Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraa-n Uniuersal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah sebagai berikut : Ketentuan nomor urut 8 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (1) PasaI 11 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

03 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2024

Tanggal Berlaku

03 Juni 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 114 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NOMOR_7_TAHUN_2024-Perubahan_atas_Perbup_10.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah sebagian :

Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Universal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah

jaminan - kesehatan
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah
ABSTRAK:	Menimbang : a' bahw'a daram rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional sebagai upaya pemenutran kebrutuhan dasar. b. bahwa bentuk dukungan pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat aclalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan uniuersar Heatth couerage dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah; c. bahwa peraturan Bupati Nomor 10b rahun 2o22 tentang Penyelenggaraan t Jniuers al He arth c ouerag e daram program Jaminan Nasional di Daerah sudah td;k sesuai dengan kondisi. dan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c periu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan ateis peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2o22 tentang penyerenggaraan uniuersal Health couerage datram prog.r,m 'rl"*ina., Kesehatan Nasional di Daerah; Mengingat : Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S; Undang-Undang Nomor 12 Tahrln 1gS0 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Beriti Negara Republik Indonesia Tahun rgso Nomor 4r), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan . Daerah Tingkat Ii SuraLaya dengan Mengubah undang-Undang Nomor rz Tahun 1gs0, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah.Istimewa Jograkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g6s Nomor 7g, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia Nomor 2TSO);Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 15O, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA11 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind"onesia Nomor 523411, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20Ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 68O 1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887\; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nornor 76 Tahun 2AL5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2AL2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jarninan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 226, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57a6\; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Lenaga Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran lYegara Republik Indonesia Nomor 6aA2);Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor S2 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tl,embaran Negara Tahun 2O2A Nomor 13O); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2ALs tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14OO), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7l Tahun 2A13 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 33); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2AL4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Aru Nomor 87al; L4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.O2\|2A2O tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat danlalau Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 685); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraarr Sosial {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 578)Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2OL8 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L666), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2OL8 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 1634); 17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uniuersal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan asional di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 106); Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraa-n Uniuersal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah sebagai berikut : Ketentuan nomor urut 8 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (1) PasaI 11 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024. Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Universal Health Couerage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Jumlah halaman : 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT