Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies.
ABSTRAK:
Bahwa rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya (zoonosis), dan pencegahannyahanya dapat dilakukan dengan cara memberikan vaksinasi rabies secara berkala kepada hewan penular rabies;
Bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan perlu adanya pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Tugas dan Kewenangan;
Ruang Lingkup;
Pencegahan Rabies;
pemberantasan Rabies;
Peran Serta Masyarakat; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 87 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kearsipan, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undan.g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Sistem Akses Arsip Dinamis; Sarana Dan Prasarana Pengamanan Arsip Dinamis; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 88 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
Peraturan ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jenis arsip dalam peraturan ini mencakup Kebijakan di Bidang Manajemen Kepegawaian, Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, Formasi dan Pengadaan Pegawai, Mutasi Pegawai, Pengembangan Karir, Kinerja Aparatur Sipil Negara, Kompensasi Aparatur Sipil Negara , Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN, Bantuan Hukum, Status dan Kedudukan Pegawai, Sistem Informasi Kepegawaian, Pengawasan dan pengendalian, Administrasi Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Administrasi Perseorangan, dan Penilaian Kompetensi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
-
-
18
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Jang bersih dan efektif dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis perlu menerapkan pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegras
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Indikator Pengelolaan Srikandi; BAB III Metadata dan Agregasi; BAB IV Prosedur Penerapan Srikandi; BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan menyediakan akses arsip statis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa, dan negara, maka perlu dilakukan penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan melalui kegiatan akuisisi arsip statis; bahwa untuk mendukung pelaksanaan akuisisi arsip statis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara akuisisi arsip statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan yang bisa memberikan panduan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Cilacap dalam melakukan akuisisi arsip statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program
satu desa satu sarjana;
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan desa dalam upaya mengakselerasi proses pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PROGRAM SARJANA PENGGERAK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN PROGRAM; PELAKSANAAN PROGRAM; MANAJEMEN PROGRAM; PENDANAAN; PENGAWASAN DAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara
Bergelombang.
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang belum mengatur akumulasi tingkat pendidikan serta pengunduran diri bakal calon Kepala Desa maka disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan ini Tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
