pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat - pedoman manajeman pegawai non aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan manajemen pegawai non
aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah
unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.36 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.43 Tahun 2019; Perbup Bintan No.22 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman
Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02.2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sistematika: ketentuan umum; pola tata kelola; pembina dan dewan pengawas BLUD; susunan organisasi BLUD; prosedur kerja; pengelolaan sumber daya manusia; remunerasi; SPM; tarif layanan; pengelolaan keuangan; pengelolaan sumber daya lain; pengelolaan lingkungan; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan penilaian kinerja; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 67 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan
rincian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Negara;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Gemolong Kabupaten Sragen.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di
bidang kesehatan pada RSUD Gemolong Kabupaten Sragen perlu
adanya Pola Tarif tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Gemolong Kabupaten Sragen;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, golongan tarif retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara penetapan tarif retribusi, distribusi penggunaan uang hasil pemungutannya kepada komponen terkait, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa dan penghapusan, pendapatan RSUD, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011.
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkes No. 70 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 68, BN.2014/No.1512, kemkes.go.id : 5 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 68 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah
Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan lembaga milik
Pemerintah Kabupaten Brebs yang
bertugas sebagai unit pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan
upaya layanan kesehatan perorangan
dan atau kelompok dengan prioritas
kuratif, rehabilitatif, promotif dan
preventif; bahwa untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan serta tertib
administrasi keuangan, perlu
pengaturan pengelolaan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Bumiayu Kabupaten
Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/VI/1997; Keputusan Bupati Brebes nomor 050/361 tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pejabat pengelola, dewan pengawas, persyaratan pembentukan dewan pengawas, pola pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, remunerasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
53 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen diperlukan penambahan pegawai non pegawai negeri sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Mkasud dan Tujuan
- Ruang Lingkup
- Kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD Pada RSUD
- Pengadaan
- Mekanisme Pengadaan
- Pemberhentian
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 68 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Obat Peserta Asuransi Kesehatan Pada Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan lampiran I keputusan direksi PT Akses (Persero) Nomor : 0378 Tahun 2012 tentang daftar4 dan plafon harga obat ( DPHO) Pt Akses (Persero) edisi XXXII Periode Januari- Desember tahun 2013, instalasi farmasi rumah sakit mendapatkan imbalan embalage/service dan faktor pelayanan dari perhitungan obat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.19 Tahun 2012, PP No.7 Tahun 1977, PP No.69 Tahun 1991, PP No.6 Tahun 1992, PP No.28 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Resep Obat, Komponen Biaya Obat Instalasi Farmasi, Komposisi Pembagian Komponen Obat, Kategori Penerima Jasa Pelayanan Dari Komponen Faktor Pelayanan, Kategori Penerima Pelayanan Dari Komponen Embalage/Service, Besaran Pembagian Komponen Jasa Pelayanan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan
Pejabat Pengelola dari tenaga profesional yang kompeten
dan berkualitas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan
pegawai yang berasal dari tenaga professional diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
Berasal dari Tenaga Profesional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
Berasal dari Tenaga Profesional; memuat antara lain: ketentuan umum; pejabat pengelola; pengangkatan pejabat pengelola; pemberhentian pejabat pengelola; hak dan kewajiban pejabat pengelola; ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai jenis
pekerjaan yang disediakan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang
bersifat teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor
52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Gambiran Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
