Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP DAN ASAS; BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN; BAB V PELAKSANAAN KEWENANGAN; BAB VI TIM TEKNIS; BAB VII TIM PEMBINA; BAB VIII PENGADUAN; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

02 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2018

Tanggal Berlaku

03 Januari 2018

Sumber

BD.2018/400

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 708 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan Nomor 5 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut sebagian dengan :

Perbup Kab. Katingan No. 31 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dari Bupati kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan
Lampiran II, huruf f angka 2.

Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2018/400
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu; b.Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah diatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan Bupati mendelegasikan kewenangangnya kepada Kepala DPMPTSP; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP DAN ASAS; BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN; BAB V PELAKSANAAN KEWENANGAN; BAB VI TIM TEKNIS; BAB VII TIM PEMBINA; BAB VIII PENGADUAN; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521