Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 23 Tahun 2009

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode satu tahun yaitu Tahun 2010 yang mana RKPD ini merupakan acuan bagi: a. Selutuh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat; b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 serta usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Sumatera Barat 2010.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

18 Juni 2009

Tanggal Pengundangan

18 Juni 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 23

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 637 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub No. 23 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rencana kerja pemerintah daerah (rkpd)
2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 23
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berkaitan dengan proses penyelenggaraan perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf b maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat. 1. undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 Peraturan ini membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode satu tahun yaitu Tahun 2010 yang mana RKPD ini merupakan acuan bagi: a. Selutuh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat; b. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 serta usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Sumatera Barat 2010.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521