)
55 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju
Endemi, perlu menghentikan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak diperlukan
dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang
Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2020 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penysuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenkes RI No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Paser No. 5 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting Periode 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas, serta pencapaian
tujuan pembangunan yang berkelanjutan,
dilakukan percepatan penurunan stunting; bahwa dalam rangka percepatan penurunan
stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan strategi komunikasi perubahan
perilaku; bahwa Kabupaten Tegal telah menetapkan
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Penaggulangan Gizi Buruk dan Stunting di
Kabupaten Tegal, namun belum dapat
mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan
penurunan Stunting secara lebih optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam
Percepatan Penurunan Stunting Periode 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting
Bab III Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku
Bab IV Pemantauan Evaluasi
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
77 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
