Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
a. Dasar Pergeseran Anggaran;
b. Jenis Pergeseran Anggaran;
c. Kriteria Pergeseran Anggaran;
d. Mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
e. Tahapan Teknis dan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Materi pokok : Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja
Jumlah halaman : 5 HLM, Lampiran : 348 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI TENAGA HONORER FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2023/ No. 20, LL Kab Teluk Bintuni: 15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI TENAGA HONORER FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu segera dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari honorer dengan memperhatikan kekhususan Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2021; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1707/M.SM.01.00/ 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001;
Peraturan Bupati Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2023
Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 538
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan
efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2024;
b. bahwa Standar Satuan Harga merupakan harga satuan
setiap unit barang/ jasa yang berlaku di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tantang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022
Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022
Nomor 514).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pelaksanaan Standar Satuan Harga
BAB III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023
Perbup Kab. Solok Selatan No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlue menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran Tahun 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa Harga Satuan, Tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta belanja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
67 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SCHOLOO KEYEN KABUPATEN SORONG SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit perlu menyusun dan melaksanakan Peraruran Internal Rurnah Sakit (Hospital By Laws).
Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2022; Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/ Menkes/ Per/ 11/ 1988; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/ Menkes/ Per/Xl/2006; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 / Menkes/ Per/ XJ / 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/ Menkes/ Per/ XI/ 2006; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/ SK/ Ill/ 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/ Menkes/ SK/ IV/ 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sarong Selatan Nomor 10 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sarong Selatan Nomor 02 Tahun 2023;
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By laws) adalah Peraturan Organisasi Rumah Sakit (Corporate By laws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By laws) yang disusun dalam rangka rnenyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Peraturan Internal Rumah Sakit mempunyai tujuan: a. tercapainya kinerja yang optimal di RSUD; dan b. tertatanya penerapan profesionalisme yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang sesuai standar di rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
Peraturan Direktur atau Keputusan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan Direktur yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;PP No.71 Tahun 2010; PP No.61 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
a. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
b. Sistem Akuntansi Pendapatan
c. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja
d. Sistem Akuntansi Pembiyaan
e. Sistem Akuntansi Aset Lancar
f. Sistem Akuntansi Investasi Jangka Panjang
g. Sistem Akuntansi Aset Tetap
h. Sistem Akuntansi Aset Lainnya
i. Sistem Akuntansi Kewajiban
j. Sistem Akuntansi Ekuitas
k. Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan
l. Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Konsolidasian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
245 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan
serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya_ sistem
pelayanan perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;
bahwa untuk lebih efektif dan testrukturnya pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan
layanan kepada pelaku usaha;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan
publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c_perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati
ini yang dimaksud dengan
Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggdraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayrnan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan vang berkualitas,
cepat, mudah, tejangkau dan terukur.
Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggaraan pelayanan publik schingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
