Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
ABSTRAK:
a. bahwa penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi yang terkait dengan Hibah dan Bantuan Sosial perlu memperhatikan mekanisme dan tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tersebut;
b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaannya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu menetapkan pedoman teknis tentang pengelolaan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 82/PMK.06/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Aru Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Lampiran 12 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2024
MEKANISME PENGAJUAN UTANG / PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; UU NO 17 Tahun 2023; PP NO 23 Tahun 2005; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 79 Tahun 2018; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Karang Taruna Tingkat Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa karang taruna tingkat kecamatan merupakan
wadah bagi generasi muda yang dibentuk oleh
masyarakat untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan
berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab
sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang
berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial ·
masyarakat di tingkat kecamatan; bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung
peran karang taruna tingkat kecamatan guna
mengembangkan janngan komunikasi, koordinasi,
kerjasama, informasi dan kolaborasiantar karang taruna
di wilayah kecamatan, perlu didukung dengan pemberian
hibah dari Pemerintah Daerah kepada karang taruna
tingkat kecamatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan
verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Karang Taruna
Tingkat Kecamatan;
UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950;
UndangUndang Nomor 67 Tahun 1958; UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 114/08/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114/08/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG NTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) eraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah engan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 entang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberda
aan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Selo Adikarto merupakan
Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan
usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum
berupa penyedia jasa konstruksi yang bermutu tinggi
berdasarkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan
dan akuntabel;
b. bahwa dalam upaya penguatan modal kerja usaha dan
untuk menunjang kelancaran cash flow perusahaan
dalam melaksanaan pekerjaan, terutama pekerjaan
dengan pemerintah dan telah diikat dengan kontrak serta
untuk meningkatkan daya saing, perlu ketersediaan
pendanaan agar mempercepat penyelesaian pekerjaan
dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pekerjaan
dalam bentuk pemberian pinjaman daerah;
c. bahwa pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah teranggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan piutang daerah merupakan salah satu
aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah; bahwa pengelolaan piutang daerah perlu dilaksanakan
secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien; ahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan
pengelolaan piutang daerah yang transparan, akuntabel,
efektif, dan efisien perlu disusun pedoman yang mengatur tentang tatacara pengelolaan piutang daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kegiatan Pengelolaan Piutang Daerah; Penghapusan Piutang Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2015.
Jumlah halaman: 22 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan
Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi
Belanja Hibah
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN - MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2023/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian Hibah harus dilaksanakan secara efektif,
efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat perlu
melaksanakan pengelolaan belanja hibah;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut
dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria dan Pemberian Hibah; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Monitoriing dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Jumlah Halaman: 12 HLM; Lampiran: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81
P~raturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2010 Ten tang Pajak Daerah telah ditetapkan
Peraturan . Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022 tentang
Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan
Piutang Negara, perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137 /PMK.06/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang meliputi
kriteria Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus dan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dicabut.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan penghapusan piutang daerah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu diatur
kembali tata cara penghapusan piutang daerah; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dipandang
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Piutang Daerah, Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah yang dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN, Piutang selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN, Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2021 dicabut.
109 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
