Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintaban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
5 Halaman dan 56 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terwujudnya kinerja pemerintah
daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah;
b. bahwa hingga saat ini masih terdapat unit kerja di
lingkungan pemerintah daerah yang belum menyusun
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP AP) kegiatan ataupun yang sudah menyusun Standar
Operasional Prosedur kegiatannya namun belum sesuai
dengan yang lelah ditetapkan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka
tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (LNRI
Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokokpokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor
3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125,
TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2008
Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor
4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (LNRI
Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ncgarn
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata
Laksana (Business Process);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi
Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kabupaten
Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 14 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 7 Tahun 2010
tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 5 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten
Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat: Daerah
Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2012.
Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kolaka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2012 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka diperlukan adanya pengendalian intern yang efektif dan efisien; bahwa untuk mewujudkan
pengendalian intern yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 64 Tahun 2007; Permendagri No 52 Tahun 2011; Perda Kab kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 18 Tahun 2011; Perbup Kendal No 36 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 5 tahun 2010 tentang pajak daerah kabupaten sanggau sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka untuk kelancaran dalam pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan perlu diyetapkan petunjuk pelaksanaanya ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Sanggau No.20 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.5 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengendalian Dan Pengawasan, Penentuan Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak, Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan, Wewenang Dan Penetapan Pajak, Tempat Pembayaran Dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Kebertan Dan Banding, Tata Cara Pengmbalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
Peraturan ini memiliki 14 halaman, 3 halaman penjelasan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa wilayah kabupaten ketapang secara geografis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959 , UU No.32 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.46 Tahun 2008, Kepmensos No.1/HUK/1995, Kepmendagri No.131 Tahun 2003, Perda No.2 Tahun 2011, Pergub No.103 Tahun 2009, Pergub No.15 Tahun 2010, Pergub No.31 Tahun 2011, Perbup Ketapang No.25 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tanggap Darurat Bencana, Tahapan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten, Pos Komando Tanggap Darurat, Operasi Penganganan Tanggap Darurat Bencana, Pembiayaan, Pelaporan , Pengawasan Dan Koordinasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2012
PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 8 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, meliputi: Penyelenggaraan SPI Pemerintah Daerah; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPI Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2012.
6 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2012
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaSistem Pengendalian InternStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Magelang No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang
Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012
perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada lampiran, penghapusan BAB III PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA/ KELURAHAN, BANTUAN ASPAL DAN SEMEN, perubahan BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2011 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, Gubernur/ Bupati/ Walikota menujuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan/ atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No.1 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembukan Rekening; Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening; Penutupan Rekening; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan berlaku, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, Perpres No.22 Tahun 2009, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Lampiran BAB III ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN KUBU RAYA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2012
indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.8 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.16 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup, Indikator Kinerja Utama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2012.
Terdiri dari 41 halaman dengan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
