Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi maka perlu disusun keseragaman pola klasifikasi arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021.
Klasifikasi arsip dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok pencipta
arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang bersifat
substantif dan fasilitatif, klasifikasi arsip menggunakan kode angka (numeric) dalam bentuk berjenjang.
Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
71 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 96 Tahun 2018
PEDOMAN - PENYUSUTAN ARSIP - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2018/NO.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya
pedoman penyusutan arsip;
Dasar Hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;PP No 34 Tahun 1979 ;PP No 28 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):
No 17 Tahun 2012 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
No 25 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
No 22 Tahun 2015;. Kepres No 105 Tahun 2004;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 9
Tahun 2016;Perda No 20
Tahun 2016
Maksud dan Tujuan ,Ruang Lingkup,Penilaian Arsip,Pemindaha Arsip Inaktif,Pemusnahan Arsip,penyerahan Arsip Statis,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan antar golongan perlu disusun Kelompok Rencana Suksesi;
Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 134 huruf d bahwa kelompok rencana suksesi diperoleh dari manajemen talenta;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum: Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan ini memuat tentang Kelompok Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM;
PRINSIP DAN SASARAN;
JENIS DAN SYARAT;
TIM PELAKSANA KELOMPOK RENCANA SUKSESI;
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN;
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 103
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemilihan Arsiparis Teladan
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan proses penilaian Arsiparis Teladan dilakukan mulai dari tingkat Daerah hingga Nasional, maka perlu disusun suatu pengaturan untuk pelaksanaan penilaian Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 std Undang-Undang Nomor 43 T ahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004 std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara .Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan . Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Nomor 130 Tahun 2008 std Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009
Pergub ini mengatur mengenai pemilihan Arsiparis Teladan untuk memberikan penghargaan kepada Arsiparis atas keteladanannya dalam bidarig kearsipan melalui pemilihan secara objektif dan transparan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.
Peraturan Kepala Badan tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penilaian calon Arsiparis Teladan
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 97 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.20 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai ruang lingkup pengelolaan arsip vital yakni indentifikasi, penataan, perlindungan dan pengamanan, penyelamatan dan pemulihan dan akses dan layanan. Selain itu diatur pula mengenai pengelolaan arsip vital yang meliputi analisis organisasi, pendataan, penentuan arsip vital dan penyusunan daftar arsip hasil identifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 97 Tahun 2020
Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara-arsip
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD 2020/97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
30 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KELOMPOK ARSIP FASILITATIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011.
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Alcses Arsip Dinamis kelompok arsip fasilitatif meliputi:
a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis;
c. pengamanan arsip dinamis; dan
d. daftar arsip dinamis berdasarkan Klasiftkasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kebun Koleksi Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kebun koleksi berupa kebun karet yang sudah memasuki umur matang sadap dan hasilnya dapat diambil untuk diolah dan selanjutnya dijual;
Bahwa pengelolaan yang optimal terhadap Kebun Koleksi dapat meningkatkan hasil penjualan kebun dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kebun Koleksi Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2008; . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENGELOLAAN KEBUN KOLEKSI MILIK DAERAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; LOKASI DAN LUAS KEBUN KOLEKSI; PENGELOLAAN KEBUN KOLEKSI; MONITORING DAN PELAPORAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016; eraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20
Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai ruang lingkup Pebup ini yaitu dalam hal pemeliharaan dan penggunaan Arsif Inaktif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
