Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PP No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuriduda Tunjangan Anak Yatimpiatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Mencabut
PP No. 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Atau Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Mengubah
PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2009
Nama - Dan - Logo - Perusahaan - Daerah - Air - Minum - Kabupaten - Kuningan
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2009/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama Dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Air Minum diberi nama dan menggunakan logo perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Kepmen Otonomi Daerah No. 47 Tahun 1999; Kepmen Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000; Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 17 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Visi dan Misi; Nama dan Logo Perusahaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kali Bersih (Prokasih) Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi
kebutuhan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu
dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah
aliran sungai ; bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap
berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program
Kali Bersih (Prokasih); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong;
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep09/MENLH/411995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995; . Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35
NMENLH/7/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep42/MENLH/1 0/1996; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/111998; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Nomor 28 Tahun 1994; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Se1atan
Nomor 58 Tabun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong yang berisi; ketentuan Umum; Azas, Tujuan Dan Sasaran Prokasih; Pelaksanaan Prokasih; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 23 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru agar lebih
berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan
Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota
Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Banjarbaruu; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2009
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2009
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2009/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan APBD
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009, perlu diatur
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran
2009; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karanganyar tahun anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2009.
71 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 23 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 23
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berkaitan dengan proses penyelenggaraan perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf b maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
1. undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan ini membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode satu tahun yaitu Tahun 2010 yang mana RKPD ini merupakan acuan bagi:
a. Selutuh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat;
b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 serta usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Sumatera Barat 2010.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2009
PERWALI Kota Palembang No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota
Diubah dengan
PERWALI Kota Palembang No. 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota
PERWALI Kota Palembang No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota
Mencabut
Perwali No. 51 Tahun 2001 tentang uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Derah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Walikota dan dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsu terhadap Asisten, Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Setda, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Bab II PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan tugas pokok, fugsi dan uraian tugas Sekda dan Staf Ahli Walikota. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat Daerah, tugas pokok dan fungsi staf ahli walikota, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2009.
Mencabut Perwali No. 51 Tahun 2001 tentang uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2009/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Rembang; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010, maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 23 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Pakaian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa penggunaan pakian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2009.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 30 Tahun 1980, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007, Keppres No. 82 Tahun 1971, Keppres No. 18 ahun 1972, Permendagri No. 60 Tahun 2007, Permendagri No. 36 Tahun 1979, Permendagri No. 36 Tahun 2005, Permendagri No. 49 Tahun 2007, Kepmendagri No. 128 Tahun 1996, Kepmendagri No. 48 Tahun 1997, Kepmendagri No. 130 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, Pakaian Lainnya, Kelengkapan Pakaian Kerja, Pakaian Atribut, Ketentuan Pengadaan Dan Penganggaran, Sistem Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2009.
119 halaman, 84 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
