Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.911 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 107 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah pada bank BJB Cabang Purwakarta Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Purwakarta 107 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 106 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten CIrebon Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 106 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 106 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Tegal No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja

Mengubah

PERBUP Kab. Tegal No. 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja

Download file:

2022pb3328106.pdf

analisis-standar-belanja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD.2022/No.106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

a. bahwa Analis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja; b. bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan APBD Tahun 2023 terdapat Analisis Standar Belanja yang harus disesuaikan sehingga perlu merubah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021.
Peraturan ini Merubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dengan menambahkan butir dan uraian Analisis Standar Belanja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Merubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja
50 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 106 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021

Download file:

Perbup Kab Lingga No. 106 Th. 2022.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 206

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021, namun karena adanya perubahan beberapa pasal, dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor: 78.B/LHP /XVIII.TJP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Standar Satuan Harga Mengenai Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lingga Tidak Sesuai Ketentuan, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 31 TH. 2003; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 18 Th. 2017; PP No. 12 Th. 2019; Perpres No. 33 Th. 2020; Permendagri No. 11 Th. 2011; PMK No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 59 Th. 2019; Permendagri No. 77 Th. 2020; PMK No. 60/PMK.01/2021; Kepmendagri No. 050-5889 Th. 2021; Perda Kab. Lingga No. 7 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, dan Lampiran X

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021
6 hal.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 106 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Fisik

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Clcp 106_2022.pdf

analisis standar belanja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD.2022/NO.106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Fisik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis Standar Belanja Fisik yang mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Fisik, maka analisis standar belanja ditetapkan dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja Fisik, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 106 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download file:

PERBUP NO.106 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai ; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2 1 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ter,;tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia TaJ'run 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa9l; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a2Q 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6751; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tarrl}ahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67lal 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 20 19 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 14).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB IV PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAB V UPACARA BENDERA BAB VI HUKUMAN DISIPLIN BAB VII SANKSI BAB VIII KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISPILIN BAB IX PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PNS BAB X BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Pengaturan Bupati Koawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015
26 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 105 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Tanah laut 105 Tahun 2022.pdf

Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2022/NO.105

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut ke-57 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada Usaha Perorangan Lainnya dengan cara pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB);bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha kecil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para pelaku usaha perorangan untuk mengurus izin usahanya dengan harapan mindset bahwa “mengurus izin itu susah“ akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan kedepannya hal ini akan menarik para pelaku usaha perorangan untuk berlomba-lomba meningkatkan usahanya; bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB);bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Usaha Perorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/ Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembebasan Retribusi; Pelaporan dan Pengendalian; Pertanggungjawaban;Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 105 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Bantul No. 105 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN PENGAMANAN, PENCATATAN DAN PENDOKUMENTASIAN BARANG MILIK DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2022/NO.105

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan pedoman, pengamanan, pencatatan dan pendokumentasian Barang Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan; Barang tak Berwujud; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Jumlah Halaman: 26 HLM; Lampiran: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 105 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Dengan Media Massa

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.105 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 105

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Dengan Media Massa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi. bahwa untuk efektMtas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan Media Massa;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang Penyiaran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang penetapan perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 201O tentang Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 514e); 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 1 2/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 201 1 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun ?OLA tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA BAB IV SASARAN DAN HASIL BAB V TEMA DAN ASAS BAB VI PERSYARATAN DAN HARGA BAB VII KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN) BAB VIII HAK PEMERINTAH DAERAH BAB IX MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA BAI} X KETENTUAN SANKSI BAB XI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2022.pdf

Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2022/No.104

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2022 tentang Penetapan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan besaran tarif pada pelayanan Laboratorium Kesehatan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Objek Tarif; Subyek Tarif; Cara Menghitung Tarif Pengguna Jasa; Jenis Pelayanan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT