Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.610 peraturan dalam 0,136 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
Abstrak
APBD APBN
Download file:
PMK Nomor 43 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 117 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
37_PMK.07_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. PMK No. 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016
Download file:
PMK Nomor 153 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Diubah dengan
  1. PMK No. 191/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017
Download file:
PMK Nomor 132 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Diubah dengan
  1. PMK No. 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Download file:
48_PMK.07_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan
Abstrak
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PMK No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
    Mencabut ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus
Download file:
PMK Nomor 112 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016
Abstrak
APBD APBN
Download file:
PMK Nomor 160 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2014 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015
Download file:
222_PMK.010_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
33_PMK.07_2015.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan