Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1964

Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 4 Tahun 1967 tentang Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Download :
pp no 021 tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1963

Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 36 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1963, Tentang Perubahan Angka Presentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara

Download :
pp no 021 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1971

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 30 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku
PP No. 29 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara
PP No. 25 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat
PP No. 24 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh
PP No. 23 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara
PP No. 22 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau
PP No. 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan
PP No. 20 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat
PP No. 17 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Download :
PP NO 21 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2013

Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERGUB MALUT No.21.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA SISI DARAT bandar udara sultan babullah ternate - penetapan

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate

ABSTRAK:

Bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 127 huruf d dan huruf e Undang Undang Nomor 28 Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur tentang tempat usaha, tempat khusus parkir di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki oleh dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, menindaklanjuti ketentuan pasal 212 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) penetapan perusahaan daerah Kie Raha Mandiri sebagai pengelola, 3) prinsip pengelolaan, 4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 5) besaran tarif, 6) ketentuan lain-lain, 7) ketentuan peralihan, 8) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab 15 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 284/KPTS/MU/2013 tentang penunjukan PD. Kie Raha Mandiri sebagai pengelola Terminal Bandar Udara Babullah Ternate di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 halaman, Lampiran: 1 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1981

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 21 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Perda Kab. Bombana No. 15 Tahun 2008

Download :
Perda Bombana No. 21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PASAR

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, Lembaran Daerah kab. Bombana Tahun 2017 Nomor 21 Noreg Perda Kab. Bombana 21/251/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 tahun 2008 tentang Retribusi Pasar maka perlu dilakukan pencabuta; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bombana tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar;
Undang-undang nomor 29 tahun 2003; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-undang nomor 28 tahun 2009; undang-undang nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23; peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010; peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang pengaturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; peraturan presiden nomor 3 tahun 2016; peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015; peraturan daerah kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016;
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PASAR
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011

Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan

Download :
KAB_BANDUNG BARAT_21_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2007

Pedoman Penyaluran/Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Usaha Kecil Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar No. 21 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Dana Pinjaman Bergulir

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2007/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran/Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Usaha Kecil Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2007 akan disalurkan Dana Pinjaman Bergulir yang penyaluran dan pengelolaannnya harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, agar penyaluran dan pengelolaan dana pinjaman bergulir dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Program Dana Pinjaman Bergulir Bab III Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bab IV Seleksi Calon Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bab V Jumlah dan Jangka Waktu Bab VI Tata Cara Penyerahan Dana Pinjaman Bergulir Bab VII Pengembalian Pinjaman Dana Pinjaman Bergulir Bab VIII Bunga Pinjaman Bab IX Penanggung Jawab Dana Pinjaman Bergulir Bab X Pelaporan Bab XI Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2012

Juknis Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Usaha Bidang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP SIMALUNUGN NO. 21 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1990

Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download :
KEPPRES NO 21 TH 1990.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 1990.