Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tersedianya koleksi perpustakaan yang lengkap, aktual, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di lingkungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut diperlukan adanya pengembangan koleksi perpustakaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan yang disusun secara tertulis dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum , yang berisi tentang pengertian beberapa hal di dalam peraturan ini;
2 Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan ini;
3. Ruang Lingkup Pengembangan Koleksi yang berkaitan tentang perpustakaan;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas, dan kelancaran pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai implementasi dari pendanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai landasan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan Dasar, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Pengelolaan Keuangan Dana BOS dan Dana BOSDA;
Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Sekolah; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 130 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan
dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai
ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional
dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta
guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja
keras, berani, tanggung jawab dan adil, perlu dilakukan
Implementasi Insersi pendidikan antikorupsi pada Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi; Kerjasama; Pendanaan; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka pengembangan kompetensi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut, perlu diatur mekanisme dalam pemberian Izin Belajar Khusus yang dilakukan secara lebih selektif; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud; Tujuan; Persyaratan; Beasiswa; Kewajiban; Sanksi dan Denda; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
22 hlm; Lampiran 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipiI, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan
Tinggi Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Tugas Belajar;
4. Izin Belajar;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 113 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan
pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang
aman dan selamat, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2013; Pergub Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). RASS diwujudkan dengan adanya
fasilitas perlengkapan jalan, yang terdiri atas:
rambu lalu lintas;
marka jalan;
alat pemberi isyarat lalu lintas;
fasilitas pejalan kaki; dan
jalur khusus bersepeda. Serta dapat dilengkapi: halte;
fasilitas parkir untuk sepeda;
ruang henti pesepeda;
alat penerangan jalan; dan/atau
fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 112 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil
ABSTRAK:
bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa,
maka perlu mendapatkan perhatian , dukungan dan
fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya
melal ui penyediaan saran a moda transportasi baik
pada waktu berangkat maupun pulang sekolah; bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah
terutama yang disebabkan oleh keterbatasan sarana
moda transportasi dan untuk menjamin keselamatan
pelajar didaerah perbatasan dan daerah terpencil
dalam mencapai lokasi sekolah, perlu menyediakan
angkutan gratis bagi pelajar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, angkutan penumpang umum dengan tarif
kelas ekonomi pada trayek tertentu seperti trayek
angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk
pelajar dapat diberi subsidi; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun
2019 ten tang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi
Pelajar Miskin sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan perekonomian, situasi dan kondisi yang
berkembang saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah
Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tarif
Bab III Wilayah Penyediaan dan Rute Trayek
Bab IV Waktu Penyediaan
Bab V Tata Cara Penyediaan
Bab VI Tata Cara Pembayaran
Bab VII Fasilititas Pendukung
Bab VIII Monitoring dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2019 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian; bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting
dan sangat menentukan, sehingga perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan
kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhi kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Peserta Didik;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
4. Penyelenggaraan;
5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
6. Pembinaan dan Evaluasi;
7. Anggaran Penyelenggaraan;
8. Pengawasan;
9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 106 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik-integratif; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip dan Arah Kebijakan PAUD HI
Bab III Strategi dan Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI
Bab IV Ruang Lingkup Layanan PAUD HI
Bab V Tanggung Jawab, Tugas dan Hak
Bab VI Layanan Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak
Bab VII Layanan Pemenuhan Kesehatan Anak Usia Dini
Bab VIII Gugus Tugas PAUD HI dan Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI
Bab IX Rencana Aksi Daerah PAUD HI
Bab X Pelaporan dan Evaluasi
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Pembiayaan
Bab XIII Peran Serta Masyarakat
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
