PERBUP Kab. Kulon Progo No. 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 31 Tahun 2022 telah ditetapkan Standar
Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023; bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
komponen dalam standar satuan barang dan jasa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022.
Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Jumlah halaman: 3 HLM; Lampiran: 10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperluhkan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel
UU NO.55 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.59 Tahun 2010, Perpres No.12 Tahun 2021, Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018, Peraturan LKPP No.14 Tahun 2018, Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018, PermenPU No.14 Tahun 2020, Perda No.14 Tahun 2020, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup No.40 Tahun 2020,
Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
7 halaman dan 22 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 61 Tahun 2020
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Kab. Lombok Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH, yang teriri atas 16 Pasal dari VII Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Prinsip Etika dan Kebijakan, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bab IV Organisasi dan Kewenangan Direksi, Bab V Pengawasan dan Pelaporan, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel perlu diatur Kode Etik
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode
Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 15, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 diubah.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022
PERWALI Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut : Ketentuan ayat (2) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (3) dan ayat (4) yakni ayat (3a) dan ayat (3b) Pasal 12, Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (3) dan ayat (4), yakni ayat (3a), Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 diubah, Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, Ketentuan Pasal 54 diubah, Ketentuan huruf B.2.1 dan B.3 Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diubah serta ditambahkan huruf B.7, B.7.1, B.7.1.a, B.7.1.b, B.7.1.c, B.7.2, B.7.2.a, B.7.2.b, B.7.2.c, Ditambahkan Contoh Kontrak Swakelola sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD NOMOR 62 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA; KODE ETIK; KOMITE ETIK; PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN; SEKRETARIAT KOMITE ETIK; SANKSI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
13 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata nilai pengadaan, ruang lingkup pengadaan, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
64 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
