PERBUP Kab. Tanah Laut No. 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Desa mandiri yang berprestasi di tingkat nasional;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka kantor Desa yang kondisinya memprihatinkan dan berpotensi membahayakan
keselamatan jiwa perlu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum:
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH TOTO MULYO KECAMATAN GUNUNG TERANG
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung
Terang.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 45 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh toto mulyo kecamatan gunung terang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 662
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemetintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Mentri KOMINFO NO. 14 Tahun 2016; PEMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019; PERDA NO. 4 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2024
TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - YANG BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2024/24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 14 Tahun 2023; Perbup Ciamis No. 118 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang meliputi ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 88
Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 88
Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembangunan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 tahun 2011 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Pemerintah Kabupaten Tegal harus
diselenggarakan secara efektif dan efisien; bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam
proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
perlu dilakukan penyeragaman analisa standar belanja
yang dimuat dalam Analisis Standar Belanja; bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian
hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,
diperlukan pedoman Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar
Belanja Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Analisis Standar Belanja, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
57 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 24 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2024 (24)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 354, pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 86 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Terdiri dari 3 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
ABSTRAK:
Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemda secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; Perpres No. 10 Tahun 2021; Perka BKPM No. 4 Tahun 2021; Perka BKPM No. 5 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha; 4. Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Pelaporan; 6. Sanksi; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Lain-lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pengelolaan arsip statis secara konsisten dan benar, memudahkan penyimpanan, dan memudahkan temu balik;bahwa dalam menghadapi tantangan di era globalisasi, mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan Pengelolaan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENGELOLAAN ARSIP STATIS,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;AKUISISI ARSIP STATIS;PENGOLAHAN ARSIP STATIS;PRESERVASI ARSIP STATIS;AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
60 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
