sanksi administratif - pelanggaraan pemanfaatan ruang
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
bahwa wilayah Kabupaten Batang telah mengalami
pertumbuhan populasi yang signifikan yang menyebabkan
meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk hunian,
industri, komersial, dan kegiatan lainnya, yang berpotensi
menimbulkan peningkatan dalam pelanggaran pemanfaatan
ruang; bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan
menjaga keberlanjutan lingkungan, diperlukan perlindungan
dan penegakan hukum yang efektif terkait pemanfaatan
ruang; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan
Ruang, perlu mengatur tata cara pengenaan sanksi
administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Pengenaan Sanksi Administratif, Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Pengenaan Sanksi Administratif, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif, Upaya Administrasi terhadap Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
17 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2024
kepada tenaga honorer/kontrak di lingkungan pemerintah kabupaten natuna tahun 2024 - pemberian apresiasi dalam bentuk honorarium bulan ketiga belas pada hari raya keagamaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/No.336
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Pada Hari Raya Keagamaan Kepada Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan
motivasi kerja Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna perlu diberikan Apresiasi
dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari
Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan Kepala Daerah selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan
terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk
Honorarium Bulan Ketiga Belas Pada Hari Raya
Keagamaan Kepada Tenaga Honorer/Kontrak di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.
UUD 1945 Pasal 8 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2023; Perbup Natuna No.62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Natuna No.20 Tahun 2024
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk
Honorarium Bulan Ketiga Belas Pada Hari Raya
Keagamaan Kepada Tenaga Honorer/Kontrak di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Besaran dan Pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 28 Tahun 2024
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah - tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu disusun
Peraturan Bupati Karimun tentang Tata Cara Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PP No.38 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.133 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Pengamanan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/NO.28, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu jenis transfer ke Daerah yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Mengingat pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta agar penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Belanja Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2024 dapat sesuai dengan skala prioritas dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu disusun petunjuk teknis.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 9 Tahun 2016; Instruksi Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 70 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 85 Tahun 2019; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 66 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun 2024 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Sumber Dana Alokasi Dana Desa; Pembagian dan Penghitungan Alokasi Dana Desa; Penyaluran Alokasi Dana Desa; Penggunaan Alokasi Dana Desa; Penghasilan Tetap dan Tunjangan Serta Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Kerugian Keuangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 3 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
38 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi
dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kalurahan, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Kalurahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Mengubah: Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2024
PERBUP Kab. Sleman No. 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Sleman
Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Nomor 73 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 yaitu: mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 36; menghapus ayat (1) dan (2) Pasal 109; mengubah ketentuan ayat (4) Pasal 116, ayat (2) Pasal 118; diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 120 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat; mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 122; diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 123 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); mengubah lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mengubah sebagian: Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 14 hlm. Lampiran: 18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki Nomor Induk
Kependudukan dan kelompok masyarakat yang tidak dijamin
Jaminan Kesehatan Nasional, perlu memberikan bantuan biaya
pelayanan kesehatan; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tidak Mempunyai Nomor Induk
Kependudukan dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Dijamin
Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur pelaksanannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang TidakMempunyai Nomor Induk Kependudukan dan Kelompok
Masyarakat yang Tidak Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Penyelenggaraan, Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2022 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme, perlu adanya pengelolaan pengaduan;
bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta
masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan perlu
dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat
dipertanggung jawabkan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengelolaan
penanganan pengaduan sesuai kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan Pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah, Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159
Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2024, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desain Olahraga Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Repubik Indonesia Nomor 15 tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Desain Olahraga Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENYELENGGARAAN; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PENDANAAN; PERUBAHAN DOD; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
