PEDOMAN TEKNIS - PENGELOLAAN - BELANJA SUBSIDI - HIBAH - BANTUAN SOSIAL - BAGI HASIL - BANTUAN KEUANGAN - BELANJA TIDAK TERDUGA
2009
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 8, BD.2009/No.8
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 dan 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan Peraturan Gubernur.
UU No.19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; dan Perda No. 2 Tahun 2009.
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dengan
sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Belanja Subsidi;
3. Hibah;
4. Belanja Bantuan Sosial;
5. Belanja Bagi Hasil;
6. Belanja Bantuan Keuangan;
7. Belanja Tidak Terduga;
8. Lain-lain;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD. NO. 2024/764, LL KAB. MALUKU TENGAH, 11 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, guna optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang taat asas, termasuk dalam hal penyelesaian Utang Daerah; Bahwa penyelesaian Utang Daerah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan anggaran sehingga menjadi beban utang yang harus diselesaikan; Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
tata cara penghapusan piutang daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Piutang Daerah, Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah yang dapat Diserahkan Pengurusannya ke PUPN, Piutang selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Kepungurusannya kepada PUPN, penghapusan Piutang selain Pajak Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN, Tata Cara pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang selain Pajak Daerah uang Tidak Dapat Diserahkan Kepengurusannya kepada PUPN dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
139 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2024
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Demak No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan
sosial, perlu mengakomodir ketentuan mengenai surat
keterangan terdaftar bagi badan atau Lembaga,
mekanisme penganggaran, penyaluran,
pertanggungjawaban, verifikasi dan validasi hibah
maupun bantuan sosial; bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
kearifan lokal di wilayah kabupaten Demak, Peraturan
Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu
diubah untuk kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 47, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 diubah.
38 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pembuatan Jalur
Tradisional Di Kabupaten Kuantan Singing
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target RPJMD Tahun 2021 terutama dalam mewujudkan pelestarian budaya di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial. Budaya dimaksud perlu dukungan seluruh unsur masyarakat termasuk desa. bahwa untuk terlaksananya dukungan tersebut Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan bantuan keuangan khusus kepada desa dalam bentuk pembuatan jalur tradisional yang dilaksanakan desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Peremendagri No. 52 Tahun 2007, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenparekraf No. 9 Tahun 2021, Perda Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2021, Perbup Kuantan Singingi No. 16 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum
b. Sumber Dana dan Besaran serta Penanggulangan Bantuan Keuangan Khusus
c. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
e. Monitoring dan Evaluasi
f. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
dan memajukan kegiatan lembaga olahraga yang
berbadan hukum di Kabupaten Semarang, perlu
meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan budaya olahraga
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dukungan
Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada
Lembaga Olahraga yang berbadan hukum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan
Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi
usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Hibah kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Hibah, Penggunaan Hibah, Mekanisme Pemberian Hibah, Pertanggungjawaban Penerima Hibah, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2021, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dalam pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah
daerah kepada semua pihak sehingga pelaksanaannya dapat dipertangunggjawabkan;
b. bahwa ,Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang T~ta Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausah~an,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022
Keputusan Bupati tentang perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, transparan, akuntabilitas, dan
manfaat kepada badan, lembaga, organisasi dan
masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di
Daerah; bahwa agar pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial dapat
berjalan dengan tepat waktu dan akuntabel maka
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan
Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (5) Pasal 6, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 14, penyisipan ayat (4a) dan ayat (4b) Pasal 16, perubahan ayat (2) Pasal 17, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB
II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f
angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang
Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bombaria, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II HIBAH
BAB III BANTUAN SOSIAL
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
80 Hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan piutang Daerah untuk optimalisasi penyelesaian piutang Daerah yang tidak memungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga perlu menghapusbukukan dan menghapus tagihan piutang Daerah yang berasal dari sektor pendapatan lain;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang sudah melewati batas jangka waktu 5 (lima) tahun lebih perlu dilakukan tertib administrasi atas laporan keuangan dalam buku pelaporan anggaran;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Tata cara Penghapusan piutang daerah diatur tersendiri dalam peraturan penmdang-undangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Jenis piutang daerah, tata cara penghapusan piutang daerah, dan penatausahaan piutang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
8 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
