Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMITRAAN PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN SINTANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.43 Tahun 2007, UU ITE No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendikbud No.6 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda ProvKalbar No.4 Tahun 2018, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2019, Perda No.13 Tahun 2015, Perbup No.109 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; Tanggung Jawab Perpustakaan; Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat; Perpustakaan Umum; Sumber Daya Perpustakaan, Sarana dan Prasarana; Layanan Perpustakaan Umum; Sinergitas dalam Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Penjelasan 0 (nol) hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Lainnya Bagi Santri Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah Di Luar Negeri
ABSTRAK:
Dalam upaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta untuk meningkatkan syiar Islam bagi santri yang berasal dari
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya
dalam bentuk pemberian beasiswa.
Agar pengelolaan program beasiswa bagi santri Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pendidikan Tinggi lainnya di luar negeri dapat dilakukan secara transparan, selektif, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,
telah dibuat Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Lainnya Bagi Santri Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Luar Negeri.
Berdasarkan fluktuasi rupiah yang tidak menentu
dan biaya pendidikan semakin naik, perlu untuk
mengubah besaran maksimal bantuan beasiswa, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Lainnya Bagi Santri Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di Luar Negeri.
Dasar Hukum: Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun
2017.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Lainnya Bagi Santri
Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Luar Negeri diubah yaitu Ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bantuan Beasiswa kepada santri baru yang akan menempuh pendidikan
diberikan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (keberangkatan tahun
pertama). (2) Jumlah santri/mahasiswa penerima bantuan beasiswa disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia. (3) Penetapan besaran bantuan beasiswa ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Tim Seleksi. (4) Penetapan besaran bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Lainnya Bagi Santri
Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Luar Negeri
Penetapan besaran bantuan beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa sejalan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Lembaga Pendidikan dengan biaya sendiri; bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri SipiI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003 , UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2008, PP No.46 Tahun 20011, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Persyaratan; Prosedur dan Tata Cara; Pemberian dan Penolakan Izin Belajar; Kewajiban; Pembatalan;Izin Belajar; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
9 HAL DAN 1 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri
Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PANRB/
10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor :
158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil,
Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan
dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai
Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan
Guru Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan penataan
dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan,
Pemerintah Daerah memiliki tugas menyusun produk
hukum dalam bentuk Peraturan Bupati terkait penataan
dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang merujuk
pada Peraturan Bersama.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2017; PP No 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perat. Bersama Mendiknas, MenPANRB, Mendagri, Menkeu dan Menag No 05/X/PB/2011, No SPB/03/M.PAN-RB/l0/2011, No 48 Tahun 2011, No 158/PMK.01/2011, dan No 11 Tahun 2011; Permendikbud No 15 Tahun 2018; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pemerataan guru PNS di Daerah. Guru PNS meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 42 Tahun 2020
Perbup Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa amanah pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah Setiap warga negara berhak men pendidikan;
b. bahwa setelah dilaksanakan Penerimaan Peserta baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 masih terdapat calon peserta didik yang mendapatkan sekolah;
c. bahwa dalam rangka memenuhi hak warga negara sebagaimana disebut pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Campuran Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu ada upaya untuk menggunakan kemajuan
teknologi dalam peningkatan mutu Pendidikan dalam
proses Pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan mutu Pembelajaran,
perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode
Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan
kompetensi siswa partisipatif dan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016
Ruang lingkup penyelenggaraan Pembelajaran Campuran
meliputi :
a. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara
penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran;
b. Sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung secara
tatap muka;
c. Belajar mandiri dan belajar mandiri melalui dalam
jaringan;
d. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif
dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya
pembelajaran; dan
e. Pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran
yang sama penting, pendidik sebagai fasilitator dan
orang tua sebagai pendukung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2020
PERBUP Kab. Blora No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 24 Tahun 2020 tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) di Kabupaten Blora secara langsung, perlu diberikan kuota khusus bagi anak tenaga kesehatan yang bersangkutan pada penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Blora;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora, terkait Jalur afirmasi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan keluarga tenaga kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 41 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur NegaraPendidikanpendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Lembaga Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan.Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Persyaratan; Prosedur Pemberian Tugas Belajar; Jangka Waktu Tugas Belajar; Pembiayaan; Hak dan Kewajiban; Pengawasan; Sanksi; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
13 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2020
implementasi - pendidikan - karakter - budaya - antikorupsi - pada - satuan - pendidikan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2020/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membangun generasi yanmg berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dilandasi kejujuran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi maka perlu menetapkan Perbup tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres RI No. 87 Tahun 2017; Permendaagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 20178; Permen Pendidikan dan Kebudayana No. 23 Tahun 2015; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Antikorupsi, Publikasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat