Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA BERPRESTASI
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif bagi lulusan universitas yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik, perlu menyelenggarakan bantuan biaya penulisan tugas akhir mahasiswa berprestasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; Permendiknas No. 30 Tahun 2010; Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan; Penyeleksian; Pembiayaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
5 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dan Pondok Pesantren
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2020.
mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 84 Tahun 2020
Kepegawaian, Aparatur NegaraPemuda dan Olah RagaPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan
Tenaga Administrasi Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai wujud penghargaan atas peran pendi ik dan
tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo Pemerintah Daerah perlu
menetapkan ketentuan bantuan kesejahteraan p ndidik
dan tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana t rsebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidi Dan
Tenaga Administrasi Non-Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diuba.h dengan Undan g-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan inii mengatur tentang bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan
kepada Pendidik dan Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negar di
lingkungan Perangkat Daerah dalam bentuk uang sebagai penghargaan
atas pelaksanaan tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Buapti ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, tata kerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
73 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun
ABSTRAK:
Bahwa Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar perlu diatur tentang pelaksanaannya, berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Wajib pendidikan Anak Usia Dini (satu) Tahun.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Permendikbud No. 146 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Wajib pendidikan Anak Usia Dini (satu) Tahun, yang meliputi Ketentuan umum, Tujuan, fungsi dan prinsip, Sasaran, Penuntasan wajib PAUD 1 (satu) tahun, Penyelenggaraan, Mutu pelayanan dasar, Pembinaan, pengawasan dan evaluasi, Pembiayaan, Sanksi, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2020
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2020/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
a. bahwa guna menyesuaikan kebijakan pendidikan dalam masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), agar kegiatan
belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, pelu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan
Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan
Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Jenjang Taman
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
DAsar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai penggunaan biaya non personalia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 79 Tahun 2020
Pedoman Pemberian Tugas belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2020/ No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
ABSTRAK:
a. bähwa guna kelancaran dan ketertiban dalam
pemberiaan Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin
• Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin
Penggunaaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai, yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 huruf d) di hapus, ayat (7) diubah dan ditambah 1 ayat;
3. Ketentuan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 1 Pasal baru yakni Pasal 10A;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus;
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, diantara ayat (3) dan (4)
ditambah 1 (satu) ayat (3a);
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, diantara ayat (2) dan (3) ditambah 1 (satu) ayat (2a);
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, diantara ayat (2) dan (3) ditambah 1 (satu) ayat (2a);
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) dan ayat (4) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan
dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta
menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan
beradab; Guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri,
disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu
dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti
Korupsi pada satuan pendidikan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti
Korupsi pada Satuan Pendidikan, sebagai berikut:
a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
b. penghargaan;
c. pembinaan dan pengawasan;
d. pembiayaan; dan
e. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau di luar daerah merupakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asal Kabupaten Berau yang sedang belajar di luar daerah. Agar asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Berau dapat berjalan tertib dan terpelihara dengan baik, perlu diatur pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Tempat dan Fungsi Asrama; Syarat Penghuni Asrama; Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama; Larangan; Pengelolaan Asrama; Inventaris; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun
2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana teah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Pemendikbud No 4 Tahun 2016; Permendikbud No 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No 16 Tahun 2018; Permendagri No 12 Tahun 2017; Permendikbud No 6 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019; Perbup Pati No 55 Tahun 2016; Perbup Pati No 91 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati No 91 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 91
Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor
92) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 huruf d angka 10, angka 13, angka 14,
dan huruf r angka 6 dihapus,
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni
huruf c, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5
(lima) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d),
dan (1e), serta ayat (2) diubah,
3. Ketentuan Pasal 10 diubah,
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat
(3) dan ayat (4) dihapus,
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a),
dan ayat (3) dihapus.
31 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
