Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 263 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem
Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dimaksud dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah tahun 2024; b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Rincian lebih lanjut Perubahan RKPD Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
645 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan
Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis
dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
harus menerapkan keamanan SPBE; bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Setiap Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan SPBE; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Ruang Lingkup, Penetapan Ruang Lingkup, Penetapan Penanggungjawab, Perencanaan, Dukungan Pengoperasian, Evaluasi Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan, Pengendalian Teknis Keamanan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di lingkungan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta peningkatan kelembagaan dan peran Desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Morowali;
bahwa untuk mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana, perlu mewujudkan desa tangguh bencana;
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa dan/atau Kelurahan Tangguh Bencana dan memberikan arah kepastian hukum perlu adanya suatu peraturan dalarn Pembentukan Desa dan/ atarr Kelurahan Tangguh Bencana;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana;
b. pembentukan desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana;
c. pelaksana peningkatan kapasitas;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 31 Tahun 2024
Perbup Kab. Poso No. 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditennilmn Penggunaannya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK_07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian anggaran terkait;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Poso Nomor 1 Tahun 2023; Perda Poso Nomor 10 Tahun 2023; Perbup Poso Nomor 25 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Mengubah sebagian:
a. Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
b. Peraturan Bupati Poso Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2024.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 31 Tahun 2024
Agraria, Pertanahan, Tata RuangDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiAir, Sistem Penyediaan Air MinumPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mencabut sebagian
PERBUP Kab. Lampung Tengah No. 08 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Lampiran V dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah; bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024.
Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17 dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 08
Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2024;
Materi Pokok: Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 22 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;ANALISIS STANDAR BELANJA;JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA;KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA;PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah yang baik,
terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan
rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi
dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana
pembangunan nasional;
bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi
dan perencanaan dengan seluruh pemangku
kepentingan;
bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan
daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur
rencana kerja perangkat daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023;
Materi Pokok: Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 2416 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Tahun 2024 No. 799
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dari Bupati kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Pennentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Pennentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Pennentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;
bahwa berdasarkan Lampiran pada BAB II angka 6 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37 /Kpts/Pl.400/ 03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar U saha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
bahwa untuk kelancaran dan percepatan penyelesaian administrasi, maka perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukarn.ara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan;
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
1. Menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
4. Menandatangani seluruh STD-B yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2024.
Mencabut sebagian Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketentuan Lampiran II pada huruf f angka 2
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2024
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.518.625.078.981,00 (satu triliun lima ratus delapan belas
milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
1216 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
