Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan;
b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kab.Tebo Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kab.Tebo Tahun anggaran 2025
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006; Peraturan menteri No 8 Tahun 2008; Peraturan menteri No 26 tahun 2008 telah diubah dengan peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 telah diubah dengan peratura pemerintah No 72 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019; peraturan pemerintah No 21 Tahun 2021; peraturan presiden No 59 Tahun 2017; Peraturan presiden No 18 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan menteri dlaam negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No 18 tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 59 Tahun 2021; Peraturan daerah provinsi jambi No 11 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2014; Peraturan daerah Kab.Tebo No 1 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Renja Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Kab.Tebo, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 678
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penilaian Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 268, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENILAIAN PBB-P2
BAB III BESARAN PERSENTASE NJOP
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Rokan Hulu No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya beberapa penambahan syarat pada
penerima bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi
dan Kurang Mampu, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian bantuan
Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa
Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan
penyesuaian dan diubah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan
Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 15) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan indikator kineIja kegiatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 17 Tahun 2023 .tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penibahan atas Peraturan Bupati
Merangin No.17 Tahun 2023 tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024;
"UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU
No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 201; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam No.80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalarn Negeri No.70 Tuhun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negerl No.18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalarn Negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Merangin No.4 Tahun 2023; Peraturan Bupati Merangin No.17 Tahun 2023; "
Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II;
Rencana Kerja dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 perlu dirubah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menetapkan "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukPemdaan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan";
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalarn Pasal 8 ayat (I) huruf t Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, menetapkan "Pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi, kabupaten/kota dan Zatau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, danj atau dekonsentrasi", untuk itu perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro .Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2023 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005 telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP no.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.113 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Muaro Jambi No.2 Tahun 2014; Perda Kab.Muaro Jambi No.4 Tahun 2023; Perbup Muaro Jambi No.28 Tahun 2022; Perbup Muaro Jambi No.8 Tahun 2024;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, SERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah
Kabupaten Badung yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, pembangunen, dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa penyesuaian nilai jual objek pajak dengan nilai pasar dan upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap
dampak kenaikan nilai jual objek pajak, perlu diberikan pengurangan atas pokok paajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, mengatur bahwa Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Pengurangan atas pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan perkantoran,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Tahun 2024 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satuan Tugas Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam memberikan perlindungan bagi perempuan
dan anak dari segala bentuk kekerasan diperlukan sistem
layanan terpadu berbasis masyarakat;
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan
Togas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, perlu
dibuat pedoman bagi Daerah yang akan
membentuk
Satuan Togas Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 14 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UU No.
4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
31 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa
ka1i
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2017; Permen Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Perda Kabupaten Serang No.
11 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2022; Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun
2017; Perda Kabupaten Serang No. 4
Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak yang
Mengalami Permasalahan
Bab III Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Bab V Kelembagaan Bab VI Sistem Layanan Satuan Tuoas Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak
Bab VII Pembinaan. Pemantauan, dan Evaluasi Bab VIII Pembiayaan Bab IX Kerjasama Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2024.
26 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2024
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2024 (28)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
2 Tahun 2024 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Bone Bolango Nomor tentang Belanja Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 17 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Kab Bone Bolango No 7 Tahun 2021, PERDA Kab Bone Bolango No 12 Tahun 2022, PERDA Kab Bone Bolango No 3 Tahun 2023, PP No 30 tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, PP No 17 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, PP No 17 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PERDA Kab Bone Bolango No 12 Tahun 2022, PERDA Kab Bone Bolango No 3 Tahun 2023, PERDA Kab Bone Bolango No 2 Tahun 2024.
Dalam perturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2023, PP No. 1 Tahun 2024, PP No. 8 tahun 2006, PP No. 5 tahun 2009, PP No. 71 tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Permendagri No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Kuansing No. 5 Tahun 2008, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2010, Perda kab. Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2022, Perbup. Kuantan Singingi No. 9 Tahun 2009, Perbup. Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2014, Perbup. Kuantan Singingi No. 38 Tahun 2014, Perbup. Kuansing No. 64 Tahun 2020, Perbup. Kuantan Singingi No. 71 Tahun 2022
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri
atas:
1. Pendapatan : Rp. 1.544.473.160.460,62
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 204.938.152.583,62
b. Dana Perimbangan Rp. 1.009.117.477.244,00
c. Lain - lain Pendapatan yang Sah Rp. 565.276.288,00
2. Belanja :
a. Belanja Operasi Rp. 1.076.470.180.101,31
1) Belanja Pegawai Rp. 637.094.904.497,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 383.104.156.254,31
3) Belanja Hibah Rp 56.181.119.350,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 90.000.000,00
b. Belanja Modal : Rp. 203.699.386.121,85
1) Belanja Modal Tanah Rp. 0,00
2) Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Rp. 56.419.592.287,85
3) Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp. 31.204.816.519,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 106.554.110.807,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 9.365.165.698,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 155.700.810,00
c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga Rp. 1.759.683.932,00
d. Belanja Transfer : Rp. 264.203.873.006,00
1) Belanja Bagi Hasil Rp. 7.302.413.794,00
2) Transfer Bantuan Keuangan Rp. 256.901.459.212,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 180.390.922.966,44
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 180.390.922.966,44
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 178.730.960.265,90
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
1129 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 5 (lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Renja Perangkat Daerah ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
