Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 75 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Diubah dengan :
Permenhub No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Mencabut :
Permenhub No. 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Perencanaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu
dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 26 Th 2007; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 1997; PP No 88 Th 2014; PP No 14 Th 2016; Permendagri No 9 th 2009; Perda Kota Tangerang No 5 Th 2017; Perwal Kota Tangerang No 67 Th 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 67 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 71 Tahun 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion Dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kaidah pengelolaan barang milik daerah. Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tempat dan fasilitas tempat olahraga serta struktur dan besarnya tarif retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Walikota ini tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga Stadion Dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pengelolaan dan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga Stadion dan Gelanggang Milik Pemerintah Daerah, Kewajiban, Hak dan Larangan. Pelaporan, Keadaan Kahar, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
18 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 35, Pasal
41, Pasal 46, Pasal 51 ayat (7), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 82
ayat (5), Pasal 96, Pasal 101, Pasal 110, Pasal 127, dan
Pasal 128 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
116 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD.-/NO.-
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 85 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu diatur mengenai tata cara
pemusnahan dan penghapusan atas Barang Milik
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemusnahan
dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, pemusnahan, penghapusan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 71 Tahun 2018
penyewaan - barang - milik - daerah - pada - dinas - perikanan - dan - perternakan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD 2018/71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Perikanan dan Perternakan maka perlu membentuk Perbup Tentang Penyewaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan dan Perternakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 150 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 204; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek Sewa, Tata Cara Pelaksanaan Sewa,Formula Tarif Sewa, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan, Pengamanan DanPemeliharaan, Biaya Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi dan pengelolaan Persediaan, untuk
tercapainya pengelolaan Persediaan, harus
memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas,
dan kepastian nilai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan salah satu upaya untuk
mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas
pengelolaan Persediaan perlu disusun pedoman
pengelolaan Persediaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;
Di dalam PeraturanBupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
41 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
