Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 Di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016.
1. KETENTUAN UMUM; 2. DEWAN PENDIDIKAN; 3. PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 18 Tahun 2021
TATA – CARA – PENERIMAAN – PESERTA – DIDIK – BARU – JENJANG – PENDIDIKAN – DASAR – TAHUN – PELAJARAN – 2021 – 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2021/ 2022
ABSTRAK:
Bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat; bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah; bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar Tahun Pelajaran 2021/2022;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: PEDOMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022, PENETAPAN Z0NAS1 PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022, dan SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
29 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2013
PENDIDIKAN - PERBAIKAN - KESEJAHTERAAN - KOORWIL - SEKOLAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang Dijabat oleh Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kinerja dan kesejahteraan bagi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dijabat oleh Pengawas Sekolah disamping sebagai pejabat fungsional serta mencegah adanya praktik gratifikasi, perlu diberikan tambahan perbaikan kesejahteraan sebagai bentuk penghargaan atas beban kerjanya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan bagi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang
dijabat oleh Pengawas Sekolah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2017
PERBUP ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Kesejahteraan Bagi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Yang Dijabat Oleh Pengawas Sekolah. PERBUP ini mengatur mengenai sumber dana dan besaran tambahan perbaikan kesejahteraan; kriteria penerima; tugas dan tanggung jawab; mekanisme pengajuan dan pencairan; pertanggungjawaban; monitoring dan evaluasi; tambahan bagi pejabat pelaksana tugas atau pejabat pelaksana harian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional PAUD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan anak Usia Dini dengan tepat, efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penggunaan bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.55 Tahun 1998; PP No.7 Tahun 2008; PP No.47 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.2 Tahun 2009.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan Dana Bantuan Operasional Pendidikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini Pada Jalur Formal. Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan yang dimaksud terdiri atas: a. biaya operasional sekolah; dan b. biaya operasional tambahan. Biaya operasional yang diberikan ke sekolah berdasarkan pada jumlah anak didik lembaga yang bersangkutan, dengan besaran Rp.20.000 per siswa (per bulan) atau Rp.240.00 (per tahun). Pengelola Biaya Bantuan Operasional Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Dengan pertimbangan kelancaran operasional, dibentuk tim pembantu pelaksana teknis kegiatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepada dinas pendidikan. Yang berhak menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan adalah: a. pendidikan Anak Usia Dini (TK) Negeri; b. pendidikan Anak Usia Dini (RA) Negeri di bawah Departemen Agama; dan c. Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA) swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang ditandai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS). Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dilakukan oleh berbagai lembaga di antaranya: a. DPRD; b. Perguruan Tinggi; c. POLRI; d. Unsur Masyarakat, seperti Dewan Pendidikan maupun Organisasi Kemasyarakatan/ kependidikan lainnya; e. Instansi Pengawasan seperti Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Provinsi, BPKP; dan f. Dinas Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.17 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 2006
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahtlan, keterampilan dan daya cipta bagr anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
a. Pelaksanaan PAUD Pra Sekolah Dasar;
b. Standar penyelenggaraan;
c. Guru dan tenaga kependidikan;
d. Kurikulum dan strategi pembelajaran;
e. Evaluasi dan sistem pelaporan;
f. Pembentukan gugus PAUD;
g. Peran serta masyarakat;
h. Bunda PAUD;
i. Pendanaan; dan
j. Pengawasan dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memimpin dan mengelola Pendidikan di sekolah dapat doberikan tugas tambahan kepada guru sebagai kepala Taman Kanak-kanak dan kepala Sekolah
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.20 Tahun 2003; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.19 Tahun 2005; PP no.53 Tahun 2010; PP no.73 Tahun 2008; PP no.18 Tahun 2016; Permendiknas no.18 Tahun 2007; Permendagri no.80 tahun 2015; Kep. Mendiknas no.28 Tahun 2010; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Seleksi calon kepala sekolah; pengangkatan dan penempatan; Penilaian Kinerja;Pemberhentian dan Perpanjangan Masa tugas Guru sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah; Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
9 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
