Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SELONG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum
Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Selong Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34
Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh SMKN 1 Selong dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Rencana Startegis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang
disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan
mempertimbagkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan
menggunakan teknik analisa bisnis. Renstra BLUD SMKN 1 Selong Tahun 2022–2026 merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2023. Renstra BLUD SMKN 1 Selong
menjadi pedoman BLUD SMKN 1 Selong dalam penyusunan Renja
dan RBA BLUD SMKN 1 Selong.
Penyusunan Renstra BLUD SMKN 1 Selong memuat:
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
b. Strategi dan Arah Kebijakan;
c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
d. Proyeksi Finansial.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
-
-
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 56 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Denpasar
ABSTRAK:
a.Bahwa berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 65/permenten/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kebupaten/kota
b. Bahwa standar bidang pelayanan minimal bidang ketahanan pangan skala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011
Peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 2002
Pasal 10 ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 secara oprasional
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI
KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka pengaturan mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Sampang perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sampang;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sampang; meliputi: ketentuan umum; maksud an tujuan; kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organiasi dan tata kerja; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan angagran BLUD; pengelolaan belanja BLUD; pengelola barang; tarif layanan BLUD; piutang dan utang/pinjaman BLUD; kerjasama BLUD; investasi silpa dan defisit; penyelesaian kerugian; pelaporan dan pertanggungjawaban; evaluasi dan penilaian kinerja; pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit; budaya organisasi, budaya kerja dan kode etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
jumlah 45 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 56 Tahun 2021
Badan Layanan Umum Pangan, Pertanian dan Peternakan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2021/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan
serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu
membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 03/KPTS/SK.200/I/05/ 2019 ten tang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian , pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
Bahwa berdusurkan pertimbnngnn s bagaimana dimaksud dalam huruf a, h rruf b, dan huruf c
perl'u menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.
Dasar Hukum : Undang-Undnng Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/SM.050/12/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 03jPermentan/SM.200/1/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanab Bumbu Nomor 40 Tabun 2017; Peraturan Bupati Tanab Bumbu Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD DAN TUJUAN;
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
SUSUNAN ORGANISASI;
MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA;
MONITORING DAN EVALUASI;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 56 Tahun 2017
PERBUP Kab. Banyumas No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas No. 56 Tahun 2017 Tentang peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kab. Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi Pemilik, Pengelola, dan Staf Medis RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rurnah Sakit Pada RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas; bahwa dengan semakin berkembangnya RSUD Ajibarang maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Dae rah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Thun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 tahun 2014; UU no 38 Tahun 2014; Perpres No 77 Tahun 2015; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No 49 tahun 2013; Permenkes No 10 Tahun 2014; Permenkes No 56 tahun 2014; Kepmenkes No 772/MENKES/SK/VI/2002; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat pedoman yang mengatur hubungan antara Pemilik, Pengelola, Komite, Satuan Pemeriksaan Internal, Staf Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan lain, Tenaga non kesehatan, serta
seluruh komponen di rumah sakit agar dapat berjalan secara efektif,
efisien, berkualitas, selaras, dan seimbang. Diatur juga mengenai peraturan internal korporasi, pemilik, dewan pengawas, pejabat pengelola, komite an satuan pemeriksa internal, peraturan internal staf medis,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 56 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Harapan Insan Sendawar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Adalah Berdasar Pada Pola Tata Kelola Atau Peraturan Internal RSUD HIS;
Bahwa Berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat, Perlu Ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
UU No.47 Tahun 1999 ssebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.01 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.09 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Identitas Dan Pemikiran Strategis, Organisasi Rumah Sakit, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2009.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Sukabumi pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukabumi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Kerja Sama;
3. Bentuk Kerja Sama;
4. Subjek dan Objek Kerja Sama;
5. Pelimpahan Wewenang
6. Tata Cara Kerjasama
7. Pelaksanaan Kerja Sama;
8. Hasil Kerja Sama;
9. Ketentuan Lain-Lain; dan
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2020
RSUD - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu mengatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1947/2013 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, dewan pengawasa rumah sakit, tata kerja, tata kelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 dicabut.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
