RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SINJAI
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif, Pemerintah Daerah secara periodik
menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan
Irigasi (RP2I) serta sebagai peraturan pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 tahun
2010 Tentang Irigasi, perlu menyusun Rencana
pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten
Sinjai Tahun 2011 - 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pengembangan dan
Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintaan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
BUPATI SINJAI
- 2 –
4.
5.
6.
7.
8.
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
sumber daya air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 32, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
Peraturan Pemerintah tentang Pedoman, Pembinaan,
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4579);
PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara republic
Indonesia nomor 4624);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara republic
Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4858);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
Nasional.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
BUPATI SINJAI
- 3 –
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi
Irigasi.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan
perkumpulan Petani Pemakai Air.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Irigasi (Lembaran Daerah
provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 245);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009
Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 4);
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2013.
NOMOR 8 TAHUN 2013
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
ABSTRAK:
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan kebersihan agar dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan
UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 03 Tahun 1982; PP Nomor 24 Tahun 1983; PP Nomor 27 Tahun 2014; PERMEN Nomor 1 Tahun 1984; PERMEN Nomor 3 Tahun 1998; PERMEN Nomor 50 Tahun 1999; PERMEN Nomor 33 Tahun 2010; PERDA Nomor 4 Tahun 2012; PERDA Nomor 5 Tahun 2015
Penetapan UU, Perusahaan Daerah, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembentukan Peraturan UU, PERDA, Perubahan Batas Wilayah, Perubahan Nama Kotamadya, Pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Cara Pembinaan, Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah, Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Pedoman Pengelolaan Sampah, Penataan dan Pembentukan Kelurahan, Pengelolaan Sampah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Bupati Sorong dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat Program, Kebijakan, Strategi dan kegiatan dalam tiap tahunnya agar dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Sorong yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk melihat kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Sorong sebagai tolak ukur Keberhasilan Pembangunan selama paru waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2012 - 2017;
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 45 Tahun 2016; dan Perda Kab. Sorong Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
-
-
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2008/NO.4 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009
ABSTRAK:
Untuk menyusun RAPBD, Pemprov. Sumsel menyusun RKPD Prov. Sumsel Tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada Renja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemda, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pasal 23 ayat (1) Permendagri No. 8 Tahun 2008, maka perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini: UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2009; Permendagri No. 8 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2008.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021
RENCANA – INDUK – PEMBANGUNAN – PERTANIAN - DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2021 No. 8 TLD No. 101
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan pertanian daerah dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman diperlukan rencana induk pembangunan pertanian yang mengacu pada Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 – 2045 (SIPP) Kementerian Pertanian yang merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 22 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan umum, kedudukan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, perencanaan rencana induk pembangunan pertanian daerah, penyelenggaraan pembangunan pertanian daerah yang meliputi alokasi lahan pertanian dan produksi pertanian, distribusi pupuk, penganekaragaman pertanian, koordinasi dan sinkronisasi, Kerjasama, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi pertanian, insentif dan disinsentif, serta peran masyarakat. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
16 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Tarakan harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Agar pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Kota Tarakan dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Dasar Hukum : UU Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RK Pemerintah Daerah; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Perda Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2014-2019; Perda Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Perwali ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kegiatan; Bab III Penganggaran; Bab IV Pelaksanaan Anggaran; Bab V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 - 2040
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2014; PERPRES No. 14 Tahun 2017; PERPRES No. 43 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN ATR/BPN No. 1 Tahun 2018; PERDA No. 10 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 – 2040.
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul di wilayah perbatasan negara dengan berbasiskan pertanian dan perikanan.
Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 8 Tahun 2009
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengawasan dan Penilaian Pembangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1964.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
