Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Surakarta No. 5A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta
Mengubah :
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran administrasi
pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan /
perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat
miskin, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan
mengenai kepanitian dan mekanisme pencairan
bantuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Bagi Masyakat Miskin Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) mengenai penetapan panitia dan kelompok kerja dan Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) mengenai fasilitasi, pencairan bantuan dan kepanitiaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2007.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2021
pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada desa program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah kabupaten pohuwato tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD/15/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada desa program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga serta pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Rangka peningkatan Pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang pembantu Pembina Keluarga Berencana dan pelayanan Keagamaan dan Adat Budaya Daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke desa di Kabupaten Pohuwato
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; sebagaim ana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.230 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.13 Tahun 2020.
Dalam Peraturn ini diatur tentang Sumber Dana, jenis dan besaran bantuan keuangan khusus, Mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, Penggunaan anggaran / kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D Penatausahaan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 13 dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 15 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.15, TLD NO.45
Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlindungannya baik secara fisik, psikis maupun sosial merupakan tanggung jawab orang tua/keluarga, masyarakat dan Pemerintah; anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi secara komprehensif sehingga perlu diatur suatu sistem perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan; penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga/orang tua; untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dari tahun ketahun di kabupaten wajo maka dipandang perlu ada sistem perlindungan anak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Wajo tentang Sistem Perlindungan Anak.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan undangundang No. 35 tahun 2014
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
MENGATUR TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 3 Peraturan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019; Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi DAU tambahan pendanaan bagi Kelurahan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tata cara penyaluran DAU Tambahan dan pelaksanaan kegiatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD 2009/20 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) Untuk Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Kelurahan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah
Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026,
membebaskan biaya kelompok belajar Paket A, Paket B
dan Paket C merupakan bagian dari program unggulan
Bupati; bahwa agar dalam penggunaan dana bantuan
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu
menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerima Dana
Bab III Besaran Alokasi Dana
Bab IV Komponen Penggunaan Dana
Bab V Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana
Bab VI Pendanaan
Bab VII Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM BANTUAN SOSIAL TABUNGAN GERAKAN DAERAH ANGKAT ANAK MUDA PUTUS SEKOLAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan belajar bagi
warga masyarakat tidak mampu dalam rangka wajib belajar dua
belas tahun pada pendidikan formal dan non formal di
Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah
Angkat Anak Muda Putus Sekolah.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5157); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2014; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah KabupatenBanyuwangi Tahun 2012 Nomor3/E).
Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini adalah:
a. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
b. Peran Serta Masyarakat;
4
c. Fasilitas Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
d. Kewajiban Pemangku Kepentingan;
e. Kewajiban Dinas Pendidikan;
f. Pengawasan Dan Evaluasi;
g. Pendanaan;
h. Pencairan Dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
Kelurahan Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.660.000.000 (Tiga Milyar Enam
Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
