Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.169 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Universal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah

Download file:

PERBUP_NOMOR_7_TAHUN_2024...n_atas_Perbup_10.pdf

jaminan - kesehatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a' bahw'a daram rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional sebagai upaya pemenutran kebrutuhan dasar. b. bahwa bentuk dukungan pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat aclalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan uniuersar Heatth couerage dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah; c. bahwa peraturan Bupati Nomor 10b rahun 2o22 tentang Penyelenggaraan t Jniuers al He arth c ouerag e daram program Jaminan Nasional di Daerah sudah td;k sesuai dengan kondisi. dan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c periu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan ateis peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2o22 tentang penyerenggaraan uniuersal Health couerage datram prog.r,m 'rl"*ina., Kesehatan Nasional di Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S; Undang-Undang Nomor 12 Tahrln 1gS0 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Beriti Negara Republik Indonesia Tahun rgso Nomor 4r), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan . Daerah Tingkat Ii SuraLaya dengan Mengubah undang-Undang Nomor rz Tahun 1gs0, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah.Istimewa Jograkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g6s Nomor 7g, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia Nomor 2TSO);Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 15O, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA11 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind"onesia Nomor 523411, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20Ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 68O 1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887\; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nornor 76 Tahun 2AL5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2AL2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jarninan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 226, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57a6\; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Lenaga Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran lYegara Republik Indonesia Nomor 6aA2);Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor S2 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tl,embaran Negara Tahun 2O2A Nomor 13O); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2ALs tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14OO), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2A13 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 33); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2AL4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Aru Nomor 87al; L4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.O2|2A2O tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat danlalau Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 685); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraarr Sosial {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 578)Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2OL8 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L666), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2OL8 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 1634); 17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uniuersal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan asional di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 106);
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraa-n Uniuersal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah sebagai berikut : Ketentuan nomor urut 8 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (1) PasaI 11 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Universal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah
Jumlah halaman : 9 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP 7 TAHUN 2024 Lengkap.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016; 17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20190 Nomor 68); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27). 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN BAB VI KEBIJAKAN RETRIBUSI BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI BAB IX PENAGIHAN, KEBERATAN DAN KEDALUWARSA BAB X PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RESTRIBUSI BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI BAB XIII PENINJAUAN TERHADAP BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAB XIV ALOKASI PEMANFAATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2019
42

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Tangerang No. 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang

Download file:

2024pb3603007.pdf

rsud

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD Tahun 2024 Nomor 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, perlu melaksanakan tata kelola korporasi dan tata kelola klinis rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2021; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2022; Perbup Tangerang No. 35 Tahun 2023.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2024.
8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora

Download file:

2024PB3316006.pdf

percepatan penurunan stunting

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2024/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting; bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Blora masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan; bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora belum cukup mengatur mengenai pelaksanaan percepatan penurunan stunting, khususnya terkait pelaksanaan di kecamatan dan target indikator percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17, penyisipan Pasal 18A, penghapusan Pasal 24, dan perubahan Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 diubah.
25 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 05 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

Perbup PPU 05-2024 ttg Ta...hatan Masyarakat.pdf

tarif - layanan - blud - upt - puskesmas

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 05, BD.2024/5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Kebijakan Tarif Layanan; 3. Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Layanan; 5. Tarif Layanan; 6. Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; 7. Pemanfaatan Pendapatan Tarif Layanan; 8. Peninjauan Tarif Layanan; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
16 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO 5 PEMBENTUKAN U... DINAS KESEHATAN.pdf

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD. No. 2024/438, LL Kab Kaimana: 12 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 sebagimana diubah beberapkali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Kaimana, antara lain: a. UPTD Puskesmas Kaimana; b. UPTD Puskesmas Kambala; c. UPTD Puskesmas Bofuwer; d. UPTD Puskesmas Tanusan; e. UPTD Puskesmas Lobo; f. UPTD Puskesmas Tairi; g. UPTD Puskesmas Waho; h. UPTD Puskesmas Tugarni; i. UPTD Puskesmas Kiruru; dan j. UPTD Puskesmas Yamor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Lamp 1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pemeliharaan Status Bebas Malaria Di Daerah

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi Malaria di Daerah

Download file:

Perbup Kulon Progo No 4 Tahun 2024.pdf

kesehatan

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2024/NO. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria Di Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa penyakit Malaria menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan perlu upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai perwujudan hak atas kesehatan yang layak; b. bahwa Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria sehingga diperlukan upaya pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria; c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan kasus Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah diperlukan pedoman pemelihaan Eliminasi Malaria; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950);
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengendalian Faktor Risiko, Surveilans, Tim Pemeliharaan Status Bebas Malaria, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, RAD Pemeliharaan Status Bebas Malaria, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2013 tentang Eliminasi di Daerah
Jumlah Halaman: 10 HLM, Lampiran: 6 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup PPU 03-2024 ttg Pe... pada Dinkes PPU.pdf

dinas - kesehatan - upt - puskesmas - organisasi - tata kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2024/3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

ABSTRAK:

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2020; Perbup Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 6 Tahun 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Judul Paragraf 4 Bagian Keempat BAB II, dan Pasal 10.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
10 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2024_0001.pdf

BLUD - kesehatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Tahun 2024 Nomor 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 6 Tahun 2022; Perbup Lebak No. 1 Tahun 2020.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendapatan dan Belanja BLUD UPTD Puskesmas Bab III Pemanfaatan Pendapatan Bab IV Jas Pelayanan Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut Perbup Lebak No. 5 Tahun 2020.
22 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Banyumas No. 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Download file:

Peraturan-Nomor-2-Tahun-2024.pdf

jaminan kesehatan bagi pekerja

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2024/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa salah satu tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dipertegas lagi dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat; bahwa untuk menjamin masyarakat di Kabupaten Banyumas mempunyai akses kepada layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai dan tidak menimbulkan kesulitan keuangan pada penggunaannya; bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; bahwa Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan peserta jaminan kesehatan dengan bantuan iuran dalam pelaksanaannya terjadi pengalihan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sehingga untuk memenuhi kuota tersebut maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 diubah.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT