Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun
2022 Tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa Analis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tegal telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022
tentang Analisis Standar Belanja;
b. bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan APBD Tahun 2023
terdapat Analisis Standar Belanja yang harus disesuaikan
sehingga perlu merubah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 10 Tahun 2021.
Peraturan ini Merubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Analisis Standar Belanja dengan menambahkan butir dan uraian Analisis Standar
Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Merubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Analisis Standar Belanja
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 106 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 206
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021, namun karena adanya perubahan beberapa pasal, dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor: 78.B/LHP /XVIII.TJP/05/2022 tanggal 17
Mei 2022 tentang Standar Satuan Harga Mengenai Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lingga Tidak Sesuai Ketentuan, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, dan Lampiran X
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021
6 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 106 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Fisik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja
atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis
Standar Belanja Fisik yang mengacu pada Analisis Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan;
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga
Satuan Pekerjaan Fisik, maka analisis standar belanja
ditetapkan dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja Fisik, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 106 Tahun 2022
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Mencabut
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri
Sipil
yang
handal,
profesional
dan bermoral sebagai
penyelenggara
pemerintahan yang
menerapkan
prinsip-
prinsip
pemerintahan yang
baik,
perlu
melaksanakan
penegakan
disiplin
pegawai
;
bahwa dengan
telah ditetapkannya
Peraturan
Pemerintah Nomor
94 Tahun 2O2 1 tentang
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil,
perlu
mengatur lebih lanjut
mengenai
pedoman pelaksanaan penegakan
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
huruf
a dan huruf
b tersebut di atas
maka
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati Konawe
Selatan tentang
Pedoman Pelaksanaan
Penegakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
Undang-Undang Nomor
4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan
di Provinsi Sulawesi
Tenggara
(t
embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor
24,
Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
Undang-Unda.ng
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undalgan
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234
sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 13
Tahun
2022 ter,;tang
Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor
12
Tahun 2O1l
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
TaJ'run
2022
Nomor
143, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6801); Undang-Undang Nomor
5
Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
5494);
4. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
2015 tentang
Perubahan
Kedua
Atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
lndonesia
Tahun
2015 Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun
2OO4 tentang
Pembinaan
Jiwa
Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 141,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
aaa9l;
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 18 Tahun
2016
tentang
Perangkat
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor
114,
Tambahan
l.embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5888)sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016 tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6a2Q
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 77 Tahun
2O2O tentang
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri
Sipii
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 68, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
6477);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun
2O2l tentang Upaya
Administratif
dan
Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor
6751;
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor
94
Tahun
2021 tentang
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor 2O2, Tarrl}ahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
67lal
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907); 12. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun
20
19
tentang
Pengisian
Jabatan Pimpinan
Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di
Lingkungan
Instansi Pemerintah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019 Nomor 835);
13.
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor
8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 1 Tahun
2O22 tentang
Perubahan
Ketiga Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(l,embaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2022
Nomor 1);
14.
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2019 Nomor 14).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
TUJUAN DAN
RUANG LINGKUP
BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IV PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA
BAB V UPACARA BENDERA
BAB VI HUKUMAN DISIPLIN
BAB VII SANKSI
BAB VIII KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISPILIN
BAB IX PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PNS
BAB X BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Pengaturan Bupati Koawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 105 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang
menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan
penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)
dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud
merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha
(SKTU);bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut
ke-57 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan
kepada Usaha Perorangan Lainnya dengan cara pembebasan
retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikaitkan
dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan
Berusaha (SKB);bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan
dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan
Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi
Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata
perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha kecil
yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para
pelaku usaha perorangan untuk mengurus izin usahanya
dengan harapan mindset bahwa “mengurus izin itu susah“
akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan
kedepannya hal ini akan menarik para pelaku usaha
perorangan untuk berlomba-lomba meningkatkan usahanya;
bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara
mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang
dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan
Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya
dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat
Keterangan Berusaha (SKB);bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha
Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/
Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembebasan Retribusi; Pelaporan dan Pengendalian; Pertanggungjawaban;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 105 Tahun 2022
PEDOMAN PENGAMANAN, PENCATATAN DAN PENDOKUMENTASIAN BARANG MILIK DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2022/NO.105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan
pedoman, pengamanan, pencatatan dan pendokumentasian
Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian
Barang Milik Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan; Barang tak Berwujud; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Jumlah Halaman: 26 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa
dalam rangka
pemberian
dan
penyebarluasan
informasi
program
dan kegiatan
pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan kepada masyarakat
dan
pemangku
kepentingan
lainnya
perlu
dilakukan
publikasi.
bahwa untuk efektMtas
dan
kelancaran
pemberian
dan
penyebarluasan
informasi sebagaimana dimaksud
pada
huruf a
perlu
melakukan kerjasama dengan unsur
media
cetak, media siber, media elektronik sebagai
upaya memperoleh hasil
yang
maksimal;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a dan
huruf b diatas,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Pedoman Kerjasama
Publikasi Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan dengan Media Massa;
Undang-Undang Nomor
40
Tahun 1999 tentang
Pers
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3887);
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO2 tentang
Penyiaran
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2002
Nomor 139, Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4252);
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor 24,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4267);
Undang-Undang
Nomor
11 Tahun 2008
tentang
Informasi dan
Transaksi
Elektronik
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008
Nomor 58,
Tambahan
lembaran
Negara
Repubtk Indonesia
Nomor
4843),
sebagaimana
telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016
tentang
perubahan atas Undang-
Undang Nomor
11 Tahun 2008
tentang
Informasi
dan
Transaksi
Elektronik;
Undang-Undang
Nomor
14 Tahun
2008
tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4846);Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2014 Tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244, Tarrbahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang
penetapan
perubahan
Kedua
Atas Undang-Undalg Nomor
23
Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Peraturan
Pemerintah Nomor
61 Tahun 201O tentang
Pelaksalaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi
Publik
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2010 Nomor 99,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
514e);
8. Peraturan
Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor
PER/ 1 2/M.PAN/08/Tahun
2007 tentang
Pedoman
Umum Hubungan
Masyarakat di Lingkungan
Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 55 Tahun 201 1 tentang
Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
10. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
2036)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
L2O Tahun ?OLA tentang
perubahan
Atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun
2015
tentang
Pembentukan Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008
Nomor 157).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD
DAN TUJUAN
BAB
III
RUANG
LINGKUP
DAN KERJASAMA BAB IV
SASARAN
DAN HASIL BAB V
TEMA DAN
ASAS BAB VI
PERSYARATAN
DAN HARGA
BAB VII
KETENTUAN
PERUSAHAAN
PERS
(MEDIA)
DAN
PERS
PROFESIONAL
(WARTAWAN) BAB VIII
HAK PEMERINTAH DAERAH BAB IX
MEKANISME DAN TEKNIS
PENGAJUAN
KERJASAMA
BAI}
X
KETENTUAN
SANKSI BAB XI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2022 tentang Penetapan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan besaran tarif pada pelayanan Laboratorium Kesehatan;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut,
Dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Objek Tarif;
Subyek Tarif;
Cara Menghitung Tarif Pengguna Jasa;
Jenis Pelayanan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat