Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Bahwa berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Angara dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbuakan , efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat sehingga dipertanggungjawabkan, baik dari segi aspek fisik, keuangan maupun manfaat masa guna terselenggaranya Pemeritah dan Pelayanan kepada Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai dengan amanat Perda Kab. Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taratak Sungai Lundang.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 32 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2011, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Batas Nagari Taratak Sungai Lundang
4. Ketentuan Lain-Lain
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
10 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan
ABSTRAK:
bahwa pembentukan produk hukum daerah
kabupaten/kota perlu dilaksanakan sesuai dengan
pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan
teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama, serta
monitoring dan evaluasi dari Gubemur;
b. bahwa setiap produk hukum daerah kabupatenjkota
perlu dibentuk dengan cara dan metode yang pasti,
baku, dan standar serta mengikat semua lembaga
yang berwenang membentuk produk hukum daerah
kabupatenjkota dalam satu kesatuan sistem hukum
nasional;
bahwa untuk memberikan pedoman kepada selutuh
pemangku kepentingan di Daerah Provinsi Jawa Barat
terkait dengarL fasilitasi rancangan produk hukum
daerah kabupatenjkota diperlukan pengaturan
mengenai fasilitasi terhadap rancangan produk
hukum daerah kabupatenjkota berbentuk peraturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Fasilitasi RaJlcangan Produk Hukum Da(;rah
Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017
Terdiri dari 10 Pasal, 3 BAB yaitu KETENTUAN UMUM , NOREG, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
mengatur mengenai FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBENTUK PERATURAN
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2020
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan uu No. 41 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 97 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2017; Inpres No. 7 Tahun 2019; Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/2019; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Permentan No. 03 Tahun 2019; Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018; Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 59 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
Perbup No. 42 Tahun 2018; Perbup No. 42 Tahun 2019; Perbup Nomor 55 Tahun 2019
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendes No. 2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 2 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, yang meliputi:
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Tahapan Penetapan
4. Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyelesaian Masalah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 1 Tahun 2022
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI UPTD Bab VII Kepegawaian Bab VIII Tata kerja Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016
121 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tugas dan
wewenang Wakil Kepala Daerah;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara
efektif dan efisien, perlu diatur lebih lanjut tugas dan
wewenang W akil Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Wewenang Wakil
Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Banyumas yang meliputi Tugas Wakil Bupati, Tugas Wakil Bupati, dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 dicabut.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja DInas Kepemudaan dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga, dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 116 Tahun 2021 dicabut.
17 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024
Permen Ristekdikti No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
ORGANISASI - TATA KERJA - UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
2024
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 20, BN 2024 (307)
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2O15 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 62 Tahun 2021; Permendikbud Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Yogyakarta
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 39 Tahun 2O15 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm; hlm 1 sd 21 batang tubuh, hlm 22 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 I ayat (2\ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan programbpenanggulangan kemiskinan Kabupaten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Penangguiangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Pergub Aceh No. 21 Tahun 2020; Perbub Aceh Utara No. 13 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; BAB III Penjabaran; BAB IV Pemantauan dan Evaluasi; BAB V Pendanaan; BAB VI Basis Data; BAB VII Pelaporan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
129 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat