Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya melalui pengembangan mutu
pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta
peyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang profesional
merupakan upaya mewujudkan hak asasi kesehatan
warga scbagaimana amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan tata kelola rum.ah sa.kit yang
efektif, efisien, berkualitas dan profesional merupakan
suatu keniscayaan untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang prima kepada warga masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Peraturan Internal (HOSPrI'AL BY LAWS) RSUD
Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten
Grobogan masih memerlukan penyempumaan untuk
dapat meningkatkan mutu pelayanan yang baik sehingga
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Dr. R.
Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 46, penambahan Paragraf 4 pada Bagian Ketujuh, penyisipan Pasal 47A, perubahan Pasal 53, perubahan Pasal 58, perubahan Pasal 66, perubahan Pasal 67, perubahan Pasal 72, perubahan Pasal 77, perubahan Pasal 87, penyisipan Bab VA hingga Bab VE, penyisipan Pasal 95A, Pasal 95B, Pasal 95C, Pasal 95D dan Pasal 95E.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2022 diubah.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 tahun 2021
Peraturan bupati ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. RKPD disusun dengan sistematika Pendahuluan, Gambaran umum kondisi daerah, Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah; Rencana kerja dan pendanaan daerah; Kinerja penyelengggara pemerintah daerah, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dan diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLU/BLUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa di BLUD yang anggarannya bersumber dari:
a. Jasa layanan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, serta praktik bisnis yang sehat;
c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
e. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
f. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
13 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan
kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui
penetapan lokasi sesuai dengan peruntukkannya,
mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman
dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
dan berwawasan lingkungan; bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan
usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi
kondisi lingkungan disekitarnya yang perlu dikelola,
sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat bagi
pertumbuhan perekonomian Masyarakat serta
terciptanya lingkungan yang baik dan sehat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, kecil dan Menengah dan Pasal 6 serta Pasal 10
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang
koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam
Sekolah
ABSTRAK:
Dalam rangka sehubungan adanya perubahan jumlah penyediaan seragam sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setiap tahunnya, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah perlu dilakukan penyesuaian;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
3 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga pada Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran 13 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan serta dalam rangka tertib penyusutan arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Jadwal
Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan gunamendukung implementasi sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi; bahwa Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah telah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia melalui surat
Nomor B-BA.02.07/59/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, JRA, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2014 dicabut.
247 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NNo. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama dan Objek BPHTB; Subjek Pajak dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan BPHTB; Tarif Pajak; Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan Pajak; Saat Pajak Yang Terutang; Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB; Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan BPHTB; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Ketentuan Bagi Pejabat; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah
Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pidie Nomor 65 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur 51 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB III Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB IV Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB V Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB VI Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB VII Biaya Penggunaan Kartu Kredit Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB VIII Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Ketentuan Lain-Lain, BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 berupa laporan realisasi anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
