Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 39).
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan pajak air tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1).
Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Halaman : 49
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2024
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2024 (29)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO 29 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO 2 Tahun 2020, UU NO 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 74 Tahun 2012, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 1 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 1 Tahun 2024, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 78 Tahun 2020, Permendagri No 15 athun 2023, PERDA Kab Gorontalo No 3 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan keberlanjutan, maka diperlukan dasar hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang dan penurunan angka stunting melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 6 Tahun 2003, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2024, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perpres No 15 Tahun 2010, Permendagri No 53 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, prinsip, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TKPKD TKPK kecamatan dan TPK Desa/kelurahan, koordinasi dan konsultasi penanggulangan kemiskinan daerah, RPKD dan RAT-PKD, unit terpadu LDPK, tata cara, mekanisme dan prosedur PDKDB, prioritas program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah, partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha, sistem penanggulangan kemiskinan daerah, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, anggaran penanggulangan kemiskinan daerahm monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANlSASI, ANTAR KEG!ATAN DAN
ANTAR JENIS BELANJA DALAM RANGKA KUNJUNGAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIRANGKAJKAN DENGAN PEMBERIAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GOWA MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
1. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf D Nomor Urut 4 huruf d Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gowa.tentang pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam rangka kunjungan
Menteri Pertanian yang Dirangkaikan Dengan Pemberian Bantuan Sarana Dan
Prasarana Pertanian Kepada Masyarakat Kabupaten Gowa Melalui Dana Belanja
Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia di Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 03);
6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita
Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 18).
Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2024.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang-undangan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendagri No. 1 Tahun 2023, PermenPANRB No. 15 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerKAN No. 2 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2021
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
Naskah Dinas arahan terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan.
Naskah Dinas terdiri atas:
a. Perda;
b. Perkada; dan
c. Peraturan DPRD.
Naskah Dinas penetapan terdiri atas:
a. Keputusan Kepala Daerah;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
79 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023;
Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penatausahaan keuangan BLUD RSUD Akhmad Berahim, mengganti PerBup No. 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran pada BLUD RSUD Akhmad Berahim karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tana Tidung No.11 Tahun 2022;
PerBup ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD Akhmad Berahim yang meliputi: Ketentuan Umum; Pedoman Penatausahaan Keuangan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
PerBup Tana Tidung No. 04 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran pada BLUD RSUD Akhmad Berahim
20 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Sleman
Nomor 86 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah, Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran
atau penyetoran pajak terutang paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa berdasarkan ketetapan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2024, jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada
tanggal 30 Juni 2024;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 yakni mengubah Pasal 6 yang mengatur tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan Ketentuan angka II huruf A, huruf B, dan huruf C dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mengubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023
tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan;
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2024
tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke desa - perubahan atas peraturan bupati natuna nomor 4 tahun 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2024/No.337
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawaban transfer ke Desa serta dalam
rangka pengendalian anggaran pendapatan dan
belanja daerah maka Peraturan Bupati Natuna
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Desa perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nonor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003 sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 tahun 2018; Perda Kab.Natuna No.29 Tahun 2008; Perbup Natuna No.4 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nonor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan
Bupati Nonor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 29 Tahun 2024
Perbup Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
bagi hasil pajak daerah dan retribusi DAERAH-TATA CARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2024/NO.29, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasi dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 : Tahun 2017;Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 11 Tahun 2011; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 70 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 85 Tahun 2019; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 66 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengelokasian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari pencrimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa tem1asuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Sumber Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pembagian dan Penghitungan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Kerugian Keuangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
38 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
