PERBUP Kab. Banyumas No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas
peraturan bupati - tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD.2010/No.67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyaluran Dana Pinjaman Bergulir
bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir
Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten
Banyumas; bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, serta kelancaran
pelaksanaan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, maka
Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
32/KEP/M.KUKM/IV/2003; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
33/KEP/M.KUKM/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 67 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD.2010/NO.50 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Denda Keterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang melewati batas waktu pendaftaran dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
ABSTRAK:
bahwa agar dana bantuan operasional kesehatan (BOK) hagi Puskesmas dan jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk dukungan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu diberikan pedoman penggunaannya.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004; 4. UU Nomor 25 Tahun 2004; 5. UU Nomor 32 Tahun 2004; 6. UU Nomor 33 Tahun 2004; 7. UU Nomor 40 Tahun 2004; 8. UU Nomor 36 Tahun 2009; 9. PP Nomor 32 Tahun 1996; 10. PP Nomor 58 Tahun 2005; 11. PP Nomor 79 Tahun 2005; 12. PP Nomor 38 Tahun 2007; 13. Perpres Nomor 5 Tahun 2010; 14. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 15. Kemenkes IIK.03.01/160/1/2010; 16. Kemenkes 494/Menkes/SK/IV/2010; 17. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008.
BOK banya dapat digunakan untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, termasuk diantaranya meliputi:
1. Kesehatan anak dan keluarga berencana,
2. Imunisasi
3. Gizi
4. Pengendalian Penyakit
5. Kesehatan Lingkungan
6. Promosi Kesehatan
dengan jenis pelayanan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas maka perlu
diatur tentang Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas pada Unit
Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah No.002/PRT/KA/Vll/2009; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Naskah Dinas; KOP Naskah Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP); Stempel Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP); Papan Nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 66 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BD.2010/NO.3 SERI C
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo No.5 Tahun 2010 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tanda Bukti Pembayaran; Besarnya Retribusi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
Jumlah Halaman: 9 hlm; Penjelasan 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 65 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH
ABSTRAK:
a. bahwa guna optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat peternak serta guna menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melakukan pembinaan dengan memberikan bantuan ternak;
b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Di Kabupaten Situbondo tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 18 Tahun 2009; 5. PP Nomor 28 Tahun 1972; 6. PP Nomor 38 Tahun 2007; 7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 8. Kepmentan Nomor 417/Kepts/OT.210/7/2001; 9. Kepgub Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000; 10. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 3 Tahun 2008; 12. Perbup SItubondo Nomor 59 Tahun 2010.
Apabila temyata ternak yang dipelihara mati atau karena sesuatu hal barus dipotong tanpa adanya unsur kesengajaan atau telah berakhimya Kontrak Pernjanjian Kerjasama, Penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada Dinas Peternakan untuk dijual, dengan ketentuan Penggaduh mendapatkan sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak dan selebihnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2010/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Transparansi di Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi, perlu dibentuk Tim Transparansi; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pembentukan, Tugas dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Kelompok Kerja
Bab VI Sekretariat
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) d Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Apartur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Apartur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor 118/KEP/M.PAN/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Deerah Kabupeten Jepara Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
36 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
