Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.241 peraturan dalam 0,126 detik

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami

Mencabut

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

Mencabut

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia yang terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013

Download file:

Perdireksi No.7 Th 2021.pdf

organisasi - tata kerja - lembaga penyiaran publik - radio republik indonesia

2021

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia NO. 7, ppid.rri.co.id

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pemberitaan, Stasiun Penyiaran, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

CATATAN:

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia yang terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 hlm; hlm 1 sd 22 batang tubuh, hlm 23 sd 31 lampiran

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

peraturan-big-no-2-tahun-2024.pdf

Organisasi - Tata Kerja - Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

2024

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 2, BN 2024 (395); 8 hlm

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial dalam memberikan layanan jasa dan produk di bidang informasi geospasial serta untuk mewujudkan organisasi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 128 Tahun 2022; Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; jabatan administrator dan kepala balai layanan jasa dan produk geospasial

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 836) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm; hlm 1 sd 7 batang tubuh, hlm 8 lampiran

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jaringan Data Spasial Nasional

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sekertariat Jaringan Data Spasial Nasional

Download file:

Dokumen Peraturan Badan I...or 06 Tahun 2022.pdf

SEKRETARIAT - JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL

2022

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 6, jdih.big.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jaringan Data Spasial Nasional

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jaringan Data Spasial Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut.
Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; Nomor 94 Tahun 2011; Dan Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020
Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jaringan Data Spasial Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Nomor 10 Tahun 2012
Lampiran File; 2 Halaman

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Ombudsman Nomor 52 Tahun 2021.pdf

ombudsman ri - pengelolaan - Tata cara penyelenggaraan rapat

2021

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 52, BN 2021 NO ; 130; PERATURAN GO.ID; 31 HLM

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk efektifitas pengambilan keputusan dan menegakkan tata kelola Ombudsman RI yang baik; b) bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman serta menciptakan pelaksanaan rapat yang tertib, efektif, dan efisien di lingkungan Ombudsman RI; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan Ombudsman RI.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 52 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI.
Peraturan Ombudsman No. 52 Tahun 2021 berisi ketentuan-ketentuan penyelenggaraan rapat di lingkungan Ombudsman RI yang membahas secara detail tentang tata cara pelaksanaan rapat, jenis rapat, disertai dengan teknis pelaksanaannya.

CATATAN:

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
31 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT