Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 2
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 tahun 2010
tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Kudus, perlu mengatur Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio
Suara Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Lambang dan Kedudukan
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Dewan Pengawas
Bab VI Direktur
Bab VII Bidang
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur
Bab X Pengelolaan Keuangan dan Aset
Bab XI Tata Kerja
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2023
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2023/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun
Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Timur;
- bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Keija Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Timur belum mengakomodir
kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan
jabatan serta tidak sesuai dengan dinamika
perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Timur;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; TJndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2023
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Ketentuan Umum,Pembentukan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,Pembinaan Dan Pengawasan,
Ketentuan Peralihan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
-
-
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat guna mencegah korban jiwa, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dan untuk meminimalisir kerugian material akibat kebakaran pemukiman di wilayah Kabupaten Kutai Barat perlu dibentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk dari masyarakat di tingkat Kelurahan atau Kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Permen PU No. 20/PRT/M/2009; Kepmendagri No. 364.1-306 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat·Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2021.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bab IV Organisasi Bab V Eselonering Bab VI Tata Kerja Bab VII Kepegawaian Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Lebak Nomor 103 Tahun 2020.
65 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga di
tingkat desa yang keberadaannya perlu diberdayakan untuk
meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kewenangan
berskala lokal desa; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kondisi yang
dinamis dalam pemberdayaan masyarakat desa serta
menggerakkan, mengembangkan partisipasi, gotong royong,
dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan, perlu
membentuk lembaga kemasyarakatan desa; bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan
pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kernasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur tentang
lembaga kemasyarakatan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bab III Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus LKD
Bab IV Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Perubahan pada Pasal 10 terkait Bidang Tata Lingkungan, dan Pasal 12 terkait Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, ERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 1 BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa unfuk terwujudnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempu€rn dan anak, serta mendukung
pelaksanaan tuga.s dan fungsi unit pelalsana telrris daerah perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten
Badung;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5O Tahun 201g tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menltapkan peraturan
Bupati tentang perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan brganisasi,
Tugas dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015,Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016,Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
Ketentuan Lampiran I dalam peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Ttrgas dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2023
Badan Layanan UmumDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Karawang No. 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, BD.2022/NO.142
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian struktur organisasi di lingkungan
Pemerintah kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;.
Peraturan Bupati memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH; TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI; UPTD DINAS/BADAN; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN;JABATAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
